Menu

Gerindra Nilai Putusan BK DPRD Solok Cacat Hukum, 22 Anggota Dewan yang Ikut Mosi Tidak Percaya Bakal Dilaporkan

  Dibaca : 125 kali
Gerindra Nilai Putusan BK DPRD Solok Cacat Hukum, 22 Anggota Dewan yang Ikut Mosi Tidak Percaya Bakal Dilaporkan
KONFERENSI PERS-Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo mengadakan konferensi pers terkait putusan BK DPRD Solok yang merekomendasikan pemberhentian Dodi Hendra dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024.

PADANG, METRO–DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan 22 orang anggota DPRD Kabupaten Solok yang ikut dalam mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Dodi Hendra di DPRD Kabupaten Solok.

Hal itu disampaikan  Sekretaris DPD Partai Ge­rin­dra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang didam­pingi Ketua DPRD Kabu­paten Solok,  DPD Gerindra Sum­bar dan Wakil Ketua DPD Gerindra Hanif Bakhri saat kepada awak media di Kan­tor DPD Gerindra Sum­bar yang berada di GOR H Agus Salim Padang, Rabu (25/8)

“DPC Gerindra Kabu­paten Solok akan melapor­kan 22 orang anggota DP­RD Kabupaten Solok dari Fraksi Demokrat, PAN, Golkar, PKS, dan PDIP Ha­nura karena ikut mosi tak percaya dengan kepemim­pinan Ketua DPRD Dodi Hendra. Selain itu, DPC Gerindra Kabupaten Solok akan melaporkan juga ke kepolisian tentang kerusa­kan aset negara akibat kericuhan di Kantor DPRD Kabupaten Solok beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Selain itu, Evi menyebut bahwa putusan Badan Ke­hormatan (BK) DPRD Ka­bupaten Solok terhadap mosi tidak percaya kepada Dodi Hendra, selaku ketua DPRD, dengan ini DPD Ge­rindra menyatakan putu­san BK tersebut tidak sah tanpa amar putusan.

“Setelah kami memba­ca dan mempelajari Putu­san Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten So­lok Nomor 189/14/BK/DP­RD/2021 tanggal 18 Agus­tus 2021 yang telah ditan­da­tangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Solok atas nama Ivon Munir, S.Fam. Apt dan Lucki Efen­di, dengan ini kami menya­takan bahwa putusan BK itu menyalahi, melanggar dan bertentangan dengan Pe­ra­tu­ran DPRD Kabupaten So­lok Nomor 3 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tu­gas dan Kewenangan Ba­dan Kehormatan karena tidak memuat amar putu­san da­lam Putusan BK se­hingga mengandung ca­cat hukum, dan akibat hu­kumnya Pu­tusan BK batal demi hukum maka secara hukum diang­gap tidak per­nah ada dari semula,” ung­kapnya

Evi Yandri menjelas­kan, berdasarkan Putusan BK tidak ada amar putusan yang menyatakan Dodi Hendra sebagai teradu telah terbukti melakukan pelanggaran, sedang seba­gaimana diatur dalam Pa­sal 19 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 Sanksi tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok dan men­jatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pem­ber­hentian jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 ten­tang Kode Etik DPRD Ka­bupaten Solok.

”Oleh karena tidak ada amar Putusan BK sebagai­mana dimaksud di atas maka secara hukum Putu­san BK tidak memiliki kekuatan eksekusi (non eksekutorial) dan tidak dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan sehingga sdr Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan hak dan ke­wenangannya yang mele­kat,” tegasnya

Lebih lanjut, Evi Yandri Rajo Budiman menjelaskan juga, akibat dari mosi terse­but, nama baik Dodi Hen­dra dan keluarga yang meng­akibatkan yang ber­sang­kutan merasa tidak tenang dengan kondisi tersebut.

“Bagaimanapun, Dodi Hendra pada saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Oleh karena itu, Gerindra me­minta BK DPRD Kabu­paten Solok mencabut ke­putusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2021 tersebut. Sekali lagi ada amar putusan yang me­nyatakan Dodi Hendra te­lah melanggar kode etik,” sebutnya.

Sementara Penasehat hukum dari Ketua DPRD Kabupaten Solok Vino Ok­ta­via Mancun menjelaskan akan mengambil langkah hukum dengan menyurati Badan Kehormatan ( BK) DPRD Kabupaten Solok dan sudah meresahkan. Sudah terjadi pencemaran nama baik. Juga ricuhnya pem­bahasan RPJMD atas peru­sakan aset negara juga di­persiapkan laporan polisinya.

“Sudah banyak hal yang tidak prosedural, sehingga perlu diambil langkah hukum, “tegasnya.

Ia menambahkan, sa­ngat berkeberatan dengan penasehat hukum dari Bu­pati Solok yang menya­takan  putusan BK tidak ada amar putusan atau perin­tah putusan. “Artinya tidak ada perintah maka tidak ada eksekusinya. Dodi Hen­dra masih sah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok,” tegas Vino.

Selain itu, Vino Oktavia menjelaskan persidangan BK hampir sama dengan persidangan di pengadilan. “Ada pengadu dan teradu, saksi dan bukti, ketera­ngan saksi ahli dan sebagainya dan amar keputusan di bagian,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra menjelaskan juga, hingga saat ini ia masih mendapat fasilitas negara selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok.

“Hingga saat ini, saya masih menggunakan fasili­tas sebagai Ketua DPRD, walau ada pengebirian perlakuan terhadap saya, “ kata Dodi.

Sebelumnya, sebanyak 22 orang anggota DPRD Kabupaten Solok mem­buat mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabu­paten Solok Dodi Hendra. Mosi tidak percaya terse­but menjelaskan bahwa Dodi Hendra selaku pimpi­nan sangat arogan dan otoriter serta menga­bai­kan azas demokrasi dan kolektor, kolegial dalam kepemimpinan. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional