Menu

Gubernur Sumbar Bolehkan Mudik Lokal, Pengawasan Perbatasan akan Maksimal

  Dibaca : 831 kali
Gubernur Sumbar Bolehkan Mudik Lokal, Pengawasan Perbatasan akan Maksimal
Mahyeldi, Gubernur Sumbar

PADANG, METRO
Gubernur Sumbar Mahyeldi memastikan, meski secara umum pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan peniadaan mudik Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, untuk mudik lokal atau pulang kampung dalam provinsi diperbolehkan. Karena, yang dilarang adalah perpindahan antar provinsi.

“Ini kan kebijakan pemerintah pusat. Kita melakukan apa yang kita lakukan, dan kita melakukan pengawasan secara rutin terkait mudik lokal antar Kabupaten/Kota di Sumbar, tidak dilarang,” kata Mahyeldi kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (3/5).

Mahyeldi Ansharullah berharap pengawasan di wilayah perbatasan yang merupakan gerbang masuk ke Sumbar dengan provinsi lain sebelum Lebaran 2021 dapat berjalan maksimal. “Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal,” katanya seraya menyebut, larangan mudik berlaku selama 12 hari mulai 6-17 Mei. Pengetatan juga diberlakukan 22 April 5 Mei dan 18-24 Mei.

Kata Buya sapaan akrabnya, Pemprov Sumbar mendukung berdirinya posko-posko pengawasan di wilayah perbatasan. Pemprov Sumbar menerjunkan personel dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan sebagainya.

Sementara itu, terkait pembiayaan, Mahyeldi mengatakan hal itu ditanggung oleh instansi masing-masing lembaga dan pemerintah daerah. “Biaya dari masing-masing lembaga dan masing-masing daerah. Karena ini perintah dari pusat, makanya kita (Pemprov Sumbar) sekarang ini adalah biaya kegiatan rutin,” sampainya.

Jubir Satgas Covid-19 Sumbar Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang menambahkan, berdasarkan Permenhub No. 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, berikut rincian aturan mobilitas masyarakat. “Pertama, prapelarangan mudik 22 April sampai 5 Mei 2021. Kemudian, warga diizinkan keluar kota dengan syarat hasil negatif tes PCR atau Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam atau hasil negatif GeNose C19 sebelum berangkat,” katanya.

Selanjutnya, ada pelarangan mudik 6-17 Mei 2021. Warga dilarang keluar kota, kecuali bekerja/dinas, jenguk keluarga sakit, kunjungan duka, kepentingan persalinan. “Syaratnya, Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), hasil negatif PCR maksimal 3 x 24 jam, hasil negatif rapid antigen 2 x 24 jam atau hasil negatif GeNose C19 sebelum berangkat,” katanya.

Selanjutnya, kata Jasman, pascapelarangan mudik pada 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021. Saat itu, warga diizinkan keluar kota dengan syarat hasil negatif tes PCR atau Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam atau hasil negatif Ge Nose C19 sebelum berangkat,” katanya.

Jasman menyebut, sebagai pedoman, yang dimaksud mudik itu adalah, pergerakan atau mobilitas warga masyarakat, baik perorangan atau bersama-sama dari suatu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara.

Dilarang Tafsir Sendiri
Pemerintah daerah dilarang membuat penafsiran sendiri terkait pelarangan mudik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Ia menegaskan bahwa aturan dilarang mudik berlaku secara umum di seluruh Indonesia, pemerintah daerah tak boleh membuat penafsiran sendiri.

Doni menjelaskan, semua pemerintah daerah harus satu komando menuruti aturan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa mudik dilarang, termasuk mudik lokal.

“Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat, ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi, mohon seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini,” kata Doni di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/5).

Jika pejabat di pemerintah daerah mempunyai penafsiran sendiri maka akan berdampak bahaya, penularan bisa terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. “Kalau kita biarkan seperti tahun lalu, kita terlambat memberi pengumuman maka akan terjadi peningkatan kasus 93 persen, diikuti angka kematian yang tinggi,” ucapnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menyebut meski sudah dilarang saja, diperkirakan masih ada masih ada 7 persen atau sekitar 18,9 juta orang masih nekat mudik.

Doni menyarankan seluruh masyarakat untuk tetap di rumah dan bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat secara virtual yang saat ini sudah semakin mudah dilakukan.

Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 1.677.274 orang Indonesia, kini masih terdapat 100.760 kasus aktif, 1.530.718 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 45.796 jiwa meninggal dunia. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional