Close

Gubernur Sumbar Lantik Forum Penyuluh Anti Korupsi Sumbar, Ketua KPK: Forum ini Penting untuk Membangun Budaya Anti Korupsi

LANTIK—Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melantik Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sumbar, Selasa (21/6) di Auditorium Gubernuran.

PADANG, METRO–Disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Firli Bahuri, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah me­lantik Forum Penyuluh Anti Korupsi, Selasa (21/6) di Gubernuran. Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi dilakukan dengan tiga pen­dekatan. Salah satunya dengan pendekatan de­ngan masyarakat, agar membangun budaya anti korupsi.

Pendekatan dengan ma­syarakat ini salah sa­tunya dengan hadirnya Pe­nyuluh Anti Korupsi. Di mana Penyuluh Anti Korupsi ini nantinya memiliki kemampuan memberikan pe­mahaman apa itu korupsi, sebab korupsi dan bahaya korupsi serta mem­bangun integritas agar o­rang tidak melakukan korupsi.   “Intinya memba­ngun kesadaran supaya o­rang tidak melakukan korupsi,” ujar Firli usai Pe­ngukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi Sumbar, Selasa (21/6) di Gubernuran.

Firli mengungkapkan, secara umum, Penyuluh Anti Korupsi bertugas me­nyusun rencana kegiatan edukasi dan rencana aksi penyuluhan anti korupsi, melakukan kegiatan edu­kasi penyuluhan anti korupsi, melakukan evaluasi pe­laksanaan kegiatan edukasi penyuluhan anti korupsi.

Kemudian melaporkan hasil kegiatan Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sumbar kepada Gubernur Sumbar melalui Sekretaris Da­e­rah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar. “Kita ingin Indonesia memiliki budaya dan peradaban anti korupsi karena itu KPK mengajak seluruh lapisan masya­rakat, membangun budaya anti korupsi. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu pembentukan forum ini sangat pen­ting,” ungkapnya.

Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah mengatakan, selain hadirnya Penyuluh Anti Korupsi, dalam upaya meminimalisir tindak pidana korupsi yang dapat menghambat program-program pemerintah serta berdampak besar bagi masyarakat, Pemprov Sumbar  melakukan upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan transpa­ransi, akuntabilitas, pe­nyederhanaan proses kerja, yang didukung dengan  penggunaaan teknologi digital.

Mahyeldi menyebut, koordinasi menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi antar aparat pengawas intern pemerintah, pengawas eksternal dan institusi pemerintah lainnya serta peran aparat penegak hukum.  “Sinergitas sangat  penting dalam pencegahan korupsi. Selain itu, penguatan Aparatur Pengawas Internal Peme­rintah (APIP) juga perlu dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi,” ujarnya.(fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top