Menu

Enam Fraksi Beri Pandangan Umum Atas RPP- APBD 2020

  Dibaca : 516 kali
Enam Fraksi Beri Pandangan Umum Atas RPP- APBD 2020
PANDANGAN—Enam Fraksi di DPRD Bukittinggi memberikan pandangan umum atas RPP- APBD tahun anggaan 2020.

Enam fraksi di DPRD Bukittinggi  memberikan pemandangan umum a­tas Ranperda Pertang­gung­jawaban Pelaksanaan (R­PP) APBD anggaran 2020. Pandangan umum itu di­ba­cakan dalam rapat pari­purna di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (8/6). Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan men­je­laskan, setelah dihan­tar­kan Wali Kota Bukittinggi kemarin, enam fraksi yang ada di dewan mem­berikan pemandangan umum, ter­kait Ranperda pertang­gungjawaban pelak­sana­an APBD tahun anggaran 2020. “Di mana, setelah ini, Wali Kota akan mem­berikan jawaban atas pe­man­dangan umum fraksi ini pada rapat paripurna besok,” jelas Herman

Di antaranya, penje­lasan terkait strategi dan terobosan apa saja yang dilakukan pemko dalam meningkatkan PAD untuk tahun selanjutnya. Ter­masuk pendapatan retri­busi daerah yang men­capai 89,21 persen, angka ini diminta penjelasan, terkait rendahnya capaian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retri­busi pelayanan pasar dan lainnya.

“Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan ten­tang permasalahan sam­pah yang akhir akhir ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Selanjutnya juga diminta penjelasan terkait per­kem­bangan covid-19, ka­dang terjadi kesim­pang­siuran informasi berke­naan dengan data antara pemerintah daerah, pro­vinsi dan pusat,” ujar Her­man.

Fraksi Nasdem PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Chandra, menyam­paikan, terkait penda­pa­tan khususnya retribusi daerah dengan capaian 89,21 persen. Untuk itu diminta penjelasan khusus retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retri­busi khusus parkir dan retribusi pemakaian keka­yaan daerah.

“Untuk belanja ope­rasi, serapan anggaran tidak terserap Rp 58 miliar lebih. Kami mohon pe­n­jelasannya. Termasuk be­lanja tidak terduga dengan capaian serapan 64,48% murni untuk penang­gu­langan pandemi covid-19. Kami juga minta penje­lasannya,” jelas Chandra.

Fraksi Nasdem-PKB juga meminta penjelasan terkait pengelolaan Pasar Atas menggunakan pa­yung ­hukum PP 27 tahun 2014. Seharusnya, meng­gunakan UU No. 28 tahun 2009.

Fraksi Karya Pem­ba­ngunan yang dibacakan Syafril, menyampaikan, prestasi atas opini WTP tahun 2020 patut di­apre­siasi dan harus diper­ta­han­kan untuk tahun kede­pan. Selanjutnya, fraksi Karya Pembangunan, ju­ga memberikan masukan kepada kepala daerah untuk tidak menerima in­tervensi dari pihak luar terutama yang mengatas­namakan tim sukses.

“Termasuk terkait in­for­masi yang kami terima tentang pemberhentian sejumlah pegawai dan kader kemudian meng­gantinya dengan SDM yang lain. Jika itu masih dalam koridor aturan tidak masa­lah, namun jangan sampai melakukan tindakan yang tidak relevan. Jangan ge­ga­bah dalam melakukan pergantian,” ungkap Syaf­ril.

Selanjutnya, penye­rapan anggaran hingga Mei 2021 masih sangat rendah. Untuk itu, butuh kerja keras dan lebih mak­simal dari pemerintah daerah terkait anggaran tahun 2021. Fraksi Ge­rindra yang dibacakan Shabirin Rahmat, me­nyam­paikan apresiasi terhadap prestasi memper­tahan­kan opini WTP tahun 2020 lalu yang disampaikan oleh BPK RI perwakilan Sumbar. “Kami berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan,” ung­kap­nya.

Selanjutnya, fraksi Ge­rin­dra juga menyam­pai­kan, di tengah pandemi ini, sangat mempengaruhi ekonomi semua segmen di bawah sektor pari­wi­sata. “Angka 89,21% meru­pakan capaian yang positif untuk retribusi daerah. Kami yakin kita bisa bang­kit untuk menuju Bu­kit­tinggi Hebat di semua sektor,” ujarnya.

Fraksi PKS yang diba­cakan Arnis Malin Palimo, mengemukakan, sejum­lah pernyataan serta per­tanyaan mendasar terkait isi dan substansi dari ran­perda pertang­gung­jawa­ban pelaksanaan APBD 2020. Diantaranya, dasar hukum penggratisan sewa Pasar Atas selama enam bulan terhitung Juli hingga Desember 2020 selain ala­san pandemi covid-19.

“Siapa yang harus ber­tang­gung jawab terhadap belanja operasional peme­liharaan atau perawatan Pasa Ateh? Kemudahan untuk realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencapai target? Bagai­mana posisi BTC sampai audit BPK RI selesai di­laksanakan?,” ungkapnya.

Fraksi PAN yang diba­cakan Rahmi Brisma, juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan catatan penting sebagai masukan pemko dalam penye­leng­garaan pemerintah dan pelaksanaan pemba­ngu­nan serta perubahan etika pemerintahan di masa yang akan datang.

Diantaranya, laporan realisasi anggaran, ketika pembahasan anggaran, selalu terjadi defisit, tapi setiap laporan pertang­gungjawaban diperoleh temuan pada posisi surplus. “Untuk pendapatan daerah, butuh keseriusan untuk peningkatan kinerja SKPD penghasil. Sisi be­lanja, masih besarnya sisa belanja daerah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pe­nye­rapan belanja belum mak­simal? Untuk pem­biayaan daerah, terdapat SILPA sebesar Rp 99 miliar lebih. Kami minta penje­lasan faktor apa saja yang me­nyebabkan SILPA ini,” ung­kap Rahmi Brisma. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional