Close

Evaluasi Pelayanan Masyarakat di Pa­dang­pariaman

SAMBUTAN—Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Marliosni saat memberikan sambutan.

PDG.PARIAMAN, METRO–Tingkatkaan pelayanan kepada masyarakat, Pa­dang­pariaman lakukan e­va­luasi monitoring SPM.  Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Peme­rintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Pe­raturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggantikan Pe­raturan Pemerintah sebe­lumnya nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman pe­nyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal.

“Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun SPM yang berkaitan dengan pelayanan dasa,” kata Kepala Biro Pemerintahan Pro­vinsi Sumatera Barat, Marliosni, kemarin.

Katanya, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman terus berupaya me­ningkatkan standar pela­yanan minimal pada ma­sing-masing Organsasi Pe­rangkat Daerah (OPD). Standar pelayanan minimal adalah ketentuan me­ngenai jenis dan mutu pe­layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak dipe­roleh setiap warga negara secara minimal.

Senada dengan itu Asisten Pemerintahan dan Kes­ra Kabupaten Padangpariaman, Rudi Rahmad menyampaikan bahwa ke­g­iatan monitoring evaluasi terpadu pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2021di Kabupaten Padangpariaman ini bertujuan untuk  mengetahui data dan informasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan penerapan SPM pada masing-masing OPD.

“Evaluasi monitoring SPM Tahun 2021 di Kabupaten Padangpariaman ini pada dasarnya bertujuan untuk  mengetahui data dan informasi perkemba­ngan dan kemajuan pelaksanaan penerapan SPM pada masing-masing OPD pengampu, dimana pene­rapan SPM ini guna pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh bagi setiap warga negara, dalam pe­nerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip ke­sesuaian kewenangan, ke­tersediaan, keterjang­kau­an, kesinambungan, kete­rukuran, dan ketepatan sasaran,” ujarnya

Di sisi lain Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama bapak Defriatos menambahkan bahwa penerapan SPM diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Padangpariaman yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya, seperti, SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM PUPR, SPM Perumahan Rakyat, SPM Trantibumlinmas, SPM Sosial, SPM Sosial.

“Kami berharap de­ngan adanya kegiatan mo­nitoring ini, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dapat meningkatkan kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi serta dapat mengetahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, serta sebagai masukan (input) bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik,” ungkapnya. Kegiatan evaluasi monitoring SPM dihadiri oleh masing-masing OPD pengampu dan undangan lainnya.(efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top