Menu

Gubernur Sumbar Lantik Kabiro Umum Setdaprov, Pelantikan Sudah Kantongi Izin Mendagri

  Dibaca : 210 kali
Gubernur Sumbar Lantik Kabiro Umum Setdaprov, Pelantikan Sudah Kantongi Izin Mendagri
LANTIK—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik Kabiro Umum Setdaprov Sumbar Rosail Akhyari Padomuan di Aula Kantor Gubernur, Jumat (6/3).

PADANG, METRO
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik Kabiro Umum Setdaprov Sumbar Rosail Akhyari Padomuan yang sebelumnya menjabat Kabag Rumah Tangga dan Keprotokolan, di aula Kantor gubernur, Jumat (6/3). Pelantikan ini mengacu kepada Surat Keputusan ( SK) Gubernur Nomor : 821/1656/BKD/2020 tanggal 5 Maret 2020, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negri Sipil Dalam dan dari kompetensi di lingkungan Pemprov Sumbar.

Menurut Gubernur, pelantikan ini berdasarkan pada proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan prinsip transparans dan akuntabel. ”Selanjutnya berdasarkan hasil uji kompetensi yang telah dikonsultasikan dengan KASN (Komisi Aparatur sipil Negara) dan Kemendagri, maka dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi pratama pada hari ini,” kata Irwan.

Gubernur menegaskan, para pejabat yang dilantik hari ini merupakan hasil uji kopetensi yang teruji dalam hal prestasi dan integrasi. Selain itu dalam pengangkatan jabatan Pimpinan Tinggi setingkat pratama harus melalui proses dari Mendagri. Apabila daerahnya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturan. Bahkan sudah ada izin dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Irwan.

Pengangkatan jabatan eselon II di pemerintah daerah harus melalui lelang jabatan. Tidak boleh bolong terlalu lama. Jadi kalau eselon II kosong harus diisi dulu oleh Plt sampai proses lelang jabatan selesai.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasib para ASN. Sehingga kepala daerah tidak bisa seenaknya melakukan pergantian atau melakukan nonjob terhadap pegawai yang sudah mengabdi. Terlebih lagi, saat ini sudah ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selalu melakukan evaluasi terhadap kepala daerah yang melanggar aturan.

“Dulu kepala daerah bisa saja melantik siapa saja semaunya, apalagi sebentar lagi Pilkada. Sekarang sudah ada aturan, harus melalui mekanisme yaitu lelang jabatan,” jelas Irwan.

Selanjutnya Gubernur Sumbar menyampaikan,  tidak mudah mencari pejabat baru untuk sebuah jabatan, maka yang paling aman adalah menjalankan lelang jabatan. Harus berdasarkan kualitasnya, bukan karena pilihan politik.”Sampai saat ini, saya konsisten mengangkat dan mempertahankan para pejabat yang memiliki berprestasi,” ujar Irwan.

Selain itu sebelum menutup sambutannya, gubernur berpesan, agar setiap pejabat eselon hendaknya mampu merealisasikan program kerja OPD masing-masing, termasuk mendorong dan meningkatkan instansi.”Yang terpenting jangan sampai tersangkut masalah dengan hukum, setiap pejabat bisa bekerja dengan profesional dan tetap mengawasi setiap pekerjaan bawahannya,” kata Irwan. (rel/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Iklan

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional