Menu

Garda Terdepan Memutus Penyebaran Covid-19

  Dibaca : 484 kali
Garda Terdepan Memutus Penyebaran Covid-19
Kasat Pol PP Sumbar Dedy Diantolani mendampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Dharmasraya.

SEJAK Pemprov Sumbar mengeluarkan kebijakan melalui Pergub No:20/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Sumbar. Pergub ini mengatur tentang sumber daya penanganan Covid-19, pemantauan, evaluasi, pelaporan, hingga aturan soal sanksi.

Dari hasil rapat dengan bupati dan walikota se Sumbar sepakat melaksanakan PSBB sejak Rabu 22 April 2020, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dalam Pergub yang telah dikeluarkan itu terkait pelaksanaan PSBB hampir sama dengan daerah lain. Pembatasan terkait aktivitas di sekolah dan institusi pendidikan.

“Kemudian, pembatasan aktivitas bekerja di kantor, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial budaya. Selain itu juga soal pergerakan orang dan barang dengan moda transportasi,” ujar Irwan Prayitno didampingi Kasat Pol PP dan Damkar Sumbar Dedy Diantolani SSos MM.

Kepala Satpol PP dan Damkar Sumbar Dedy Diantolani SSos MM mengatakan, dalam Pergub tersebut diatur bahwa semua kegiatan belajar di sekolah dihentikan, kecuali pembelajaran untuk kegiatan kesehatan. Kemudian, aktivitas perkantoran dihentikan selama PSBB, kecuali kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan, bahan makanan dan energi.

Dikatakan, kemudian yang tetap beroperasi adalah kantor komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis dan pelayanan dasar. Selian itu kebutuhan sehari-hari dan organisasi masyarakat yang bergerak di sektor sosial dan kebencanaan. Kegiatan di tempat ibadah juga dihentikan sementara. Dalam Pergub itu juga mengatur sanksi bagi yang melanggar. “Sanksi ada, namun kita tetap melakukan pendekatan persuasif. Makanya kita harapkan selama PSBB diberlakukan, masyarakat benar-benar mematuhinya,” kata Dedy, Senin (1/6).

Dikatakan Dedy, sesuai dengan Pergub No:2/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumbar, serta surat Keputusan Gubernur No: 065-307-2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumbar. Di mana, keberadaan Satpol PP merupakan koordinator dalam kesatuan tugas keamanan dan penegakan hukum, serta untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumbar No:360/101/Covid-19-sbr/V-2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Maka, perlu penyamaan persepsi untuk mengambil langkah tegas dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing.

Ditambahkan Dedy, berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSBB) Sumbar yang telah dilaksanakan 22 April hingga 5 Mei 2020, dari hasil data yang diterima tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar dalam hal standar pelaksanaan, jumlah kasus, maupun sebaran kasus masih belum menemukan hasil yang diharapkan. Sehingga, masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi tentang pentingnya PSBB, dan jumlah kasus yang terus meningkat serta jumlah penyebaran yang hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota se Sumbar.

Maka sehubungan dengan itu dalam menjalankan amanat untuk memberikan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta untuk mencapai kondisi yang tertib dalam pelaksanaan PSBB yang akan diperpanjang sampai 29 Mei 2020 di wilayah Provinsi Sumbar. “Sehingga, perlu diambil langkah-langkah terpadu guna menekan penyebaran Covid-19, lalu ditekankan kepada Tim Gugus Tugas di kabupaten dan kota di Sumbar,” ujar Dedy.

Dikatakan, selanjutnya kepada kabupaten dan kota untuk selalu melaksanakan pemantauan ke lapangan secara rutin dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan pembatasan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemberlakuan PSBB guna menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumbar.

Selain itu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pihak penegak hukum lainnya dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran pemberlakuan PSBB. Jika diperlukan dapat dilaksanakan dengan penjatuhan sanksi pidana, baik dalam perspektif pidana umum, pidana khusus, ataupun peraturan daerah setempat.

Satpol PP dan Damkar provinsi secara berkala akan melakukan monitoring guna pemetaan dan pengumpulan data serta akan selalu mendukung setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Kemudian, jika diperlukan adanya operasi gabungan atau tindakan di luar kewenangan kabupaten dan kota. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Tim Satgas Provinsi Sumbar selama pemberlakuan PSBB yakni telah melakukan monitoring dan operasi gabungan bersama terhadap pelaksanaan PSBB di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sumbar, kecuali Mentawai yang memang kawasannya sudah terisolasi dengan tidak beroperasinya alat transportasi kapal.

Selama pelaksanaan PSBB juga telah dibentuk tim gabungan pembatasan perjalaanan orang di setiap perbatasan pintu masuk Sumbar di 7 kabupaten di Sumbar, yang merupakan pintu masuk jalur darat. Selain itu di beberapa titik pintu masuk jalur laut di Bungus dan Muara Padang serta di pelabuhan Pesisir Selatan dan Passaman Barat. Karena di kawasan ini diduga masyarakat menumpang dengan kapal nelayan untuk masuk. Begitu juga jalur udara di BIM dan kereta api.

“Yang paling penting sebagai garda di lapangan yang diamanahkan untuk menangani pembatasan masyarakat, diharapkan kepada tim tetap mengedepankan keselamatan personil dengan mematuhi protokoler kesehatan untuk keselamatan petugas,” ujar Dedy.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan Tim Satgas yakni, pemenuhan layanan terkait laporan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB. Monitoring terkait pelayanan penindakan hukum terhadap ODP dan PDP. Lalu, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat atas Protokol Covid-19 guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Sumbar. (**)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional