Menu

Empat Daerah Sumbar Berpotensi Kerawanan Pilkada Serentak, 5.827 Personel Gabungan Dikerahkan

  Dibaca : 205 kali
Empat Daerah Sumbar Berpotensi Kerawanan Pilkada Serentak, 5.827 Personel Gabungan Dikerahkan
DISKUSI— Kegiatan diskusi dan silaturahmi serta edukasi dalam rangka pengamanan Pilkada dan penanganan Covid-19 di Mapolda Sumbar.

PADANG, METRO
Untuk mengantisipasi segala potensi kerawanan yang dapat menganggu jalannya dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, Polda Sumatra Barat mengerahkan 5.827 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan instansi terkait lainnya.

Tidak hanya ditugaskan untuk mengamankan potensi kerawanan konflik, dalam Pilkada serentak ini juga diantisipasi kerawanan penyebaran Covid-19. Apalagi, belakangan ini, warga Sumbar yang terpapar Covid-19 mengalami kenaikan. Sehingga, dalam penyelenggaraan Pilkada, penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting.

Hal itu terungkap dalam diskusi dan silaturahmi serta edukasi dalam rangka pengamanan Pilkada dan penanganan Covid-19, yang diselenggarakan Polda Sumbar, Kamis (3/9). Silaturahmi dan edukasi itu dihadiri Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto, Wakapolda, Brigjen Pol Edi Mardianto, Danrem 032/Wbr, Danlantamal, Dokter Andani Eka Putra, Danlanud serta para pejabat utama.

Hadir juga, Ketua PWI Sumbar, H. Heranof Firdaus, ketua DKD PWI Sumbar, Basril Basyar, Ketua KPU, Amnasmen, Ketua Bawaslu, Surya Efitrimen serta pemimpin redaksi cetak dan online di Kota Padang.

Kapolda Sumbar, Irjen Toni Harmanto menuturkan penambahan Covid-19 cukup tinggi di Sumatera Barat. Ini disebabkan lalainya warga dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga virus tersebut dengan mudah berkembang. Sekaitan dengan itu, mengharapkan pada Gubernur untuk melakukan evaluasi, apakah penerapan pelaksanaan penanganan Covid sudah berjalan dengan baik atau belum.

“Saya sangat senang sekali, Pak Gubernur menyatakan Perda Covid segera disahkan. Sanksi kurungan dua hari atau denda, ini sangat perlu diberlakukan agar pelaku yang tidak patuh pada protokol kesehatan dapat berubah. Apalagi, tahapan Pilkada serentak di Sumbar sudah mulai dilaksanakan,” kata Irjen Pol Toni.

Sementara itu. Kepala Biro (Karo) Ops Polda Sumbar, Kombes Pol Heny Sulistiya Arianta menuturkan, pihaknya siap mengamankan Pilkada, baik pemilihan gubernur/wakil gubernur maupun wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati.

“Kita telah siap mengamankan Pilkada dengan jumlah personel yang disiapkan 5.827 orang. Personel gabungan tersebut nantinya mengamankan tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran paslon hingga penetapan paslon terpilih, “ ujarnya.

Dikatakan, untuk potensi kerawanan diperkirakan terjadi pada kemacetan di kantor KPU, sebab paslon membawa massa saat pendaftaran. Selain itu, terjadinya perang mulut atau bentrok antar pendukung serta kerawanan lainnya. Begitu juga pengamanan logistik, Polda juga telah menyiapkan personel mulai dari Polda hingga Polres dan Polsek-Polsek.

“Dari total 12.642 TPS pada Pilkada 2020 ini, terdapat 772 TPS diklasifikasikan rawan dan 11.774 TPS dinyatakan aman. Sementara itu, 96 TPS diklasifikasikan sangat rawan. Segala potensi kerawanan akan kita antisipasi. Untuk yang kategori sangat rawan, akan kita tempatkan personel 2 orang, selanjutnya 2 orang per 2 TPS rawan, dan 2 personel per 10 TPS yang aman,” jelas Kombes Pol Heny Sulistiya Arianta.

Sementara itu, Direktur Intelkam, Kombes Heri Prihanto menuturkan pihaknya telah mengantisipasi beberapa kerawanan yang akan terjadi. Begitu juga lokasi-lokasi yang dianggap rawan juga telah dipetakan.

“Semuanya telah kita antisipasi, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Dari hasil pengolahan serta berdasarkan input bulan Juni, potensi kerawanan Pilkada 2020 terdapat di Dharmasraya, Pasbar, Pasaman, Solok Selatan dan Sijunjung,” ujar Kombes Pol Heri.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand sekaligus Direktur Umum dan Sumber Daya Rumah Sakit Unand, dr Andani Eka Putra mengatakan, Sumbar siap untuk melaksanakan Pilkada 2020. Namun, tetap harus waspada dan patuh pada protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster Pilkada.

“Meski positif rate Sumbar meningkat dibanding Mei 2020, Sumbar dinyatakan siap untuk menggelar Pilkada. Namun, jangan sampai Pilkada menjadi klaster penyebaran baru. KPU dan Bawaslu pastinya sudah mempersiapkan sebaik mungkin untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” kata Andani.

Menjawab pernyataan Andani, Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, setiap tahapan haruslah menerapkan standar protokol kesehatan. Ada beberapa peraturan yang ditetapkan KPU pada Pilkada kali ini. Seperti, tidak diperbolehkan membawa massa saat mendaftar dan membatasi jumlah pendamping pasangan calon yang akan mendaftar.

“Calon melampirkan hasil tes Covid-19 saat mendaftar. Pada saat penyerahan berkas pendaftaran, calon dihimbau tidak bergerombol dan melakukan arakan. Pada pintu masuk KPU harus dilakukan cuci tangan, tes suhu dan pakai masker. Dan yang masuk untuk menyerahkan berkas pendaftaran hanya paslon dan pimpinan parpol (ketua dan sekretaris),” pungkasnya. (rgr)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional