Close

Gubernur Sumbar Buka Bimtek Jitu Pasna Angkatan VIII, Kebutuhan Masyarakat Pascabencana Perlu Kajian dan Perhitungan

Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Kalaksa BPBD Sumbar, Erman Rahman, Kabid Rehab Rekon, Suryadi Eviontri bersama narasumber dan peserta Bimtek Jitu Pasna Angkatan VIII, Rabu malam (29/9) di Padang.

Gubernur Su­ma­te­ra Barat (Sumbar) Mah­yeldi mengatakan Pro­vinsi Sumbar memiliki po­tensi bencana yang kom­plit. Di laut ada ancaman tsunami. Di darat ada pula ancaman gempa, banjir dan angin puting beliung serta tanah longsor.

“Banyak yang menga­ta­kan daerah kita bagus, apa­lagi potensi wisatanya, sa­ngat indah. Tapi, an­caman ben­cana­nya juga tinggi,” ujar Mah­yeldi sa­at mem­buka Bim­bingan Teknis (Bim­tek) Hi­tung Cepat Peng­kajian Kebu­tu­han Pac­ca­ben­cana (Jitu Pas­na) Badan Pe­­­nang­gu­la­ngan Ben­ca­na Da­erah (BPBD) Pro­vinsi Sum­­bar Ang­­ka­tan VIII di Kota Pa­dang, Ra­bu malam (29/9).

Dengan po­­­tensi ben­ca­na ini, lan­jut Mah­yel­di, sa­ngat di­­per­lukan ke­­­­siap­sia­ga­­an ma­sya­­rakat me­­ng­ha­da­­­pi­­nya. Ma­­sya­ra­kat per­lu di­bim­­bing dan di­latih agar se­lalu siaga saat terjadi bencana di daerahnya. “Memang di balik kesu­sahan itu ada man­faat­­nya. Tapi ya­kin­­lah, semua itu ada dampak positifnya. Untuk itulah diperlukan adanya bimtek ini,” ujar Mahyeldi.

Ditambahkan Mah­yel­di, pengkajian kebutu­han pascabencana ini sangat diperlukan, agar dengan cepat bisa diketahui apa yang dibutuhkan masya­ra­kat di lokasi bencana. Se­hingga bisa dilakukan langkah terbaik dalam pe­nanganan. “Apalagi ba­gi kalangan jurnalis, bimtek ini sangat diperlukan. Se­hing­ga apa yang diberita­kan dapat ditangani de­ngan cepat dan tepat oleh khususnya oleh BPBD se­la­ku instansi yang ber­tugas menangani ben­cana,” ungkap Mahyeldi.

Kepala Pelaksana (Ka­lak­sa) BPBD Sumbar, Er­man Rahman selaku pa­itia pelaksana menyam­pai­kan, bimtek ini guna mem­berikan gambaran dalam penghitungan kebutuhan pascabencana.

“Karena itu, diper­lukan relawan baik kalangan jurnalis maupun masya­rakat di kelurahan dan desa untuk dibimbing agar bisa melakukan peng­hi­tungan pascabencana di la­pangan,” ungkap Ehman Rah­man dalam laporan­nya.

Ditambahkan, Bimtek Jitu Pasna BPBD Sumbar selama tiga hari ini, meng­hadirkan narasumber dari Pusdiklat BNPB dan prak­tisi kebencanaan. “Acara ini berlangsung dengan protokol ketat. Alhamd­ulil­lah, dari hasil rapid antigen sebelum acara di­mulai, semua peserta di­nya­takan negatif Covid-19,” terang Erman.

Acara juga diikuti pe­serta dari kalangan jur­nalis dan kelompok siaga bencana, perangkat na­gari, desa dan lurah dari kabupaten dan kota.

Kepala Bidang (Kabid) Rehab Rekon BPBD Pro­vinsi Sumbar, Suryadi Evion­tri  menyatakan, Bim­tek Jitu Pasna Ang­katan VIII diikuti seba­nyak 114 orang. Mereka merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tu­gas kemanusiaan. “Kita yang hadir dalam mengi­kuti Bimtek Jitu Pasna ini merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tu­gas kemanusiaan, dalam upaya mengkaji kebu­tu­han masyarakat kebu­tu­han pascabencana,” ujar pria yang akrab disapa Bang Os ini.

Karena itu, Suryadi berharap, semua peserta, baik dari kalangan jurnalis maupun dari perwakilan masyarakat, untuk dapat me­ngikuti bimtek ini de­ngan baik. Sehingga dapat memahami berbagai teori dan kajian kebutuhan pas­ca­bencana.

“Semoga, apa yang kita pelajari dalam bimtek ini, dapat kita praktekkan saat terjadi bencana apa saja, agar penanganan kebutuhan korban bisa dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

BPBD Provinsi Sumbar, telah  melaksanakan Bim­tek Jitu Pasna terhadap aparatur desa, lurah, na­gari, jurnalis, tagana dan relawan sejak 2016 lalu.

“Pemerintah terendah yakni desa lurah dan na­gari memiliki fungsi pe­nang­gulangan ben­cana. Hingga sekarang Ji­tu Pas­na telah me­nyent­uh se­luruh pi­hak. Su­dah ang­katan ke-47. Tahun 2021 ini peserta Bim­­tek Ji­tu Pas­na ca­pai 920 orang. Jitu Pasna bu­kan tim eva­­kua­si. Ta­pi ter­­kait sum­­ber data ben­­­ca­na,” te­gas­nya.

Sur­ya­­di me­­n­am­bah­­kan, Ji­tu Pas­na sa­­ngat pen­­­ting. Ka­­re­na ja­ngan sam­­pai apa­­­­ra­tur ne­­­gara yang di­tun­­juk se­­­­bagai PPK dan KPA me­ngu­­rus kor­­ban ben­ca­na, te­tapi jus­­tru ter­se­ret ke ra­nah hu­kum. Hal ini te­r­jadi ka­rena tidak adanya ke­aku­rasian data dimulai dari awal terjadinya ben­cana.

“Banyak yang terseret ke ranah hukum terkait data yang tidak akurat dan tumpah tindih. Begitulah beratnnya ancaman ter­ha­dap tenaga fasilitator dan petugas lainnya di lapangan dalam meng­him­pun data. Mereka di­ancam oleh masyarakat dan pejabat untuk mema­sukan data korban ben­cana,” ungkapnya.

Karena itu, pengkajian data kebutuhan pas­ca­ben­cana harus tersimpan de­ngan baik agar dapat me­nge­lola bencana de­ngan baik. “Dengan adanya Jitu Pasna mereka tahu siapa yang layak dapat ban­tuan,” ungkapnya. Bimtek Jitu Pasna guna men­du­kung proses rehab-rekon terkait pelaksanaan dan prosedur menghitung ke­ru­­gian dan kerusakan dam­­­pak bencana alam ba­gi aparatur di daerah. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top