Close

Gubernur Sumbar Kecam Rendang Babi, Tak Sesuai Falsafah Minangkabau

Mahyeldi Ansharullah Gubernur Sumbar

PADANG, METRO–Kabar viral adanya pedagang di Jakarta yang menjual rendang babi dengan mengatasnamakan masakan padang mendapat reaksi keras dari Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, Pimpinan DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, dan Sekum LKAAM Sumbar, Jasman Dt. Bandaro Bendang.

Diketahui menu ter­sebut berasal dari Resto­ran Babiambo Nasi Padang Babi. Restoran tersebut berlokasi di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Menurut Gubernur, hal ini sangat bertentangan dengan falsafah ma­sya­rakat Minangkabau yang berlandaskan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Sya­rak Basandi Kitabullah).

“Harusnya ini tak boleh terjadi, karena masakan padang, atau masakan mi­nang itu identik dengan makanan halal sesuai de­ngan falsafah dan adatnya yang berlandaskan Islam dan ABS-SBK. Seluruh ma­sakan pakai nama padang itu adalah makanan halal. Itu sudah jelas,” tegas gubernur.

“Makanya harus di cek lagi, apakah ada izinnya, kenapa pakai nama P­a­dang, apakah orang Pa­dang atau tidak” ujar Gu­bernur

Gubernur juga sudah meminta melalui Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) yang ada di Jakarta melakukan pengecekan apakah restoran tersebut sudah mempunyai izin dari Dinas atau Sudin Parekraf dan PTSP.

“Pada intinya tidak bo­leh lagi ada masakan Pa­dang yang non halal, kita harus pastikan masakan padang itu semuanya halal dan dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Kedepan harus ada sertifikasi oleh IKM, mana yang asli Pa­dang, mana yang bukan. nanti ada stikernya,” tam­bah gubernur.

Gubernur juga me­res­pon terkait keberadaan restoran tersebut yang ada di aplikasi layanan pesan antar. Pihaknya menyam­paikan restoran Babiam­boo itu sudah di hapus dari daftar restoran pada apli­kasi layanan pesan antar makanan.

Terkait dengan di Sum­bar, Gubernur menga­ta­kan, mempedomani Pera­tu­ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyeleng­garaan Bidang Jaminan Produk Halal, memberi ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan jaminan pro­duk halal.

“Seiring dengan hal ter­sebut Pemda Provinsi Su­matera Barat telah mener­bitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Ten­tang Penyelenggaraan Pa­ri­w­isata Halal yang men­jadi komitmen Peme­rintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembang­kan industri halal dengan mem­beri kesempatan se­luas-luasnya bagi para pelaku usaha produk halal khususnya pelaku dibi­dang kuliner baik usaha makanan dan minuman untuk berpartisipasi mela­kukan sertifikasi halal,” serunya.

Sementara itu, hal se­nada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib. Ia mengatakan, Sumbar iden­tik dengan  keislaman ma­syarakatnya. Sehingga ka­lau ada yang mengatakan restoran padang ada babi itu merupakan bentuk peng­hinaan kepada ma­syarakat Sumbar.

“Kita doakan restoran tersebut tidak bertahan lama, dan akan tutup sen­diri nantinya, saya harap semo­ga nantinya tidak ada pihak yang akan meniru restoran tersebut,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan banyak pihak yang me­nyesal terkait beredarnya rendang babi yang juga dijual di platform market place tersebut karena me­makai unsur minang.

Kecaman keras juga datang Lembaga Kera­patan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar. Sekretaris Umum LKAAM Sumbar, Jasman, Dt. Ban­daro Bendang, menyam­paikan bahwa masakan Mi­nangkabau ataupun masa­kan padang sangat identik dengan makanan halal.

Dengan adanya peris­tiwa ini, Jasman khawatir akan menurunnya minat konsumen untuk datang ke rumah makan padang ka­rena peristiwa ini. Oleh sebab itu, Jasman men­dukung penuh apa yang disampaikan gubernur, agar pihak berwenang dan terkait bisa menyelesaikan persoalan ini.

“Saya sangat setuju sekali dan mendukung pe­nuh dengan apa yang di­sam­paikan pak Gubernur, agar kedepan hal ini tidak boleh terulang lagi. Harus ada izin yang jelas untuk rumah makan, khususnya rumah makan padang yang identik dengan ma­kanan halal. Sebab jika dibiarkan akan berdampak pada berkurangnya minat orang untuk ke rumah ma­kan Padang. Jangan nanti orang akan ragu-ragu ma­kan di restoran padang. Ke­tua Umum LKAAM Sum­bar Fauzi Bahar Dt. Nan Sati juga menegaskan akan meminta pertang­gungjawaban pemilik res­toran tersebut secara hu­kum ,” kata Jasman.(fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top