Menu

Hansastri Dilantik jadi Sekdaprov Sumbar, Gubernur: Jaga Harmonisasi dan Sinergitas, Wujudkan Visi dan Misi

  Dibaca : 144 kali
Hansastri Dilantik jadi Sekdaprov Sumbar, Gubernur: Jaga Harmonisasi dan Sinergitas, Wujudkan Visi dan Misi
PELANTIKAN— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melantik dan mengambil sumpah Hansastri, SE, Ak, MM, CFrA sebagai Sekdaprov Sumbar, Kamis (12/8) di Auditorium Gubernuran.

PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, SP melantik dan mengambil sumpah Hansastri, SE, Ak, MM, CFrA sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Kamis (12/8) di Auditorium Gubernuran.

Pelantikan dan pe­ngam­­bilan sumpah Sekda­prov Sumbar defi­nitif hari itu dihadiri, Wakil Guber­nur (Wagub) Sum­bar, Au­dy Joinaldy, Staf Ahli Men­teri Dalam negeri (Men­dagri) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs Ham­dani, MM, M Si, AK, Rektor Universitas An­dalas (Unand), Prof Dr Yulian­dri, SH. MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sum­bar, Suwirpen Suib.

Juga hadir Pejabat OPD di lingkup Pemprov Sum­bar, Forkopimda Sumbar, Pamong Senior Mantan Sekdaprov Sumbar, Alwis, Ali Asmar dan Firdaus K. Pelantikan dan pengam­bilan sumpah yang dilak­sanakan dengan protokol kesehatahn (prokes) cukup ketat juga diikuti secara virtual oleh stakeholder dan bupati serta wali kota se-Sumbar.

Gubernur Sumbar, Mah­­yeldi Ansharullah me­nga­takan, proses seleksi Sekdaprov Sumbar dari awal sampai pelantikan, dibandingkan daerah lain, termasuk yang paling ce­pat. Bahkan ada daerah lain yang lebih dulu melak­sanakan seleksi, tapi hing­ga sekarang belum selesai.

Dengan proses seleksi yang cepat ini, Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Da­lam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Dengan cepatnya proses seleksi hingga keluarnya Keppres ini, pertanda Presiden RI dan Mendagri ingin cepat membantu Gubernur Sum­bar. Ini merupakan satu se­mangat memberikan yang tercepat untuk Sum­bar,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga meng­ingat­kan tugas berat Sek­da­prov Sumbar. yakni mem­­bantu gubernur dan wakil gubernur mewujud­kan visi dan misi. Selain itu juga mewujudkan siner­gitas perangkat daerah, DPRD, Forkopimda serta stakeholder dan masya­rakat.

Sebelum proses seleksi hingga pelantikan, Mah­yeldi mengungkapkan diri­nya minta tolong kepada BKN, agar dapat memilih sekda yang memiliki daya tahan. Karena yang diha­dapi selain sinergi peme­rintah daerah, pimpinan seluruh ASN di seluruh Sumbar, juga ter­masuk pemerintahan kabu­paten ko­ta.

“Ada ri­buan ASN dan pegawai lain se­perti PPPK di ba­wah peme­rintah da­erah.  Apakah sekda mam­pu. Ka­rena bukan tu­gas untuk Pem­prov Sum­­bar saja tapi pemerintah kabu­paten kota. Termasuk pe­merin­tahan daerah, yakni DPRD Sumbar, termasuk DPRD kabupaten kota,” ucapnya.

“Juga ada Forkopimda Provinsi Sumbar, ada gu­ber­nur dan wakil gubernur. Semua pihak stakeholder terkait. Itu makanya harus punya daya tahan. Banyak yang dihadapi dan banyak interaksi. Termasuk juga jadi bumper gubernur dan wakil gubernur,” tegas­nya.

Mahyeldi juga menga­takan, Sekdaprov Sumbar juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang (UU) dan pera­turan-peraturan dengan sungguh-sungguh.

“Jadi sekdaprov meng­­ingatkan gubernur dan wakil gubernur itu sesuatu yang wajar. Jadi saya seba­gai gubernur tidak akan memaksa sek­daprov me­lak­sanakan pe­rintah. Pa­dahal sekda su­dah meng­ingatkan yang dilak­sana­kan itu salah menurut atu­ran,” ungkap Mahyeldi.

“Jangan sampai ada yang sudah pensiun, tapi harus mengembalikan uang­ ratusan juta karena ma­salah SK kepala daerah. Pa­dahal sudah diingatkan sekda. Ini bukan satu dua yang saya alami. Karena apa, karena melanggar aturan. Jadi kalau se­ma­ngat betul gubernurnya tapi melanggar aturan, sekda jangan menu­ruti­nya,” tegasnya lagi.

Mahyeldi juga meng­ingat­kan Sekdaprov Sum­bar tugas berat lainnya, yakni memanfaatkan wak­tu yang tersisa tiga tahun, untuk wujudkan visi dan misi program unggulan (progul) yang telah dise­tujui DPRD Sumbar yang dituangkan me­lalui RPJMD 2021-2026. Ter­masuk juga men­­jaga har­mo­nisasi hu­bu­ngan Pemprov Sumbar de­ngan DPRD Sum­bar.

Selain itu, juga pe­na­nga­nan situasi pandemi Covid-19 saat ini dengan hadirnya varian baru. Di mana pandemi Covid-19 berdampak pem­ba­tasan kegiatan mas­ya­ra­kat, dan situasi eko­nomi nasional yang belum pulih. Diha­rapk­an Sekdaprov Sum­bar meng­optimalkan pe­ran­nya.

Sekdaprov juga ditun­tut bisa menjaga harmo­nisasi dengan DPRD yang merupakan satu kesatuan dan Pemerintahan Pro­vinsi Sumbar. Visi misi yang tergambar dalam RPJMD 2021-2026 dan program unggulan kepala da­erah tidak akan bisa berja­lan maksimal tanda du­kungan dari DPRD.

Sekdaprov Sumbar, Han­­sastri putra Kabupaten Pasaman Barat kelahiran 13 Oktober 1964. Ia terpilih sebagai Sekdaprov Sum­bar setelah ditetapkan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketahui oleh Presi­den RI.

Dari tiga nama yang diajukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, kepada Presiden RI, melalui Men­dagri masing-masing, Han­sastri,Yozarwardi Usama Putra (Kadishut Sumbar) dan Andri Yulika (Staf Ahli Walikota Padang), Han­sastri merupakan tokoh paling senior dan sarat pengalaman. Itu pun dito­pang dengan raihan nilai tertinggi dari hasil bebe­rapa tahapan seleksi oleh tim Pansel Sekdaprov Sum­­bar.

Hansastri awalnya ada­lah ASN pada BPKP Sum­bar. Pada tahun 2012 ditarik Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Keuangan yang ko­song setelah peja­bat lama Zainuddin diangkat men­jadi Kepala Dinas Penda­patan Daerah.

Pada 27 Desember 2016, Hansastri diangkat oleh Irwan Prayitno men­jadi Kepala Bappeda Sum­bar menggantikan Afriadi Laudin yang meninggal dunia pada 9 Agustus 2016. Jabatan Kepala Bappeda Sumbar hingga kini masih tetap dipegang meski Gu­ber­nur Sumbar berganti dari Irwan Prayitno kepada Mahyeldi.

Hansastri dilantik de­ngan Keppres Nomor 103/TPA tahun 2021 tentang pem­berhentian dan peng­angkatan dari dan dalam jabatan tinggi madya di ling­kungan Pemprov Sum­bar tertanggal 5 Agustus 2021.

Sekdaprov Sumbar, Han­­sastri mengatakan, pe­ker­jaan besarnya se­cara umum membantu Gu­bernur dan Wakil Gu­bernur Sumbar. Tapi yang paling mendesak sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet, Promono Anung adalah membantu dalam pe­na­nga­nan pandemi Co­vid-19.

Sementara, untuk jang­ka panjang adalah terkait pembangunan Sumbar. Di­ke­tahui sumber dana pem­bangunan dari APBD Sum­bar sangat ter­batas. Perlu usaha meng­ga­lang dana dari sumber lain, seperti APBN dan investor.

“Tugas jangka panjang ke depan adalah meli­bat­kan partisipasi Perantau Minang yang ada di luar Sumbar. Penduduk Sum­bar banyak di luar, mereka pengusaha yang juga investor. Mereka banyak berinvestasi di tempat lain di luar Sumbar. Nah, ba­gai­­mana investasi mereka diarahkan ke Sumbar un­tuk meningkatkan pereko­no­mian dan kesejahteraan ma­syarakat di kam­pung­nya,” ujar Hansastri. (adv)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional