Menu

Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Kepala BPKP Sumbar

  Dibaca : 62 kali
Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Kepala BPKP Sumbar
Mahyeldi

PADANG,METRO–Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengukuhkan Dra. Dessy Adin, CA, MM , MSi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  Provinsi Sumbar menggantikan pejabat lama Ihsan Fuadi di Auditorium Gubernuran, Senin, (23/8).

“Kami mengucapkan terima kasih atas pe­ngabdian Kepala BPKP sebelumnya Ihsan Fuadi dan me­ngucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru,” katanya saat memberikan sambutan.

Gubernur menilai per­­­­ge­seran dalam se­buah lembaga adalan  hal yang lumrah untuk mem­per­luas wawasan dan pe­ngetahuan keterampilan di bidang kepemimpinan manajemen maupun pe­ngembangan karir.

Ia mengajak jajaran Pemprov Sumbar dan kabu­paten/kota di pro­vinsi itu tetap bisa ber­sinergi dengan BPKP un­tuk mewujudkan tata ke­lola pemerintahan yang baik, transparan dan a­kun­tabel.

Gubernur menga­ta­kan Badan Pengawasan Ke­uangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dapat membantu dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BUMD dan BUMNag, peningkatan peran dan kinerja BUMD, penyelesaian permasalahan aset daerah, pengembangan kapabilitas APIM bagi bagi inspektorat daerah dan berbagai isu strategis lainnya.

Saat pandemi COVID-19, pemerintah daerah dituntut agar bertindak cepat untuk mengatasi persoalan dan kekurangan dalam penanganan. Untuk itu perlu didukung dengan akuntabilitas yang baik sehingga dibutuhkan pula dukungan BPKP.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Inves­tigasi Agustina Arumsari berharap pe­merintah daerah bisa terus menjalin komunikasi yang intens dengan Kepala BPKP Sumbar yang baru.

Ia mengatakan BPKP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tenang Sistem Pengendalian Intern dan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP bertujuan untuk menfasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tata peraturan yang berlaku serta efisien efektif dan transparan.

BPKP juga memiliki banyak peran dalam me­wujudkan good governance dan clean government seperti dengan meningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini, me­ningkatkan keekonomisan, efisiensi dan efektivitas dan mem­berikan solusi atas permasalahan di setiap lingkungan pemerintahan. BPKP juga memberikan “insurance” dan “consulting” di berbagai bidang salah satunya dalam optimalisasi pendapatan daerah. “Kami berharap sinergi antara pe­merintah daerah dan BPKP bisa terjalin semakin erat,” ujarnya. Ikut hadir dalam acara itu Forkopimda Sumbar, organisasi vertikal, Rektor UNP dan UIN Imam Bonjol dan Kepala Biro Adpim Sumbar. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional