Close

Gagal Ungkap Kasus Korupsi, Jaksa Agung Republik Indonesia Ancam Copot Kajati dan Kajari

SIDAK— Jaksa Agung RI St Burhanuddin yang didampingi Kajati Sumbar Yusron saat sidak di Kejaksaan Negeri Padang.

PADANG, METRO–Jaksa Agung Republik Indonesia St Burhanuddin meminta kepada jajaran Kejaksaan tinggi (Kejati) dan Kejaksaan negeri (Kejari) se Sumatera Barat, untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum khsusnya pada kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Jaksa Agung Republik Indonesia St Burhanuddin melalui Kapuspenkum Ke­ja­gung I Ketut Sumedana menjelaskan, jika jajaran kejati dan kejari tak ada menangani perkara tipikor, maka Jaksa Agung segera mencopotnya. Apalagi Jak­sa Agung minta Kejati minimal menganani lima per­kara tipikor dan Kejari me­nangani tiga perkara tipikor.

“Kita tidak bicara case to case, tapi secara umum reformasi birokrasi dan penegakan hukum di wi­layah Sumbar bagus. Na­mun demikian, perlu diting­katkan lagi,” kata I Ketut Sumedana yang disam­pingi Asintel Kejati Sumbar kepada wartawan, di Kan­tor Kejati Sumbar, Kamis (28/7).

Lebih lanjut Ketut men­jelaskan, kunjungan kerja Jaksa Agung ke Padang, dalam rangka inspeksi men­dadak (sidak) ke Kejari Pa­riaman dan Kejari Pa­dang, sekaligus silaturahmi dan memberikan arahan agar seluruh jajaran men­do­rong peningkatan kinerja agar lebih baik lagi dalam hal penegakkan hukum.

“Ya tadi pertemuan sila­turahmi antara bapak dan anak lah. Besok kita kumpulkan seluruh jajaran Kajati dan Kajari se-Sum­bar, memberikan arahan kepada anak-anak­nya di sini, agar perfor­manya didorong lebih ba­gus lagi, peningkatan kiner­ja dan  penegakan hu­kum  khu­susnya di Su­matera Barat, “ ujarnya.

Ia menambahkan, sela­ma ini Bapak Jaksa Agung melihat terjadi “ jomplang”  jumlah penanganan per­kara korupsi di daerah di?-bandingkan dengan pusat, dan praktik korupsi masih menjadi momok yang me­rugikan bagi negara.

“Maka dari itu,  setiap Kejari serta Kejati diberi target kumlah penanganan perkara dalam setahun, dengan rincian Kejari minimal tiga perkara dan Kejati minimal lima perkara. Target ini akan menjadi bahan evaluasi akhir tahun terha­dap kinerja para pimpinan Kejari maupun Kejati se-Indonesia, sehingga harus di­ja­dikan perhatian,” tegasnya.

Ia kembali menegas­kan para Kajari ataupun Kajati yang tidak memenuhi target kinerja yang telah di­ten­tukan maka akan dico­pot dari jabatannya, ev­a­luasi akan dilakukan pada akhir tahun.

Selain itu, Jaksa Agung juga meminta jajaran untuk memastikan reformasi bi­rokrasi terus dilakukan secara berkelanjutan di bidang lain yang ada di Kejari maupun Kejati.

“Reformasi birokrasi tidak hanya bicara soal performance (penanganan perkara), namun juga ke­berhasilan dari bidang-bidang yang lain di Kejari maupun Kejati dalam memberikan pelayanan,” jelasnya.

Pada sisi lain, I Ketut juga sedikit membeberkan ekpos Jaksa Agung perihal penanganan kasus korupsi pembebasan lahan tol dan perlunya gudang penyim­panan barang bukti di Ke­jari Pariaman.

“Untuk pembangunan Tol Padang – Pekanbaru masih ada pendampingan di Kejati Sumbar, karena Proyek Strategis Nasional (PSN). Di Kejari Pariaman belum ada gudang pe­nyim­panan barang bukti. Ini menjadi perhatian kita juga untuk dibangun disa­na, agar barang bukti yang ada bisa aman diletakkan disana,” pungkasnya.

Pada bahagian lain, I Ketut menjelaskan, Keja­gung juga mendorong Ke­jaksaan negeri (Kejari) Pa­saman Barat, agar menye­lesaikan perkara dugaan korupsi pemba­ngunan Ru­mah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat tahun anggaran 2018-2020, yang diduga merugikan negara Rp 20 miliar.

“Bapak Jaksa Agung mendorong penuh agar perkara tersebut dise­le­saikan. Sejauh ini sebut Ketut Sumedana, Kejari Pasaman Barat maupun Kejati Sumbar belum me­ne­mui kesulitan, dalam menangani perkara terse­but. Belum ada sampai minta tolong ke kita. Kalau ada kesulitan audit ke BPKP, baru kita bantu,” tandasnya. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top