Menu

Gantikan Tugas Amasrul, Wako Padang Tunjuk Edi Hasimy Plh Sekda

  Dibaca : 109 kali
Gantikan Tugas Amasrul, Wako Padang Tunjuk Edi Hasimy Plh Sekda
Hendri Septa

AIA PACAH, METRO–Setelah penonaktifan posisi Amasrul sebagai Sekda Kota Padang, Wali Kota Hendri Septa langsung menunjuk Dr. Edi Hasimy, M.Si sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekda. Penunjukan ini sesuai surat Wali Kota Padang nomor 804.227/BKPSDM-Pdg/2021 tentang Surat Perintah Pelaksana Harian.

Dalam surat tersebut, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Edi Hasimy kini merangkap posisi sebagai Plh Sekda Padang. Ia bertugas meng­gantikan semua kebijakan sebagai Sekda Padang.

Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan se­laku juru bicara Pemko Pa­dang, Amrizal Rengganis membenarkan penunjukan Edi Hasimy sebagai Plh Sekda. Penunjukannya mu­lai Rabu (4/8). Hal ini untuk mengisi kekosongan yang terjadi pasca penonaktifan Amasrul selaku Sekda Pa­dang.

“Walaupun pejabatnya dinonaktifkan, posisi Sekda tak boleh kosong. Makanya wali kota menunjuk  segera Plh,” tandas Rengga.

Saat ini tim masih mela­kukan pemeriksaan ter­hadap Amasrul terkait pe­langgaran disiplin yang telah disangkakan kepada yang bersangkutan. Saat ditanya, pelanggaran apa yang telah dilakukan Sekda, Rengga menolak ber­ko­men­tar.

“Itu kerjaanya tim pe­meriksa,” sebut Rengga lagi.

Sementara itu, Edi Ha­simy yang dihubungi koran ini kemarin belum mem­beri komentar.

Untuk diketahui, kete­gangan antara Sekda dan walikota Padang sempat santer terdengar. Baik di lingkungan Pemko Padang maupun di luar Pemko sendiri.

Amasrul diperiksa oleh Wali Kota, karena me­langgar PP 53. Pelanggaran yang dimaksud oleh Wali Kota Padang Hendri Septa yang dilakukan olehnya, menurut Amasrul, terjadi karena dia tidak mau me­nan­datangani surat-surat administrasi terhadap mu­tasi pejabat Pratama yang di luar prosedur.

“Saya dianggap salah, saya melanggar PP 53 dan diperiksa oleh adhoc yang diketuai oleh Wali Kota. Saya dinonaktifkan untuk sementara, demi kepen­tingan pemeriksaan” ujar­nya.

Dijelaskan, Amasrul ti­dak menandatangani SK tersebut karena belum ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Saya disebut ti­dak menuruti perintah. Kita kan tidak mau juga mengi­kuti perintah yang salah. Menandatangani petikan SK yang mernurut saya melanggar PP Nomor 11 Tahun 2017 karena tidak ada dulu rekomendasi dari KASN,” jelasnya.

Oleh karena itu, Amas­rul sebagai sekda tidak mau menandatangi SK ter­sebut. Meski demikian, dirinya malah disebut tidak menuruti perintah Wali Kota Padang. “Saya hanya mau membantu untuk me­lu­ruskan aturan. Tapi, Pak Wali Kota berpan­dangan lain,” ulasnya. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional