Close

Harapan 1.226 Guru Honorer Diangkat jadi PPPK Pupus, Pemko Padang sudah Tutup Pengajuan Formasi ke Kemendikbud Ristek

ADUKAN NASIB— Sejumlah guru honorer mendatangi DPRD Padang pertanyakan nasib mereka yang telah lulus passing grade, namun tak bisa diangkat sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (1/8).

SAWAHAN, METRO–Luluh lantah hati Budi Kur­niadi, salah seorang guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang. Pasalnya, me­lalui hearing bersama di DPRD Kota Padang, ia men­dengar langsung dari Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan (Dis­dikbu) Kota Padang, bahwa dinas ter­sebut tidak memberikan ruang bagi dirinya dan 1.226 guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang untuk di­angkat sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kita berhak diangkat menjadi guru PPPK di bulan September ini. Tetapi ter­jadi kesalahan persepsi dengan Pemko Padang sehingga formasi PPPK di Kota Padang telah ditutup oleh pemerintah pusat,” ucapnya, Senin (1/8).

Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang Imran memaparkan, bahwa pihaknya selaku guru yang telah lulus passing grade kecil kemungkinan menerima surat kerja (SK) pengangkatan sebagai guru PPPK di Kota Padang.

“Hasil diskusi kita bersama Pemko Padang yang diinisiator oleh DPRD Kota Padang, kita berharap Pem­ko Padang mengusahakan secepatnya guru yang telah lulus passing grade menerima SK PPPK paling lambat 1 Januari 2023. Tanggal 9 Agustus 2022 kita akan datang ke BKN untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas,” jelasnya.

Di Kota Padang sendiri guru yang telah lulus passing grade berjumlah 1226 orang. Sayangnya, Pemko Padang hingga saat ini telah menutup pengajuan formasi guru PPPK ke Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Djunaidy Hendry menjelaskan, terjadinya miss komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan BKD Kota Padang tentang pengisian formasi PPPK di Kota Padang.

“Sebenarnya alokasi dana untuk PPPK telah dianggarkan negara, tetapi dalam kenyataannya, dinas terkait tidak membuka formasi PPPK. Alhasil dana yang seharusnya untuk PPPK di Kota Padang, di­kembalikan lagi ke pusat,” ucapnya.

Ia menambahkan DPRD ­Padang akan mela­kukan koordinasi untuk menyelesaikan perma­sa­la­han ini dengan pemko Pa­dang dan kementerian terkait.

“Rp140 miliar seharusnya telah dianggarkan untuk PPPK di Kota Padang, tetapi dinas terkait tidak merealisasikannya. Disdikbud Kota Padang malah menutup formasi yang di­pe­runtukkan untuk guru-guru yang telah lulus passing grade ini,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan guru honor yang telah lulus passing grade ini.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi yang didampingi oleh DPRD Kota Padang dengan tiga kementrian, Kementrian Keuangan, Kementerian PAN-RB, serta Kemendikbud Ristek untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan juga, permasalahan ini terjadi karena adanya miss komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tentang pembukaan formasi PPPK di Kota Padang.

“Jadi ada miss komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada saat ini kita berusaha untuk mendapatkan kuota formasi tenaga PPPK di Kota Padang,” tutupnya. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top