Close

Gubernur: Berdampak Besar terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Nasib 12.417 Tenaga Honorer Pemprov Sumbar di Ujung Tanduk

JUMPA PERS—Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia dan Kepala BKD Sumbar, Ahmad Zakri, Kabiro Adpim Setda Prov Sumbar Maifrizon gelar jumpa pers, Rabu (22/6) di Istana Gubernur.

PADANG, METRO–Kebijakan pemerintah memberhentikan tenaga honorer di pemerintah da­e­rah pada November 2022 nanti, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar). Pasalnya, kebijakan pemerintah ter­sebut berdampak seba­nyak 12.417 tenaga hono­rer di Pemprov Sumbar kini di ujung tanduk dan akan dirumahkan. Gubernur Sum­bar, Mahyeldi Ansha­rullah mengatakan, pem­bicaraan nasional terkait tenaga honorer ini bera­wal dari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu juga ada Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pa­da 31 Mei 2022 lalu, perihal penghapusan tenaga ho­norer dan status kepegawaian pemerintah pusat dan daerah. “Dengan a­danya PP dan SE Kemenpan-RB tersebut, kita di Sumbar membicarakan dan diskusikan, untuk melihat apa masih ada peluang pegawai honorer bisa dipertahankan,” ungkap Mahyeldi, saat jumpa pers, Rabu (22/6) di Istana Gubernur.

Mahyeldi mengungkapkan, tenaga honorer yang berkaitan dengan tugas cleaning service (CS), me­rupakan tugas penting dan khusus. Juga ada tenaga pengamanan (security), driver. Tenaga khusus ini tetap dipertahankan. “Juga ada peluang tenaga honorer nantinya ditempatkan di Badan Layanan Umum Da­erah (BLUD),” terangnya.

Mahyeldi juga menambahkan, tidak tertutup kemungkinan juga ada tenaga honorer yang memiliki kemampuan khusus bi­dang tekhnologi informasi (IT), dipertahankan di Dinas Komunikasi Informasti dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumbar. “Karena ini semua memiliki keah­lian khu­sus. Kalau dirumahkan se­muanya berisiko terha­dap pekerjaan kita di Pemprov Sumbar,” terangnya.

Pemprov Sumbar me­nurut Mahyeldi, juga tetap mendorong dan memprioritaskan rekuitmen tenaga CPNS dan PPPK ke de­pan nantinya. Sementara di saat yang sama, juga memerintahkan kepada OPD untuk melakukan kajian analisa dan pemetaan jabatan.

“Dengan hasil kajian dan analisa ini, kita  juga akan menyurati kementerian terkait terhadap kebutuhan CPNS dan PPPK kita. Kepada OPD juga diperintahkan melakukan peme­taan dan meretribusi PNS. Terutama guru dan tenaga kesehatan. Petakan dan lihat peluang. Komunikasikan dengan semua pihak,” terangnya.

Dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer ini, Mahyeldi meng­ungkapkan, dirinya juga mengikuti rapat kordinasi (rakor) bersama Gubernur se-Indonesia, yang hasilnya memutuskan agar pemerintah melakukan peng­kajian kembali terhadap PP ini.

Kemudian, dirinya su­dah menyampaikan aspirasi dan usulan ini kepada  Komisi II DPR RI dan juga kepada Ketua DPD RI. “U­paya yang kita lakukan ini diharapkan akan ada kesimpulan dan perbaikan. Ini tidak hanya masalah Sumbar tapi juga nasional. Bahkan, dari rakor tersebut ada gubernur yang tidak mau melaksanakannya. Mudah mudahan pemerintah arif menyikapi ini,” harapnya.

Dampak dari pemberhentian tenaga honorer ini cukup besar terhadap ki­nerja pemerintah daerah. Karena akan berkurangnya tenaga SDM. Apalagi, dalam setahun saja juga ada ASN yang pensiun de­ngan jumlah rata-rata 1.000 ASN. Sementara, ASN yang diterimapun sedikit.

Dampak lainnya, juga masalah sosial yang ditimbulkan. “Satu tenaga honorer ada keluarga. Misal­nya ada suami atau istri dan anak dua orang. Jika jumlahnya 10 ribu saja tena­ga honorer, maka ada 40 ribu yang berdampak dari pemutusan kerja ho­norer. Ini baru perkiraan jumlah honorer di Pemprov Sumbar. Belum lagi hono­rer di daerah,” ungkapnya.

Berkaitan dengan tenaga PPPK, Mahyeldi mengatakan, dirinya ingin  memberikan masukan kepada pemerintah, agar yang mengkaji kebutuhannya adalah pemerintah daerah (pemda) dan seharusnya proses  rekuitmennya dilakukan pemda.

Sementara, Asisten 1 Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, prinsip kebijakan nasional ini, seluruh pegawai Non ASN di luar tenaga outsourching diberhentikan pada November 2022. Ini menurutnya suatu yang rawan. Apalagi APBD tahun 2023, pada Agustus 2022 nanti sudah mulai bergulir pembahasannya. “Ini perlu di­sikapi. Apa bisa dianggarkan pada APBD tahun 2023 atau 2024. Ini titik rawannya,” terangnya.

Devi mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 12 ribu tenaga honorer atau yang dikenal dengan Pegawai Non ASN dan 1.100 tenaga outsourching. “Kalau ada peluang setelah pemberhentian ini melalui outsourching, untuk tiga kategori, tenaga pengamanan, sopir dan CS bisa diakomodir. Juga ada kriteria tenaga profesional juga untuk BLUD,” terangnya.

Sementara untuk tenaga IT mekanismenya sama dengan pengadaan ba­rang jasa. “Namanya tenaga ahli, maka kontraknya ta­hunan. Ini melalui proses lelang tidak bisa rekuitmen  sendiri,” tanbahnya.

Dari peluang yang ada, menurut Devi, sangat sedikit bisa menampung tenaga Pegawai Non ASN yang jumlahnya mencapai 12 ribu. “Dengan mekanisme yang ada 20 persen bisa menampung. Ada sekitar 2 ribuan baru yang bisa tertampung. Tidak hanya Sum­bar saja, kini setiap daerah berjuang untuk mereka yang diputus kerja ini dapat diakomodir,” ung­­kapnya.

Sementara, Kepala Ba­dan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri mengatakan, ada 12.417 tenaga honorer di Pemprov Sumbar.  Dari jumlah itu, 8.877 orang merupakan tenaga pendidik (guru) dan non guru. Lalu, 108 orang tenaga kesehatan. Sisanya, 3.432 orang tersebar di sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.  “Jadi, berdasarkan pendataan terakhir, dari 12.417 tenaga ho­norer, sebagian besar guru dan non guru,” katanya.

Terkait besarnya jumlah guru honorer yang te­rancam dirumahkan itu, sebut Zakri, akan dilakukan pendataan.  Lalu, guru yang tercatat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksimalkan untuk sekolah negeri. “Jadi nanti honorer yang selama ini masih bisa atau punya kesempatan mengajar di sekolah-sekolah swasta,” ujarnya.(fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top