Menu

Gunakan Dana Nagari untuk Keperluan Pribadi, Mantan Bendahara Nagari Salo Dituntut Dua Tahun 

  Dibaca : 152 kali
Gunakan Dana Nagari untuk Keperluan Pribadi, Mantan Bendahara Nagari Salo Dituntut Dua Tahun 
TUNTUTAN— Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam, tengah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Afrida Noerita, yang merupakan mantan bendahara Nagari Salo, Kabupaten Agam, Jumat (23/7). 

PADANG, METRO–Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam menuntut terdakwa Afrida Noerita, yang merupakan mantan bendahara Nagari Salo, Kabupaten Agam, dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun.

“Menjatuhkan hu­ku­man pidana penjara kepa­da terdakwa selama dua ta­hun. Menghukum ter­dakwa membayar denda sebesar Rp50 juta, dan subsider enam bulan pen­jara,”kata JPU Devitra Romiza dan Rova, saat membacakan amar tuntu­tannya di P­e­ngadilan Tin­dak Pidana Ko­rupsi (Tipi­kor) pada Pe­ngadilan Ne­geri Kelas IA Padang,Jumat (23/7).

Tak hanya itu, JPU juga mewajibkan terdakwa un­tuk membayar uang peng­ganti sebesar Rp174.864. 096.06 dan subsider enam bulan penjara.

“Hal – hal yang mem­beratkan perbuatan ter­dak­wa tidak mendukung program pemerintah da­lam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan terdak­wa tulang punggung ke­luarga,”ujar JPU.

JPU berpendapat, ter­dakwa melanggar pasal 3 Jo 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, ten­tang tindak pidana korupsi. Sebagai mana yang telah diubah dan ditambah de­ngan undang-undang no­mor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi.

“Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke­uangan negara,”sebutnya.

Terdakwa yang didam­pingi Penasihat Hukum (PH) Bundo cs, mengajukan nota pembelaan.

Sidang yang dipimpin oleh Yose Ana Roslinda didampaingi Elisya Florence dan Hendri Joni, memberi­kan waktu satu minggu.

Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa, terdak­wa Afrida Noerita, men­jabat sebagai bendahara nagari Salo, Kabupaten Agam. Dimana terdakwa telah, menggunakan dana nagari Salo tahun ang­garan 2018, untuk kepen­tingan terdakwa.

Selain itu, terdakwa tidak menyerahkan dana kegiatan dan juga terdakwa pun membuat laporan fiktif serta stempel palsu. Ter­dakwa juga  membuat su­rat pernyataan per­tang­gung jawaban belanja yang tidak didukung dalam SPJ selama tahun 2018, se­hingganya telah meru­gi­kan keuangan negara se­be­sar Rp174.864.096.06. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional