Close

Harga Migor Melangit Usai Pemerintah Cabut Kebijakan Subsidi di Kota Padang, 1 Liter Rp22 Ribu-Rp24 Ribu, 2 Liter Capai 47 Ribu, Kapolresta: Ada yang Nimbun, Silakan Lapor!

MINYAK KELAPA— Setelah pemerintah pusat mencabut subsidi minyak goreng per 16 Maret, sejumlah ritel, swalayan tidak ada menjual minyak goreng kemasan tersebut. Yang dipajang di rak-rak toko hanya minyak goreng kelapa.

M.YAMIN, METRO–Kebijakan pemerintah akhir­nya resmi mencabut subsidi minyak goreng per tanggal 16 Maret. Sehari setelah penca­butan subsidi itu, mengakibatkan harga minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter melangit dan menjadi-jadi harganya di pasaran.

Pantuan POSMETRO, Rabu (16/3) malam dan Kamis (17/3), disejumlah swalayan dan minimarket di kawasan Adinegoro, Tunggul Hitam, serta Ulakarang, harga 1 liter minyak goreng kemasan bisa mencapai Rp23.000 sampai Rp25.000. Sedangkan untuk ukuran 2 lier dijual antara Rp44 ribu hingga Rp47 ribu. Harga ini dua kali lipat dari harga sebelumnya.

Sebelumnya pemerintah memberikan kebijakan subsidi minyak goreng dengan Harga Ecer Tertinggi (HET) Rp14.000/liter. Namun setelah dicabut Kemenko Perekonomian, harga minyak goreng diserahkan pada fluktuasi pasar.

Hal tersebut membuat emak-emak di Kota Padang menjerit dan resah. “Harga minyak goreng kenapa seperti ini. Kok bisa diubah-ubah seenaknya. Seka­rang, harganya sampai 24 ribu untuk ukuran 1 liter. Bagaimana nasib kita ini,” ungkap Nanda (43), warga Parupuak Tabing, Kecamatan Kototangah.

Guru honorer di salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri ini mengaku, sebelum pemerintah mencabut subsidi minyak go­reng, stok migor di beberapa swalayan bahkan su­dah kosong. “Saya beli minyak Senin lalu. Kata penjaganya, stok minyak kosong. Hari ini, tiba-tiba saja barangnya ada dan harga minyaknya sangat mahal. Jangan dibuat mainan harga minyak goreng ini,” tukas ibu tiga anak ini.

Keadaan ini membuat dirinya pusing sebagai emak-emak yang harus mengatur pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Apalagi, beberapa pekan lagi mau masuk puasa. Semua serba naik, ma­sa rakyat terus yang sengsara. Sekarang minyak goreng harganya mahal, besok-besok apalagi yang akan mahal?,” ungkapnya.

Warga lain, Lia (36), warga Ulak Karang mengaku, sejak Rabu (16/3) malam, hingga Kamis  pagi mencari minyak goreng di berbagi toko ritel, namun tidak mendapat bagian karena stok kosong. Ia juga bingung, kenapa minyak bisa hilang, sementara pemerintah menyebut jika stok minyak goreng melimpah.

“Saya cari di Dayu Mart,­ Rabu malam, kosong barangnya. Kemudian, di swalayan di Lapai juga kosong. Yang ada hanya minyak kelapa,” ujar ibu dua anak ini.

Ia berharap bahwa pemerintah dapat memberikan kebijakan mengenai minyak goreng agar tidak menyusahkan masya­ra­kat. “Pemerintah jangan me­nyebut jika stok minyak goreng melimpah, tapi kondisi di lapangan kosong. Masa iya sudah mahal tapi stok kosong pula. Kalau orang kaya mungkin tidak terdampak ya, tapi kalau yang pas-pas an pasti sangat terpukul dengan kondisi ini,” tukas Lia.

Awasi Distributor Migor

Terpisah, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang memastikan mengawasi penyaluran minyak goreng dari mulai dari distributor, agen, hingga level swalayan di ibukota Provinsi Su­ma­tera Barat ini.

Kapolresta Padang Kombespol Imran Amir mengatakan bahwa potensi pelanggaran distribusi minyak goreng yang memungkinkan menjadi tindak pidana adalah praktik penimbunan serta pengalihan tujuan minyak goreng.

“Pengalihan tujuan itu, bisa dalam bentuk mengalihkan wilayah distribusi atau mengalihkan peruntukan minyak goreng. Misalnya, minyak goreng yang seharusnya distribusi untuk konsumsi masyarakat, malah dialihkan untuk industri. Para pelaku usaha yang terbukti melakukan penimbunan minyak go­reng dapat terkena ancaman kurungan dan denda,” ujar Imran.

Hal itu menurut Imran, tertuang dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pre­siden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Ba­rang Penting.

“Pasal 107 tersebut me­nye­butkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang mengalihkan tujuan distribusi, baik tujuan wilayah distribusi maupun tujuan peruntukan, kata dia, dapat dikenai pidana sesuai dengan Pa­sal 108 UU Nomor 7 tahun 2014.

“Pelaku usaha yang melakukan manipulasi da­ta dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar,” sebut Imran.

Dia turut mengimbau masyarakat supaya tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang justru bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Bagi masyarakat yang melihat adanya dugaan penimbunan minyak goreng agar melapor ke polisi. Supaya kelangkaan minyak goreng bisa diantisipasi.

“Kami akan sangat terbantu apabila ada informasi yang akurat dari ma­sya­rakat sehubungan dengan dugaan penimbunan minyak goreng ini,” pungkasnya. (ren/rom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top