Close

Harga Minyak Meroket, DPR Minta Pemerintah Bertindak

Ilustrasi proses panen buah kelapa sawit.

JAKARTA,METRO–Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta perhatian pemerintah terkait ekspor crude palm oil (CPO). Mulyanto juga meminta pemerintah mem­berlakukan pemba­tasan kuota untuk mengamankan bahan baku industri minyak goreng dan biofuel dalam negeri. “Jangan sampai semua produksi CPO diekspor untuk me­ngejar cuan para pengusaha,” ucap kata Mulyanto saat dikonfirmasi JP­NN.­com.

“Pembatasan perlu dilakukan agar tidak merusak persediaan CPO untuk keperluan industri dalam negeri,” imbuhnya.

Politukus PKS itu me­nyebut bila perlu pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan ke dalam negeri. “Kalau perlu seperti yang dikenakan pada komoditas batu bara dan gas alam,” katanya.

Mulyanto menyebut pemerintah harus bergerak cepat, karena industri minyak goreng dan biofuel mulai menjerit. “Kalau ti­dak segera ditangani bisa berdampak fatal. Harga minyak goreng akan melesat tinggi. Juga terkait ketersedian biofuel.  Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang jadi korban,” kata Mulyanto.

Diketahui sejak Oktober lalu harga CPO terus naik hingga mencapai harga USD 1.400/MT. Hal ini mendorong pengusaha sa­wit gencar melakukan ekspor CPO ke beberapa negara. Namun, dampak­nya persediaan CPO untuk industri dalam negeri me­ngalami kelangkaan.

Mulyanto menambahkan saat ini Indonesia tercatat sebagai negara de­ngan lahan sawit terluas. Karena itu sangat ironis bila negara penghasil CPO terbesar ini mengalami ke­kurangan pasokan. Harga minyak goreng terus me­rangkak naik sejak awal 2021 dan semakin melambung pada akhir Oktober 2021. Pada Jumat (5/11) harga minyak goreng cu­rah mencapai Rp 20 ribu per kilogram dan minyak kemasan di atas Rp 30 ribu per kilogram. (jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top