Menu

Gubernur Minta BPKP Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pertanian di Sumbar

  Dibaca : 50 kali
Gubernur Minta BPKP Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pertanian di Sumbar
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Ba­rat Mahyeldi meminta Ba­dan Pengawasan Ke­uang­an dan Pembangu­nan (BP­KP) setempat untuk ikut mendorong sinkronisasi program pembangunan bidang pertanian antara kabupaten/kota provinsi dan pusat di daerah itu.

“Pembangunan sektor pertanian tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov Sumbar tetapi harus ada sinkronisasi program mulai dari kabupaten/kota provinsi dan pusat. Kami berharap BPKP bisa ikut mendorong sinkronisasi program tersebut,” kata­nya saat menerima audiensi Ketua BPKP wilayah Sum­bar Dessy Adib di Is­tana Gubernur, Rabu (8/9).

Ia mengatakan sektor pertanian secara luas terbukti paling bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 karena itu fokus pembangunan Sumbar 5 tahun ke depan salah satunya adalah sektor ini di sam­ping sektor pariwisata.

Sinkronisasi akan mempercepat pembangunan sektor pertanian tersebut sehingga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah termasuk petani sebagai produsen.

Mahyeldi menilai saat ini sinkronisasi itu belum terjalin secara maksimal. Program yang dibuat ter­kesan berjalan sendiri-sendiri sehingga manfaat yang didapatkan juga tidak maksimal.

Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan sehingga dibutuhkan upaya agar bisa lebih dia­rahkan. “Kalau BPKB bisa mengambil peran dalam hal ini akan sangat besar manfaatnya bagi daerah,” ujarnya.

Selain itu Mahyeldi juga meminta BPKP memberikan pendampingan terhadap penggunaan anggaran dalam penanggulangan dan penanganan CO­VID-19 di daerah karena masih banyak kendala da­lam pemanfaatan anggaran untuk penanganan pan­demi tersebut.

Misalnya untuk penga­daan peralatan yang butuh dilakukan secepatnya namun secara mekanisme anggaran tidak bisa dilakukan. Demikian juga dengan mekanisme anggaran untuk mendukung operasio­nal labor kesehatan dalam mempercepat proses tes­ting dan racing.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Sumbar, Dessy Adin me­nyebut pihaknya akan mem­berikan dukungan pe­nuh untuk pembangunan daerah Sumatera Barat termasuk dalam hal pendampingan dan pengawasan anggaran penanganan COVID-19.

Ia menyebut saat ini seluruh perwakilan BPKP di Indonesia ditugaskan untuk mengambil dua te­ma pengawasan program prioritas pembangunan daerah. BPKP Sumbar me­ngam­­bil tema lumbung padi dan geopark Ranah Minang.

Tema lumbung padi sejalan dengan harapan Gubernur Sumatera Barat untuk mendorong sinkronisasi program pembangunan sektor pertanian di daerah itu. “Pengawasan akan dilakukan terhadap lahan pertanian, bibit unggul bersertifikasi, sumber daya manusia petani, pupuk dan distribusi hasil pertanian,” ujarnya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional