Menu

Gedung DPRD Baru Capai Rp150 M

  Dibaca : 125 kali
Gedung DPRD Baru Capai Rp150 M
Ilustrasi

SAWAHAN, METRO – Pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang di kawasan Aia Pacah yang telah direncanakan beberapa tahun lalu, akhirnya kembali dianggarkan sekitar Rp150 miliar melalui penganggaran tahun jamak (muliyears) APBD 2020.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, DPRD dan Pemko telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2020 sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama untuk pembangunan gedung baru gedung DPRD di Aiapacah.

Sebelumnya, rencana pembangunan gedung baru DPRD dengan sistem multiyears di Aiapacah itu batal dianggarkan dalam APBD 2017, walaupun sempat dibicarakan sebelumnya pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA-PPAS APBD 2017.

Hal tersebut dikarenakan pembangunan Kota Padang pada 2017 lalu itu, lebih difokuskan pada pembangunan yang masuk tahun jamak seperti penyelesaian Pasar Inpres Pasar Raya. Pada saat itu untuk pembangunan dialihkan ke yang prioritas dan mendesak, makanya untuk pembangunan gedung baru DPRD ini tidak jadi dilaksanakan,” ujar Elly usai rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi mengenai KUA PPAS APBD 2020, Jumat (19/7).

Ia mengatakan, besaran anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD tidak masalah karena yang terpenting pembangunan kantor baru DPRD Padang itu kembali dianggarkan dan dapat terealisasi.

“InshaAllah pembangunan hanya melaksanakan apa yang telah dibahas sebelumnya baik itu Detail Engineering Design (DED), lokasi, landscape dan lainnya,” ujar Elly.

Penganggaran katanya, diperlukan karena pembangunan gedung baru DPRD Padang sifatnya sudah mendesak. Hal itu disebabkan gedung DPRD di Jalan Sawahan saat ini sudah tidak representatif, apalagi ketersediaan lahan parkir kendaraan roda empat yang tidak lagi memadai.

“Kalau sudah ada paripurna, mobil parkir menumpuk di badan jalan depan gedung DPRD, ini kan juga merugikan pengguna jalan lainnya,” ujar kader Gerindra ini.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, Pemko telah menyelesaikan suatu tugas penting dalam tahap proses penyusunan APBD tahun 2020 yaitu penetapan kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun 2020. Penyusunan KUA dan PPAS APBD telah mengalami proses yang diawali penyampaian secara resmi oleh Pemerintah Kota Padang pada 8 Juli lalu.

“Untuk itu, atas nama Pemko kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD yang terhormat, yang telah bekerja keras dan secara maraton membahas KUA dan PPAS APBD 2020. Semoga apa yang kita buat ini akan memberikan kemajuan terhadap Kota Padang di masa-masa mendatang,” ungkap politisi PKS ini.

Ia menjelaskan, kebijakan umum prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2020 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan asli daerah, pendapatan yang akan diterima bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut terang Mahyeldi, pada tahun 2020 pendapatan daerah direncanakan sebesar 2,570 triliun rupiah. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2019 sebesar 2,679 triliun rupiah. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 109,27 miliar rupiah atau turun sebesar 4,08%.

Rencana pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 881,99 miliar, dana perimbangan sebesar 1,417 triliun dan pendapatan lain yang sah sebesar 270,68 miliar rupiah. Ia mengungkapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan tahun 2020 pada KUA PPAS di tetapkan anggaran belanja sebesar 2,628 triliun rupiah. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar 1,275 triliun rupiah atau sebesar 48,51% dan belanja langsung sebesar 1,353 triliun rupiah atau sebesar 51,49% dari total APBD.

Selanjutnya, belanja langsung yang dialokasikan penggunaannya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD.

“Proses pembahasan KUA PPAS ini cukup alot dan berat. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan saat ini dan beberapa kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah kota Padang dalam rangka pencapaian target RPJMD 2019-2024,” sebutnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional