Menu

Fraksi Demokrat Desak Pemko Padang Evaluasi Kerja OPD

  Dibaca : 903 kali
Fraksi Demokrat Desak Pemko Padang Evaluasi Kerja OPD
RAPAT EVALUASI— Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang Surya Jufri bersama anggota Fraksi Demokrat lainnya, melakukan rapat terbatas membahas program kerja OPD Pemko Padang, Kamis (26/12).

SAWAHAN, METRO–Fraksi Demokrat DPRD Padang minta program kerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dievaluasi wali kota pada 2020 mendatang. Evaluasi itu karena program yang telah disusun pada 2019 tak banyak terealisasi, seperti parkir meter, menciptakan 10 ribu wirausaha baru, dan program lainnya.

“Jika perlu wali kota evaluasi pimpinan OPD. Jangan dipertahankan sosok yang tak mampu berkreasi,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri Bitel, Jumat (27/12).

Ia menjelaskan, persoalan parkir meter yang dikelola pihak ketiga sampai sekarang hasilnya tak nampak. Karena itu, wako perlu mengkaji kembali kinerja Dishub. Agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah dan persoalan parkir tak lagi menjadi kendala bagi pemilik kendaraan.

“Kita sudah bantu anggaran untuk itu, namun realisasinya kosong,” tukasnya.
Sekarang, menurut Bitel, parkir sembarangan marak terjadi dan lokasinya merata. Ini tentu membuat Padang macet dan keresahan warga muncul. “Ke depan, kita ingin konsep ini harus dibuat ulang. Supaya hasilnya maksimal dan anggaran yang keluar tak sia-sia,” ujar Anggota Komisi II DPRD Padang ini.

Sementara, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Padang, Salisma menyoroti janji wali kota untuk program Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sudah berkembang dibantu modal oleh Pemko. Ini tak terealisasi sampai sekarang, padahal ada empat KJKS yang dijanjikan yakni di kawasan Jati, Korong Gadang, Padang Basi dan Batuang Taba.
“Kita minta wako penuhi janji, agar pengurus KJKS senang dan usahanya berjalan terus,” ujar Salisma yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Padang.

Selain itu, persoalan penataan PKL dan izin bagi pengusaha juga harus menjadi perhatian DPMPTSP dan Disbudpar. Sehingga, pelanggaran tak terjadi lagi. Jika perlu DPMPTSP turun ke lapangan. Supaya mengetahui sedetailnya.

“Kita menilai selama ini pemko tak tegas dan semata-mata pembiaran bagi yang nakal,” ucapnya.

Sedangkan, anggota Fraksi Demokrat Azwar Siry juga mempertanyakan kinerja Dinas Sosial seperti banyak warga yang tak patut menerima bantuan baik PKH, KIP, Rastra dan lain sebagainya. Ia menilai data yang dipakai Dinsos masih tahun 2013, sehingga banyak penerima yang semestinya tak dapat tapi mendapatkannya juga.

“Kita minta evaluasi data itu dan pekerja di tiap-tiap kelurahan, kecamatan harus diganti. Jangan orangnya itu-itu saja. Jika perlu beri SK dan diketahui Wali Kota Padang,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Padang ini.

Selanjutnya, Mukhlis (Anggota Fraksi Demokrat) meminta kepada Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan capaian PAD pada sektor perdagangan, iklan, restoran dan lainnya yang ada. Jika perlu buat inovasi baru agar PAD maksimal tercapai serta pendapatan naik.

“Kita melihat Bapenda selama ini hanya menerima saja dan tak bergerak dalam mengejar target, sehingga PAD tak melonjak,” ujarnya.

Kemudian, soal Disdik diharapkan agar meningkatkan kualitas guru dan murid dari sekarang. Demi perubahan pendidikan dan kemajuan karakter anak. “Saat ini kualitas pendidikan sudah bagus, hanya program kemah akhir tahun harus di konsep dengan baik. Supaya ini tak disebut mendadak dan para orang tua tak risih,” paparnya.

Nila Kartika meminta kepada Dinas PUPR untuk memaksimalkan pembangunan drainase secara merata dan tak asal siap. Agar Kota Padang bebas banjir dan warga tak merugi akibat air tergenang di rumahnya. Ia menelusuri drainase sekarang banyak yang tak sesuai dengan letaknya. Akibatnya, air tergenang di jalan utama.

“Lalu terkait traffight light perlu dirombak dan tata lagi. Supaya lalu lintas lancar dan kesembrautan berkurang,” sebut mantan kader PPP ini.

Ke depan, Dishub diminta membuat terobosan baru baik soal parkir dan penataan. “Jangan Dishub cuek dan memberikan pembiaran saja,” ucap anggota Komisi III ini.
Sementara, Ilham Maulana meminta kepada PDAM untuk lanjutkan MoU dengan IPC Teluk Bayur soal air. Agar kebutuhan terpenuhi dan pemasok lain tak muncul.

Sekarang ini memang sudah saling kerjasama antara kedua belah pihak, namun harus dikuatkan serta ada perubahan hendaknya. Jangan ini seremonial saja. “Lalu soal pergantian tahun kita minta Satpol PP patroli terhadap kehadiran kembang api, mercun dan kondom pada apotek yang nanti disalahgunakan generasi muda,” ujar wakil ketua DPRD Padang ini. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional