Menu

Hak Nakes di Tengah Pandemi Covid-19 Belum Dibayar, Mendagri Tegur Wako Padang

  Dibaca : 73 kali
Hak Nakes di Tengah Pandemi Covid-19 Belum Dibayar, Mendagri Tegur Wako Padang
Anggota Komisi IV DPRD Padang, Wismar Pandjaita.

SAWAHAN, METRO–Anggota Komisi IV DPRD Pa­dang, Wismar Pandjaitan men­desak Pemko Padang segera mem­bayarkan hak para tenaga kesehatan (Nakes) yang belum dibayarkan sampai saat ini. Apa­lagi, Mendagri sudah menge­luarkan surat teguran untuk Wali Kota Padang karena keter­lam­batan pembayaran insentif untuk para nakes tersebut.

“Wali Kota jangan biarkan ini berlarut-larut terjadi karena, nakes butuh hidup juga,” ujar kader PDI P ini, Selasa (31/8).

Ia meminta Wako mem­bayarkan saja de­ngan anggaran yang ada dulu dan tak perlu menanti ang­garan perubahan. “Ja­ngan tunggu ketok palu APBD P dahulu baru dika­sih,” tegas Wismar.

Ia menyampaikan, jika anggaran tak cukup, Fraksi PDI P siap memangkas dana dan Wako hanya ting­gal minta persetujuan pim­pinan DPRD Padang. “Kita siap saja direcofusing asal­kan dananya diperun­tuk­kan untuk masyarakat,” se­butnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif ke­pada tenaga kesehatan di daerahnya. Teguran itu dilayangkan melalui surat teguran yang diteken Senin (30/8), termasuk teguran untuk Wali Kota Padang.

“Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dila­yang­kan ke 10 bupati dan wali kota yang belum mem­bayarkan Innakesda-nya,” kata Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinada kepada wartawan, Selasa (31/8).

Sepuluh kepala daerah yang ditegur itu adalah, Wali Kota Padang (Sum­bar), Bupati Nabire( Pa­pua), Wali Kota Bandar Lam­pung ( Lampung), Bu­pati Madiun (Jawa Timur), Wali Kota Pontianak (Kali­mantan Barat), Bupati Pe­na­jem Paser Utara (Kali­man­tan Timur), Bupati Gianyar (Bali), Wali Kota Langsa (Aceh), Wali Kota Prabumulih dan Bupati Paser (Kalimantan Timur).

Kastorius menjelaskan Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi be­lanja anggaran pemerintah da­erah di seluruh Indonesia. Terutama yang terkait pemu­lihan ekonomi serta pe­na­nganan Covid-19 di da­erah.

“Realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Ke­se­hatan Daerah (Inna­kes­da) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD,” ujarnya.

Kastorius melanjutkan kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran /2021 diperun­tukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pem­ba­yaran insentif nakes da­erah. Artinya, faktor keter­sediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda.

Namun, kata Kastorius, hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang data­nya telah di-recheck ke data Kemenkeu dan Ke­men­kes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.

Bah­kan di beberapa da­erah yang termasuk PPKM Level 4, di mana penye­ba­ran Covid-19 ma­suk zona merah, in­sentif para nakes belum di­realisasikan oleh kepala da­erah.

Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Pre­siden tersebut, Mendagri meminta para kepala da­erah tersebut untuk segera mem­bayarkan innakesda. Bila daerah belum mela­kukan refocusing angga­ran sebagai sumber belan­ja innakesda, kepala da­erah dapat mela­kukan pe­ru­bahan Peraturan Ke­pala Daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD se­hingga pembayaran Inna­kesda tidak terhambat. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional