Menu

Entaskan Kemiskinan, Lepaskan Daerah dari Status 3T, Tingkatkan Pertanian

  Dibaca : 129 kali
Entaskan Kemiskinan, Lepaskan Daerah dari Status 3T, Tingkatkan Pertanian
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mempraktekan panen padi menggunakan mesin berteknologi tinggi di Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Tanahdatar, Rabu (8/9). Kegiatan ini juga dihadiri Kapolda Sumbar, Irjen Toni Harmanto

PADANG, METRO
Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, maupun pemerintah daerah. Di Provinsi Sumbar, di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit, telah melaksanakan berbagai program pembangunan untuk mengatasi permasalahan sosial ini.

Ada empat strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Yakni, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi menyebutkan, program pengentasan kemiskinan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumbar meliputi, Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Sembako / BPNT.

Selain itu, juga ada Program Keluarga Harapan (PKH), program pengadaan beras panti swasta se-Sumbar dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam panti (delapan UPTD).

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan hal yang paling penting dilakukan Pemprov Sumbar dalam pengentasan kemiskinan adalah menjalankan fungsi koordinasi. Karena untuk mengatasi kemiskinan melalui program penyaluran berbagai bantuan sosial, berada di pemerintah kabupaten dan kota. “Yang punya wilayah dan masyarakat itu kabupaten dan kota, karena itu programnya lebih banyak di sana. Pemprov Sumbar mendukung penuh dari segi kebijakan, program maupun anggaran,” kata Nasrul Abit.

Karena itu, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumbar sangat diperlukan sinkronisasi program antara OPD kabupaten dan kota dengan Pemprov Sumbar.

Dengan berbagai program bantuan sosial yang dilaksanakan selama ini berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumbar. Secara umum, tercatat sesuai data tahun 2019, karakteristik wilayah Sumbar untuk demografis jumlah penduduk 5,44 juta, tingkat kemiskinan 6,42 persen di bawah rata-rata nasional 9,2 persen.

Sementara, tingkat pengangguran 5,33 persen, sementara IPM Sumbar 72,39 persen lebih tinggi dari nasional, Gini Ratio Sumbar cukup bagus di bawah target nasional. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar 5,05 persen yang merupakan daerah agraris pertanian dan perkebunan, jadi Sumbar tidak bisa tinggi, namun selalu persentasenya di atas nasional.

“Untuk tingkat inflasi 1,67 persen yang terbaik di pulau Sumatera, PDRB Sumbar paling tinggi pada sektor pertanian, perternakan, perkebunan dan perikanan 246,42 trilyun dengan per kapita Rp45,28 juta. Secara geografis Sumbar banyak dikelilingi hutan, jadi untuk sektor transportasi 12,60 persen,” jelas Irwan Prayitno.

Dua Daerah Lepas dari Status 3T
Selain mengatasi permasalahan kemiskinan, program pembangunan yang menjadi prioritas bagi Pemprov Sumbar, yakni melaksanakan pembangunan di daerah yang masih berstatus tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di Provinsi Sumbar.

Penetapan kriteria daerah tertinggal menggunakan pendekatan relatif perhitungan enam kriteria dasar dan 27 indikator utama. Masing-masing, perekonomian masyarakat dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi per kapita. Kemudian, sumber daya manusia (SDM) dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf.

Lalu, infrastruktur dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal atau beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya. Selanjutnya, persentase pengguna listrik, telepon, dan air bersih; jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen; jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, dan jumlah SD-SMP/1000 penduduk.

Selanjutnya, kemampuan keuangan daerah dengan indikator utama celah fiskal. Kemudian, aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota/kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, serta jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km.

Terakhir, karakteristik daerah dengan indikator utama persentase desa rawan gempa, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya. Lalu, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik selama satu tahun terakhir.

Melanjutkan keberhasilan di periode pertama kepemimpinannya, pada periode kedua, Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit berhasil membuat dua daerah di Sumbar lepas dari status 3T. Yakni Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat. Sebelumnya, pada periode pertama kepemimpinan Irwan Prayitno, lima daerah telah lepas dari status 3T,  yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Dhamasraya, Sijunjung, Padangpariaman dan Solok.

Sehingga, dari delapan daerah yang berstatus 3T, tinggal satu daerah yang belum lepas dari status 3T, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Insya Allah, dua tahun ke depan, bersamaan rampungnya kawasan ekonomi khusus (KEK) Mentawai, daerah tersebut bisa keluar dari status tertinggal,” kata Irwan Prayitno, beberapa waktu lalu.

Nasrul Abit mengungkapkan, meski telah lolos dari status daerah tertinggal, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat masih mendapatkan pembinaan oleh kementerian dan lembaga terkait. Termasuk dari Pemprov Sumbar. Pembinaan itu selama tiga tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan.

KEK Mentawai
Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terus dikebut sebagai upaya untuk melepaskan daerah ini dari status 3T. Di antaranya pembangunan Trans Mentawai dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai.

Rencana pembangunan dan pengembangan KEK Mentawai telah dimulai sejak 2018 lalu. Saat ini, prosesnya tengah digenjot, dengan telah dimulainya pembangunan Trans Mentawai. Trans Mentawai bagian penting bagi pengembangan KEK Mentawai. Selain sebagai akses menuju kedalaman Mentawai, keberadaan Trans Mentawai yang melintasi wilayah Kepulauan Mentawai juga diharapkan dapat membebaskan masyarakat di daerah ini dari keterisolasian.

Nasrul Abit mengatakan, konsep pembangunan KEK Mentawai itu adalah ekowisata yang terdiri dari tiga unsure. Yakni pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan edukasi. Dalam konsep itu tercakup pemberian pekerjaan baru masyarakat yang lahannya terkena proyek pembangunan, usaha untuk mempertahankan biodiversity dan kekhasan yang dimiliki daerah ini, serta peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Saat ini, yang menjadi kendala utama terkait pembangunan Trans Mentawai dan KEK Mentawai menyangkut hal-hal administrasi. “Untuk Trans Mentawai, tracking sudah dilakukan. Sekarang hanya tinggal mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (PKSP) untuk jalan yang melewati kawasan Taman Nasional Siberut,” ujarnya.

Tingkatkan Komoditas Unggulan Pertanian
Pemprov Sumbar terus berupaya melakukan peningkatan hasil pertanian, pengembangan petanian berbasis kawasan komoditas unggulan, seperti padi, jagung, kopi, gambir, dan manggis yang nilai jualnya cukup tinggi.

“Sumbar adalah provinsi yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya bergantung pada pertanian. Untuk itu, dibutuhkan komoditas-komoditas unggulan yang harus dikembangkan untuk mengangkat perekonomian masyarakat,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumbar, Syafrizal Selasa (13/10) lalu.

Menurut Syafrizal, upaya ini bertujuan, untuk membantu para petani, terutama meningkatkan hasil produksi pertanian yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga dapat menyejahterakan petani.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga telah melakukan penelitian serta pelatihan kepada para penyuluh pertanian dan petani. Caranya, dengan menggelontorkan anggaran untuk peningkatan hasil produksi khusus komoditas unggulan tersebut. Khusus beberapa komoditas unggulan, perlu didorong dalam berbagai hal termasuk dalam pengembangan.

Selain itu, diperlukan zonasi komoditas, agar saat panen raya tidak terjadi harga anjlok yang dapat merugikan petani. Syafrizal kondisi ini juga mesti menjadi perhatian khusus terhadap nasib para petani.

“Pengembangan itu perlu dilakukan zonasi demi menjaga stabilitas harga komoditas. Jika tidak, maka saat panen raya harga akan jatuh. Misalnya, bawang merah di Alahan Panjang. Saat semua wilayah ditanami bawang, maka saat panen raya harga akan jatuh,” tuturnya. (adv/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional