Close

Gerindra Sampaikan SK dan Surat Pengajuan Pergantian Ketua DPRD

LIHATKAN SK— Harpen Agus Bulyandi melihatkan bukti terima surat dari DPRD Kota Pariaman.

PARIAMAN, METRO–Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah menyampaikan surat keputusan (SK) dan surat pengajuan pengantin ketua DPRD Kota Pariaman kepada sekretariat DPRD Pariaman pada 2 November 2022.

 Wakil Ketua Partai Gerindra Sumbar, Harpen Agus Bulyandi menyampaikan, SK dari DPP Gerindra dan surat dari Gerindra Sumbar telah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Pariaman untuk di proses. Dalam SK DPP Partai Gerindra dengan nomor 07-0464/Kpts/DPP-Gerindra/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang dituliskan bahwa Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora digan­tikan oleh Harpen Agus Bulyandi (Andi Cover).

“Dalam surat itu dinyatakan bahwa pencabutan surat DPP yang sebelumnya dan menunjuk saya (Agus Harpen Bulyandi) menjadi Ketua DPRD Kota Pariaman sisa masa jabatan 2022 sampai 2024,” katanya.

Ia menyampaikan, sebagai Kader Partai pihaknya taat dan patuh terhadap apapun perintah Partai, untuk itu ia berharap proses surat dari DPP Partai Gerindra ini dapat di proses sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Efrizal selaku Pimpinan DPRD yang menerima surat tersebut menyampaikan kalau surat dari Gerindra itu sudah diserahkan kepada Sekretariat untuk diproses.

“Tadi saya juga sudah meminta penjelasan dari Sekwan terkait surat tersebut, dan Sekwan me­nyampaikan kalau surat tersebut belum turun dari ketua DPRD,” ujarnya.

Efrizal menyampaikan kepada Sekretariat untuk bisa menyusun agenda rapat terkait surat tersebut, dan menyesuaikan dengan agenda yang telah ada di DPRD.

Terkait dengan proses pengantin ketua DPRD kata Efrizal, memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan mulai dari rapat internal dengan melibatkan fraksi yang ada. “Setelah itu baru dilakukan rapat paripurna oleh DPRD, setelah itu baru diusulkan ke pemerintah provinsi melalui Walikota Pariaman untuk proses selanjutnya,” kata Efrizal.

 Ia menyampaikan dari mulai sidang Paripurna tersebut ada jangka waktu yang harus ditaati, ada waktu 21 hari kalau dikalkulasi waktunya. Pasalnya, selesai paripurna sampai ke Walikota Pariaman itu 7 hari, dari Walikota ke Gubernur 7 hari dan keluar suratnya juga ada waktu 7 hari. (ozi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top