Close

Fraksi PDIP DPR Dukung Usulan Cuti Hamil Jadi 6 Bulan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen

JAKARTA, METRO–Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen mendukung usulan cuti hamil menjadi enam bulan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Usulan cuti hamil menjadi enam bulan itu sebelumnya disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menilai, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan asi bagi anak-anaknya.

“Jadi menurut saya usu­lan enam bulan cuti itu cukup rasional dan mari kita perjuangkan bersama,” kata Gus Nabil kepada wartawan, Jumat (17/6).

Gus Nabil sepakat, ma­sa 1000 hari pertama kehidupan penting sekali untuk dijaga karena akan berdampak pada kehidupan anak. Jika tidak dijaga dengan baik, anak bisa mengalami gagal tumbuh kem­bang atau stunting.

 “Padahal seseorang ibu hamil itu akan melahirkan generasi bangsa yang luar biasa. Bisa jadi anaknya jadi presiden atau menteri. Jalau kemudian sejak 1000 hari pertama tidak di tata dengan baik ya malah jadi malapetaka, jadi beban bangsa,” ucapnya.

Sebelumnya, DPR RI me­nyepakati rancangan undang-undang (RUU) Ke­se­jah­teraan Ibu dan Anak (KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya ma­nusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Kesepakatan RUU KIA untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang dan dibahas bersama Pemerintah diambil dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (9/6/2022) lalu. Keputusan ini akan dibawa dalam Sidang Paripurna DPR selanjutnya.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk da­lam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk me­nyong­song generasi emas Indonesia,” kata Puan da­lam keterangannya, Senin (13/6).

Adapun RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Puan memaparkan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seo­rang ibu, di antaranya me­nurut Puan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Selain itu, Puan mengatakan, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Dia menegaskan, ibu bekerja wajib men­dapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja.

RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” terang Puan. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top