Close

Empat Bidang Pelayanan Dasar di Sumbar Capai Target 100 Persen

Empat Bidang Pelayanan Dasar di Sumbar Capai Target 100 Persen

PAYAKUMBUH, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbar menandatangani komitmen Stan­dar Pelayanan Minimal (SPM) serta urgensi Laporan Pe­nye­lang­ga­raan Pemerintah Daerah (LPPD) di Pa­yakumbuh, Kamis (8/9). Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan seluruh kepala daerah usai rapat koordinasi yang men­jadi agenda rutin pemerintah.

Mewakili Gubernur, Wa­kil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam sambutannya menyampaikan, SPM diposisikan untuk men­jawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khu­susnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama bernegara.

“Setiap warga negara berhak terhadap pelayanan dasar. Yaitu yang berkaitan dengan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pemukiman, juga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,” ujar Wagub.

Terkait capaian enam bidang layanan SPM tersebut Wagub menyebutkan, pada tahun 2021 terdapat empat bidang SPM di Sumbar yang telah memenuhi target 100 persen. Dian­taranya yaitu bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian disu­sul capaian bidang trantibumlinmas sebesar 94 persen dan bidang sosial 80 persen.

Sedangkan secara ra­ta-rata capaian 6 bidang layanan SPM kabupaten kota se Sumatera Barat tahun 2021, tercatat 81.79 persen di bidang PU, 80,05 persen di bidang sosial 75,73 persen di bidang pendidikan, 76,30 persen Trantibumlinmas, 72.63 persen di bidang kesehatan; dan 61,15 persen di bidang perumahan rakyat. “Mengi­ngat SPM ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi ukuran bagi kinerja pemerintahan dae­rah, diharapkan semua penyelenggara pemerintahan daerah bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan penerapan SPM ini,” tutur Wagub pada seluruh bupati dan walikota yang hadir.

Rapat koordinasi tersebut merumuskan 8 poin kesepakatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Diantaranya me­nyepakati pemenuhan ang­garan untuk kinerja SPM melalui APBD, me­lakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk memastikan alokasi pemenuhan anggaran kinerja SPM, penetapan data riil sasaran SPM dengan mempertimbangkan sasaran masyarakat kurang mampu, serta menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai salah satu rujukan utama.

Sementara terkait LP­PD, pemerintah daerah menyepakati kewajiban penganggaran penyusunan LPPD untuk mencapai Indikator Kinerja Kunci (IKK), berkomitmen penggunaan Aplikasi Satu Data Sumbar; menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya, serta mewajibkan Pemprov untuk me­lakukan pembinaan SDM penyusun LPPD dan Laporan SPM secara berkala di kabupaten dan kota. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top