Menu

Fraksi Demokrat Tolak Pajak Sembako dan Pendidikan

  Dibaca : 221 kali
Fraksi Demokrat Tolak Pajak Sembako dan Pendidikan
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusuf.

SAWAHAN, METRO–Fraksi Demokrat DPRD Padang dengan tegas menolak rencana pajak pangan atau sembako dan pendidikan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri menyampaikan jika pemerintah menetapkan pajak pangan dan pendidikan tentu akan menjadi beban berat bagi warga. Apalagi corona virus masih melanda negeri ini.

“Kader Partai De­mo­krat menolak keras kebija­kan itu dan akan menyurati DPR RI segera,” ujarnya, Rabu (23/6).

Ia mengatakan, belum sepantasnya pemerintah memberlakukan pajak pa­da sektor itu dan pember­lakuannya hsrus nelewati kajian yang matang. Su­paya pro dan kontra di ma­syarakat tak terjadi dan kesejahteraan mereka te­tap dirasakan.

“Kita berharap peme­rintah memikirkan bagai­mana ekonomi warga naik kembali ditengah pandemi. Bukan mencekik warga atau menambah beban lagi,” ucap Bitel sapaan wakil rakyat ini.

Ia bersama anggota dewan yang ada siap mem­perjuangkan penolakan­nya sampai ke pusat serta DPRD Provinsi fraksi De­mokrat akan dirangkul dan komunikasikan dalam wak­tu dekat. “Kita tak akan bisu terkait masalah ini,” ucap­nya.

Rencana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada bahan kebutuhan pokok alias sembako me­nga­getkan masyarakat. Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan ba­han pokok sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal men­jadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu akan ter­tuang dalam perluasan ob­jek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang No­mor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum me­nentu­kan tarif mana yang akan diberlakukan. Terda­pat beberapa opsi yang menjadi pertim­ba­ngan, yakni PPN Final 1 per­sen, tarif rendah 5 per­sen, atau tarif umum 12 per­sen.

Dalam peraturan per­undang-undangan yang berlaku saat ini, bahan pokok menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pera­turan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelom­pok barang yang tidak di­kenai tarif PPN, di antara­nya adalah beras dan ga­bah, jagung, sagu, garam kon­sumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayu­ran, dan buah-bua­han.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menga­ta­kan perkara PPN akan termuat dalam draf RUU KUP yang sampai saat ini belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR. Se­hingga, dari sisi etika po­litik, ia merasa belum bisa menjelaskan kepada publik sebelum dibahas dengan DPR.

“Karena itu adalah do­ku­men publik yang kami sam­paikan ke DPR melalui Surat Presiden dan oleh karena itu situasinya men­jadi agak kikuk karena ke­mudian dokumennya ke­luar karena memang sudah dikirimkan ke DPR juga,” ujar dia.

Lantaran belum menje­laskan secara keseluruhan menge­nai arsitektur per­pa­jakan yang dirancang pe­merintah, ia menga­ta­kan informasi yang keluar pun hanya sepotong-sepo­tong. “Yang kemudian di-blow up seolah olah men­jadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situa­si hari ini.”

Sri Mulyani pun mene­gas­kan bahwa fokus peme­rintah saat ini adalah pe­mu­lihan ekonomi. Se­hing­ga, semua instrumen Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Negara pun dikerah­kan untuk mengonstruksi pemulihan ekonomi dari sisi pasokan dan permin­taan. Bahkan, ia pun telah memetakan para pelaku ekonomi dari yang terpukul akibat Covid-19 hingga yang diuntungkan, serta sektor yang lambat dan cepat bangkit dari imbas pagebluk. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional