Menu

Febby Dt Bangso: Harus Diusut Tuntas! Kemenag Diminta Tingkatkan Pengawasan

  Dibaca : 88 kali
Febby Dt Bangso: Harus Diusut Tuntas! Kemenag Diminta Tingkatkan Pengawasan
Febby Datuak Bangso

Kasus tewasnya Robby Alhalim, diduga akibat dikeroyok 17 sesama santri pondok pesantren, menuai kecamanan dari berbagai kalangan. Salah satunya, Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Padang (UNP), Febby Datuak Bangso. Dia menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar harus turut bertanggung jawab.

“Kemenag harus mengusut tuntas, harus memikirkan kembali ada apa yang salah sehingga anak-anak berperilaku kasar. Artinya Kemenag harus bertanggung jawab atas kematian santri di pesantren ini, supaya kejadian yang memalukan seperti ini tidak terulang kembali,” kata Febby, Senin (18/2) sore.

Febby prihatin dengan penganiayaan yang akhirnya berujung pada menghilangkan nyawa santri. Dia menyesali hal ini karena terjadi di lingkungan pondok pesantren yang mana notabenenya banyak tumpuan orang tua agar para anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi Muslim yang taat dan anti dari kekerasan.

“Masalah kekerasan, tawuran ataupun penganiayaan masih sangat memprihatinkan. Situasi ini sangat memprihatinkan karena seharusnya tindak kekerasan tidak terjadi di lingkungan pesantren. Ini dipicu karena kekerasan anak di lembaga pendidikan selama ini masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Febby.

Febby mendesak, harus ada evaluasi total bukan hanya bagi pimpinan pondok pesantren ataupun penyelenggara. Tetapi juga dari Pemerintah dalam hal ini Kemenag. Maka dari itu pula, dia berharap, ada sebuah solusi dan tidak boleh terjadi lagi sehingga menjadi kasus terakhir penganiayaan terhadap santri oleh para senior-seniornya.

“Jika ini masalah hukum harus diselesaikan melalui hukum. Sehingga ada pembelajaran dan efek jera. Kalau dibiarkan saja otomatis orang akan gampang-gampang saja menghilangkan nyawa manusia,” desak Staf Khusus Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini.

Selain itu, Febby menambahkan, Kemenag harus melakukan monitoring, baik dari kurikulum, layanan dan hal lain yang menjadi perhatian bersama. Maka harus menjadi kajian dari Kemenag dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyelesaikan persoalan penganiayaan ini.

“Harus kita kaji apa yang memacu anak-anak itu melakukan aksi kekerasannya ada didalam dirinya, apa latar belakangnya. Agar kurikulum di pesantren atau sekolah umum akhirnya ada batasan yang boleh dan tidak boleh Bisa saja karena game, apakah karena mereka sibuk main handphone. Tentu harus dikaji,” ujar Ketua DPW PKB Sumbar ini.

Febby juga meminta, Kemenag untuk meningkatkan pengawasannya seperti, melakukan sidak. Sehingga memberikan pembelajaran bagi siswa-siswa di pesantren untuk menghilangkan tindakan kekerasan. Karena, menurut dia, kejadian ini sangat miris ketika terjadi di pondok pensantren.

“Ini bukannya hanya jadi tanggung jawab pondok pensatren. Tapi Kemenag harus bertanggung jawab dan punya hak. Memang kejadian ini bisa terjadi dimana saja tapi kan sangat miris jika terjadi di pesanteren. Maka Kemenag harus menata kembali peraturan yang ada di pesantren,” tukas Febby. (mil)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional