Close

Guru Madrasah Non PNS Dapat Tunjangan Insentif Rp 2 Juta

LUSTRASI— Guru Madrasah tengah mengajar santrinya.

JAKARTA, METRO–Pemberian tunjangan insentif bagi guru madrasah non PNS memasuki tahap aktivasi rekening untuk pencairan dana. Total tunjangan yang akan diterika guru madrasah non PNS sebesar Rp 2 juta.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain mengatakan bahwa tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS ta­hun 2021 sebesar Rp 250 ribu per bulan. Karena keterbatasan anggaran, tunjangan akan diberikan terhitung sebanyak delapan kali.

“Tunjangan insentif gu­ru madrasah bukan PNS tahun ini sebesar Rp 250 ribu per bulan dan diberikan delapan kali. Jadi totalnya Rp 2 juta, dipotong pajak sesuai ketentuan undang-undang,” terang Zain, Minggu (3/10).

Dikatakan olehnya, pemberian tunjangan insentif guru madrasah adalah wujud perhatian pemerintah terhadap guru madrasah bukan PNS. Di tengah keterbatasan anggaran, Kemenag tetap mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif guru.

“Meski ini bukan program mandatori seperti tunjangan profesi, Kemenag tetap alokasikan anggaran tunjangan insentif. Ini bentuk perhatian negara kepada guru madrasah bukan PNS,” terangnya.

Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini pembayaran tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS dilakukan terpusat oleh Ditjen Pendidikan Islam. Sehingga, besarannya sama secara nasional.

 “Tahun ini akan diberikan kepada lebih 320 ribu guru madrasah bukan PNS,” ucapnya.

Adapun kriterianya, lanjut M Zain, adalah, pertama, aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama). Kedua, belum lulus sertifikasi.

“Ketiga, memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NU­PTK). Keempat, guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama,” ujarnya.

Kelima, berstatus sebagai Guru Tetap Madra­sah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masya­rakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

“Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi,” tegas M Zain.

Keenam, memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Ketujuh,
memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya. Kedelapan, bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
Kesembilan, belum usia pensiun (60 tahun).

“Ini akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua,” sebut M Zain.

Kesepuluh, tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. Kese­be­las, ti­dak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi se­lain RA/Madrasah. Terakhir, tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

“Terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar,” tandasnya.  (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top