Menu

Gubernur ”Selamatkan” Amasrul ke Pemprov, Wako: Aneh, Beliau masih dalam Pemeriksaan dan Belum Minta Izin

  Dibaca : 72 kali
Gubernur ”Selamatkan” Amasrul ke Pemprov, Wako: Aneh, Beliau masih dalam Pemeriksaan dan Belum Minta Izin
UCAPAN SELAMAT— Usai melakukan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar, Senin (23/8) malam, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah langsung memberikan ucapan selamat. Gubernur juga melantik dan memberi ucapan selamat kepada mantan Sekda Padang yang dinonaktifkan oleh Wako Hendri Septa, Amasrul yang kini menjabat sebagai Kepala DPMD Provinsi Sumbar.

SUDIRMAN , METRO–Pelantikan Amasrul menjadi Kepala DPMD Provinsi Sumbar menimbulkan polemik. Sebelumnya Amasrul yang men­jabat Sekretaris Kota Padang dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga melanggar disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 oleh Wali Kota Padang pada 2 Agustus 2021 yang lalu.

Wali Kota Padang, Hendri Septa menga­ku aneh dengan kebijakan Gubernur Sum­bar yang melantik Amasrul menjadi Kepala DPMD Provinsi Sumbar. Menurutnya, Amasrul hanya dinonaktifkan dari jabatan selama proses pemeriksaan selesai.

“Pada saat ini beliau masih dalam proses pemeriksaan karena du­gaan pelanggaran PP No­mor 53 tahun 2010. Selain itu, Amasrul belum me­minta izin kepada dirinya sebagai pimpinan,” tegas Wako Hendri Septa, Selasa (24/8).

Dihubungi terpisah, Amas­­rul menjelaskan, pe­ng­ang­katan dirinya seba­gai Kepala DPMD Provinsi Sumbar telah melalui me­kanisme yang telah ada.  “Pengangkatan saya seba­gai Kepala DPMD Provinsi Sumbar telah melalui pro­sedur yang ada. Selain itu, kepindahan saya ke Pem­prov telah mendapat izin dari Wali Kota Padang Hendri Septa. Tidak mung­kin lah kalo tidak dapat izin Wali Kota Padang, tentu Menteri Dalam Negeri juga tidak akan memberikan izin,” ujarnya.

Ketua DPRD Padang Syahrial Kani menjelaskan juga, pengangkatan Amas­rul sebagai Kepala DPMD Provinsi Sumbar jika me­lalui prosedur yang ber­laku. DPRD Padang sangat mendukung sekali peng­ang­katan tersebut.

“DPRD menilai, selama Gubernur Sumbar mela­kukan pengangkatan me­lalui prosedur dan regulasi yang berlaku, tentu kita dukung. Apalagi, per­pin­dahan Amasrul dari Pemko Padang ke Pemprov Sum­bar Dapat meredam per­masalah yang telah terjadi di Kota Padang. Tentu, lang­kah bijak yang dilakukan Gubernur Sumbar,” ucap­nya.

Terjadi Kubu Birokrasi

Pengamat Politik dari Universitas Andalas Dr. Asrinaldi, S.Sos., M.Si me­nilai adanya kesan Guber­nur Sumbar untuk “me­nyelamatkan” Amasrul dari posisi nonjob-nya di Pemko Padang. Apalagi, telah ter­jadi hubungan yang tidak baik antara Amasrul saat menjabat Sekda Kota Pa­dang dengan Walikota Pa­dang Hendri Septa.

“Fenomena ini seakan memberi kesan adanya kubu birokrasi di Kota Pa­dang. Yang satu kubu Mah­yeldi Ansarullah, dan yang satu lagi kubu Hendri Sep­ta. Ini lah yang terjadi,” ucap­nya.

Asrinaldi berharap, se­baik­nya Gubernur Sumbar menunggu hasil dari pe­meriksaan Amasrul yang di duga melanggar PP No­mor 53 tahun 2010 saat men­jabat sebagai Sekda Kota Padang.

“Ini akan menjadi soro­tan publik. Amasrul diber­hentikan sementara dari jabatan sekda, karena di­ang­gap melakukan pelang­garan oleh Wali Kota Pa­dang. Jika memang akan di­lantik, sebaiknya Gubernur Sumbar menunggu sampai perkembangan kasusnya di Pemko Padang selesai,” ucapnya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional