Menu

Fraksi Golkar Harapkan Serapan Anggaran Covid-19 Berbanding di Kota Paya­kum­buh

  Dibaca : 111 kali
Fraksi Golkar Harapkan Serapan Anggaran Covid-19 Berbanding di Kota Paya­kum­buh
Marhanis Zul

SUKARNOHATTA, METRO–Rapat paripurna penyam­paian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ran­cangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ran­perda Pajak Daerah dan ran­perda Retribusi Daerah dige­lar di ruang sidang rapat pari­purna DPRD Kota Paya­kum­buh, Senin (30/8). Rapat di­pimpin oleh Ketua DPRD Ham­di Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DP­RD lainnya, Sekda Rida A­nanda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingku­ngan Pemko Payakumbuh.

Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebe­lumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Ang­garan Pendapatan Dan Be­lanja Daerah Kota Paya­kum­buh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penje­lasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. “Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk ma­sing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Peman­da­ng­an Umum,” kata Hamdi.

Juru Bicara Fraksi Golkar Maharnis Zul menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Perubahan Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah Kota Paya­kum­buh Tahun Anggaran 2021 dimana ada 5 catatan seperti secara proporsional kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan adalah 13,66%.. “Kami minta kalau dapat di­naikkan dengan estimet 15%,” ungkapnya.

Kemudian Maharnis Zul juga menanyakan berapa Pem­ko memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) tahun ini dan untuk apa saja dana itu digunakan. Maharnis Zul juga menyebut kalau Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terutama yang bersifat Non Fisik yang kurang jelas out come, benefit dan impacnya hendaknya menjadi bahan pertimbangan oleh Pemko Payakumbuh.

Sementara itu, untuk pena­nganan Covid-19 ang­garan­nya Rp 36,2 Miliar. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Ketua Satgas Covid-19 beserta seluruh jajaran yang dengan serius telah berupaya menanggulangi semaksimal mungkin penyebaran virus Covid-19.  “Menurut laporan serapan dana untuk penang­gulangan Covid-19 ini masih rendah. Baik untuk bantuan terhadap dampak ekonomi maupun untuk operasional. Kami Fraksi Partai Golkar berharap kiranya Ketua Sat­gas beserta jajaran memi­kirkan langkah-langkah str­a­tegis program dan kegiatan apa yang mesti dilakukan sehingga penanganan Covid-19 sesuai dengan harapan. Serapan dana tentunya ber­banding dengan kegiatan yang dilakukan,” tukuknya.

Menariknya, walaupun ra­pat paripurna ini membi­cara­kan anggaran perubahan, na­mun Fraksi Golkar juga me­nyampaikan masukan terkait masalah mutasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dimana mutasi bertujuan untuk penyegaran atau promosi, namun kenya­taannya menyuguhkan lain.  “Ada yang trenyuh setelah mutasi. Batinnya merasa ter­siksa. Begitu juga pandangan  orang dari luar. Rasanya si anu itu kurang pas disitu. Maka pertimbangan logika dan per­timbangan perasaan perlu menjadi bahan kajian. Kepada yang  memberikan pertim­bangan, yang tergabung da­lam wadah Baperjakat, kami ha­rapkan dengan bijak, mem­berikan masukan sebelum pim­pinan membubuhkan tan­da ta­ngannya,” kata Maharnis Zul.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Fraksi Golkar menilai berdasarkan evaluasi masih rendah tingkat kepa­tuhan dan kesadaran wajib  pajak. Dengan telah disah­kannya Undang-undang No­mor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan penyederhanaan dan sinkro­nisasi beberapa regulasi ter­masuk peraturan tentang pa­jak. Tujuan yang ingin dicapai agar tercipta iklim yang ko­n­dusif untuk investasi dan per­tumbuhan ekonomi.  “Karena rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menyiratkan perlu untuk mela­kukan peninjauan terhadap regulasi” ungkap Maharnis Zul.

Dijelaskan Maharnis Zul, peninjauan yang dimaksud adalah penyederhanaan be­be­rapa peraturan daerah ten­tang pajak dan retribusi da­erah. Landasan Yuridis ten­tang penyederhanaan ini ada­lah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 yang mengatur mulai dari pendaf­taran wajib pajak sampai sank­si perpajakan. “Penyeder­hanaan tentang pajak ini ada 3 poin yaitu Penyesuaian tarif pajak hotel, Penyesuaian tarif pajak restoran, Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak,” tegasnya.

Menurut Fraksi Golkar, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat optimalisasi pengelolaan pajak daerah terkait pemungutan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak de­ngan Surat Paksa (PPSP).

Berdasarkan penyeder­hanaan tersebut di atas kami dari Fraksi Partai Golkar ber­harap Wajib Pajak di Kota Payakumbuh didata dengan sungguh-sungguh sehingga lahir data primier, kemudian penyederhanaan regulasi ini disosialisasikan kepada wajib pajak baik lisan maupun tu­lisan, petugas pajak harus dipilih orang yang gigih, santun dan komunikatif. “Me­lalui UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak de­ngan Surat Paksa tidak ada yang bisa mengelak dari wajib pajak. Kedepan, target PAD dari pajak hendaknya bisa kita capai,” ungkapnya.  (uus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional