Menu

Gugat PT TKA ke Pengadilan Negeri, PUM Nagari Lubuk Besar Telah Jalani Sidang ke 15

  Dibaca : 92 kali
Gugat PT TKA ke Pengadilan Negeri, PUM Nagari Lubuk Besar Telah Jalani Sidang ke 15
Polemik tanah ulayat antara Penguasa Ulayat Menggugat (PUM) Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO–Polemik tanah ulayat antara Penguasa Ulayat Menggugat (PUM) Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dengan Pe­ru­sahaan Kelapa Sawit Tidar Kerinci Agung (PT TKA) terus berlanjut. Kali ini, pihak PUM Lubuk Besar telah menjalani sidang se­banyak 16 kali setelah menggugat perusahaan kelapa sawit PT. Tidar Ke­rinci Agung ( TKA) ke Pe­ngadilan Negeri. PUM Na­gari Lubuk Besar menilai PT TKA telah membohongi masyarakat sehubungan dengan sertifikat HGU yang dimiliki perusahaan kelapa sawit tersebut.

Menurut keterangan PUM Nagari Lubuk Besar, R.Hamdani, CH, Anton Datuak Malin, Elan Jailani dan sejumlah pemuka ma­syarakat setempat, berda­sarkan SK Mendagri No.4/HGU/ 1986 tertanggal 5 April 1986, hak atas tanah PT TKA di Kabupaten Dhar­masraya yang sebelum­nya Kabupaten Sijunjung hanya seluas 16.183 hektar. Atas tanah tersebut telah terbit HGU No.1 Tanggal 12 Agustus 1986.

“PT TKA mengusai la­han melebihi izin yang diberikan. Termasuk ulayat kami PUM yang diambil paksa oleh perusahaan tersebut dengan mempe­ralat oknum aparat,” ujar R. Hamdani.CH didampingi sejumlah pemuka masya­rakat Nagari Lubuk Besar kepada POSMETRO, Ka­mis (24/6) di Pulau Punjung.

Tak hanya itu, lan­jut­nya, sejak digugat, perkara ini sudah 15 kali disidang­kan.  “Sejak kita gugat, perkara ini telah menjalani sidang sebanyak 15 kali, dan telah dijadwalkan un­tuk sidang ke 16 dalam waktu dekat ini, “ jelasnya

R.Hamdani.CH, me­nye­butkan lahan yang dikuasi PT TKA tersebut sudah ditanami kelapa sawit pada tahun 1988 dan tahun 1991. Kemudian pada tahun 1992 PT TKA merekayasa ske­nario keterangan palsu dan rangkaian keboho­ngan, seolah- olah hak ulayat PUM di Dusun Koto Ubi seluas 870 hektar dita­han masyarakat dan tidak dapat dibebaskan. Maka PT TKA mengajukan permo­ho­nan lahan pengganti seluas 7.404 hektar di Ka­wasan Hutan Sungai Suir yang terletak di Nagari Lubuk Besar, dan Pemda Sumbar mengabulkan per­mohonan tersebut. Semen­tara Encleve terhadap u­layat Dusun Koto Ubi 870 hektar yang kata pihak PT TKA tidak bisa diselesaikan tersebut ternyata tidak benar. Artinya PT TKA telah mengajukan permohonan dan keterangan palsu.

“Dari data dan bukti- bukti yang kami kum­pul­kan, Kawasan Hutan Su­ngai Suir yang dimohonkan PT TKA sebagai lahan peng­ganti sudah ditanami ke­lapa sawit oleh pihak peru­sahaan sebelum izin dibe­rikan. Kami menduga Pem­da Sumbar melegalkan permohonan PT TKA tanpa cek lokasi,” terangnya.

R.Hamdani.CH me­nam­bahkan, bukti lain yang didapatkan PUM adalah ditemukannya lahan enclave seluas 870 hektar yang ditambahkan ke la­han pengganti seluas 7.404 hektar. Dan ini diajukan oleh PT TKA untuk diter­bitkan sertifikat HGU. Oleh BPN diterbitkan sertifikat HGU nomor 2 tanggal 21 Februari tahun 1995, se­karang telah menjadi HGU Nomor 4 Dharmasraya di atas tanah seluas 8.077 hektar.  Maka legallah la­han jarahan seluar 7.404 hektar tersebut ditambah lahan kebohongan 870 hek­tar.  “Hal ini jelas perbuatan melanggar hukum,” tegas R.Hamdani. CH.

Menurut, R. Hamdani, pihak PT TKA juga memiliki tumpang tindih hak serti­fikat HGU yang diterbitkan pihak BPN Nomor 1 Tahun 1996 dan sertifikat Nomor 2 Tahun 1995 di atas lahan seluas 870 hektar. Semen­tara sebelumnya lahan 870 hektar tersebut sudah ma­suk kedalam lahan seluas 16.182 hektar dan ber­ser­tifikat HGU Nomor 1 Tahun 1986.

“Kebenarannya HGU Nomor 2 Tahun 1995 bukan terletak di lahan 8.077 me­lainkan terletak dilahan seluas 16.182 hektar yang telah bersertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1986. De­ngan demikian sertifikat HGU Nomor 4 Dhar­mas­raya yang sebelum­nya HGU Nomor 2 diatas objek perkara 7.404 hektar ada­lah salah tempat hak. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan sidang, dima­na majelis hakim meminta men cek HGU Nomor 2 Tahun 1995 menggunakan Global Positioning Sistim ( GPS), dan ternyata tidak terlacak atau tidak terde­teksi sertifikat HGU nya,” jelasnya.

Persoalan lain adalah lanjut, Anton Dt Malin, se­hu­bungan dengan persoa­lan yang disebutkan diatas, Nagari Lubuk Besar akan lenyap dari muka bumi ini lantaran Nagari Lubuk Be­sar masuk dalam HGU PT TKA. Ini terbukti dalam Gambar Situasi ( GS) serti­fikat Nomor 4  Dharmas­raya.  “Kami menduga ini adalah skenario PT TKA untuk menghilangkan Na­gari Lubuk Besar. Ini adalah kejahatan kemanusian dan harus dihentikan,” pung­kasnya.

Terpisah, Manajer SSL Bidang Humas PT TKA, Nadar saat dikonfirmasi Posmetro mengakui atas gugatan PUM Nagari Lu­buk Besar, Kecamatan A­sam Jujuhan tersebut. Ka­tanya HGU PT TKA me­miliki beberapa SK. Yang pertama SK 04 Tahun 1985 terdiri dari dua sertifikat HGU, satu di Solok Selatan dan satunya lagi Kabu­paten Dharmasraya. Ke­mudian ada SK HGU tahun 1994 atas area seluas 870 hektar. Dari 870 hektar tersebut, yang mereka gugat ada lahan ulayat lebih kurang 800 hektar. Kemudian dasar HGU no­mor SK 33 tahun 1994, ka­lau sertifikatnya se­karang Nomor 4  Dharmasraya.

“Jadi dasar HGU kita yang mereka gugat dengan Nomor SK 33 Tahun 1994 tersebut, yang pertama tanah ulayat seluas lebih kurang 800 hektar. Kemu­dian kawasan hutan negara yang telah dikonfersi ke HPL,  nah itulah yang 7.404 yang juga mereka gugat. Dasar mereka meng­gu­ngat katanya tanah u­la­yat,” terang Nadar.

Lanjutnya, apabila me­reka mengatakan permo­honan yang diajukan pi­hak perusahaan palsu apa da­sar­nya. Semuanya diaju­kan permohonan ke­pada pemerintah daerah sesuau regulasi. Berda­sarkan re­gulasi inilah pe­merintah mengeluarkan izin, SK H­GU, dan sertifikat HGU.

Adapun lahan garapan masyarakat yang 7.404 hektar tersebut sudah di­ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua dokumennya jelas. “PT TKA ini sudah berdiri sejak tahun 1985, 1986 sam­pai saat ini. Kenapa baru sekarang mereka gugat setelah berdiri pu­luhan tahun. Jadi yang kami ga­rap tersebut se­suai de­ngan yang di­be­rikan ne­gera,” pungkas­nya. (gus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional