Close

Gelombang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Membesar, Ribuan Mahasiswa Kepung Kantor DPRD Sumbar, Minta Pesulap Merah Bantu Sulap Harga BBM jadi Turun

UNJUK RASA– Ribuan mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Sumbar terkait kenaikan harga BBM, Rabu (7/9).

PADANG, METRO–Gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Padang terus membesar. Kini, ribuan mahasiswa dari berbagai organisasi dan universitas di Kota Padang kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, Rabu (7/9).

Mahasiswa berjalan menuju Gedung DPRD Sumbar. Dari corak almamater yang dikenakan, beberapa mahasiswa diketahui berasal dari UIN IB Padang, Unand, UNP, UBH, dan PNP. Banyaknya mahasiswa yang terus berdatangan, aparat keamanan pun melakukan penjagaan di seputaran Gedung DPRD Sumbar sejak pagi. Terlihat juga Polisi Anti Huru Hara dengan kendaraan Water Cannon bersiaga.

Tidak hanya itu, pihak Kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas. Jalan ditutup mulai dari Basko hingga RM Lamun Ombak. Masyarakat dari Tabing diarahkan ke Tunggul Hitam. Warga dari Lapai lurus ke Jhoni Anwar tembus ke Ulakkarang.

Mereka datang membawa spanduk bertuliskan berbagai kritikandan cukup menggelitik seperti BBM Naik, Dompetku Tercekik, BBM Naik, Supraku Menjerit, Siksa Saja Sambo Rakyat Jangan,  Pesulap Merah coba sulap harga BBM menjadi turun.

Mahasiswa datang membawa alat pengeras suara memakai mobil pikap sambil melakukan orasi penolakan kenaikan harga BBM. Penjagaan ketat aparat kepolisian di setiap pintu, membuat mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam gedung DPRD. Mereka hanya bisa berorasi di luar gedung.

Dari atas mobil pikap yang dijadikan sebagai mobil komando, para orator bergantian  menyampaikan aspirasi. Pihaknya menyatakan penolakan keras atas sikap pemerintah menaikkan harga BBM karena dapat menyengsarakan rakyat.

Mahasiswa mencatat, selama kepemimpinan Jokowi sejak 2014 hingga sekarang, sudah tujuh kali terjadi kenaikan BBM. “Terakhir 3 September kemarin, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai 30 persen,” ujarnya.

Menurut mereka, kenaikan harga BBM berdampak kehidupan masyarakat seperti kenaikan harga ongkos angkutan umum, kebutuhan pokok, dan sebagainya. Alhasil, perekonomian masyarakat pun menjadi terdampak.

“Kenaikan harga BBM menyebabkan rakyat menjerit. Hari ini, kita turun bersama ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” jelasnya.

Massa yang beraksi sejak pukul 12.30 WIB itu mendesak dan bersikeras ingin bertemu dengan Ketua DPRD Sumbar. Namun, karena Ketua  DPRD Sumbar tidak berada di tempat, mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar.

“Kami hanya ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Bapak Supardi,” kata perwakilan mahasiswa kepada Irsyad yang menerima mahasiswa bersama Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Evi Yandri dan Sekwan, Raflis.

Supardi sepanjang hari Rabu sedang berada di luar kota. Ia tidak bisa bertemu mahasiswa dan menjanjikan akan menerima delegasi dan tuntutan para mahasiswa pada Jumat (9/9) siang.

“Kita bertemu hari Jumat ya. Saya sedang di luar kota,” katra Supardi melalui sambungan telepon kepada perwakilan mahasiswa.

Dalam unjuk rasa, mahasiswa menyerukan empat tuntutannya; Pertama, meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak pemerintah untuk menunda proyek-proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan dialihkan kepada subsidi BBM.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk mengatur regulasi pemakaian BBM bersubsidi dan bertanggungjawab atas kebocoran subsidi di masyarakat. Dan yang keempat, mendesak Menteri Keuangan untuk melakukan transparansi dana alokasi subsidi BBM.

“Kami minta agar tuntutan ini dipenuhi,” kata Irwandi, Koordinator Pusat Aliansi BEM Sumbar dalam untutannya.

Pada kesempatan tersebut, Irsyad Syafar juga menyampaikan, secara pribadi maupun fraksi PKS sejalan dengan mahasiswa menolak kenaikan BBM, karena berimbas pada semuanya, termasuk kenaikan harga sembako, namun sebagai pimpinan DPRD Sumbar.

Ia juga akan membawa semua tuntutan masyarakat pada rapat anggota DPRD dan melanjutkan tuntutan tersebut pada pemerintah pusat, DPR-RI serta pihak lainnya pada saat itu juga.

Setelah melakukan diskusi dengan wakil ketua DPRD, tidak berapa lama kemudian mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top