Close

Efek ”Mengerjai” PKS di Kota Padang, PAN akan Rugi Jika Mengkhianati PKS

Boy Hadi Kurniawan Direktur Consist (Center for Education and Strategic Studies

ADINEGORO, METRO–Setelah Mahyeldi di­lantik sebagai Gubernur Sumbar, posisi Mahyeldi sebagai wali kota digan­tikan oleh Hendri Septa, dan sudah dilantik sebagai Wali Kota Padang defenitif. Na­mun posisi lama Hendri Sep­ta sebagai wawako be­lum ada yang mengganti­kan.

Menurut Boy Hadi Kur­nia­wan yang merupakan Direktur Consist (Center for Education and Strategic Stu­dies mengatakan, ma­sya­rakat kota Padang dan publik saat ini sudah ramai bertanya-tanya siapa yang akan menjadi Wakil Wali Kota Padang.

“Menurut peraturan perundang-undangan Ca­lon Wakil Walikota Padang diajukan oleh partai pengu­sung yaitu PKS dan PAN yang nanti akan dipilih DPRD Padang,” katanya, Rabu (26/5)

Alumni Unand itu me­nga­takan, secara logika dan etika politik, karena Hendri Septa yang dilantik sebagai wali kota peng­ganti Mahyeldi adalah re­pre­sentasi dari PAN yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD PAN Kota Pa­dang.

“Maka semestinya jika dilihat dari aspek kepa­tu­tan, representasi dan ke­adilan, maka wakil wali kota adalah dari PKS se­bagai pengganti Mahyeldi. Apalagi posisi Hendri bisa naik sebagai wali kota kare­na Mahyeldi terpilih seba­gai gubernur bukan karena kom­petisi politik dalam Pilkada,” sebut pengusaha Tours & Travel itu.

Ia menjelaskan, ba­nyak pengamat dan ma­sya­rakat yang menilai dan be­rang­gapan demikian. Apa­lagi kontribusi Mah­yeldi sebagai wali kota 2 periode di Kota Padang cukup positif. Dan, mas­yarakat mengetahui bah­wa Mahyeldi adalah kader PKS yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumbar.

“Namun, beredar beri­ta dan isu dipublik bahwa ternyata dari PAN sendiri juga menginginkan posisi wakil wali kota tersebut. Bahkan, ada wacana untuk meninggalkan dan ’me­nger­jai’ PKS sebagai mana kejadian di DKI Jakarta. Dimana, posisi wakil gu­bernur yang awalnya dijan­jikan untuk PKS ternyata akhirnya diambil juga oleh Gerindra,” bebernya.

Lalu, apa efeknya jika PKS ditinggalkan dan “di­ke­rjai” di Padang? Sehing­ga, nanti kedua posisi jaba­tan publik yaitu wali kota dan wakil wali kota yang awal­nya diperjuangkan dan di­raih bersama-sama PKS dan PAN namun akhir­nya hanya dikuasai oleh PAN sendirian tanpa ada­nya koalisi atau sharing of power?

“Menurut analisa dan pengamatan saya, akan ada beberapa efek negatif bagi Kota Padang sendiri, bagi Hendri Septa sebagai wali kota saat ini dan pada PAN sebagai partai politik,” sebutnya.

Efek Negatif untuk Hendri Septa

Pertama, bagi Kota Pa­dang efeknya adalah teran­cam tidak/kurang tereali­sasi program  kerja unggu­lan yg menjadi janji politik Mahyeldi-Hendri Septa du­lu ketika akan maju seba­gai cawako dan cawawako, karena kalau PKS ditinggal­kan tentu hanya PAN sen­di­rian yang bekerja utk me­wujudkan komitmen politik tersebut,” ungkapnya.

Dia menyebut, tentu akan lebih sulit berkerja sendiri, tanpa didukung mitra koalisi. Dukungan di DPRD juga akan semakin menipis, karena secara faktualnya suara PAN ha­nya 9 kursi di DPRD Pa­dang.

“Jika PKS ditinggalkan maka 10 kursi yang dimiliki PKS otomatis akan menjadi oposisi bagi PAN. Sedang­kan dukungan yang dijanji­kan oleh partai lain masih ber­sifat semu dan baru se­batas janji-janji politik, yang kesannya adalah untuk me­ngadu domba dan mem­­­benturkan antara PAN dan PKS. Atau meme­cah koalisi antara PAN dan PKS. Jadi pada hakikatnya ketika PKS ditinggalkan maka yang rugi bukan ha­nya PKS tapi PAN sendiri akan diru­gikan,” terangnya.

Sehingga, PAN dan Hen­­dri Septa sendirian akan menjadi fokus sasa­ran tembak, jika seandai­nya terjadi persoalan dan masalah dalam kebijakan pembangunan di Padang.

“Jika terjadi masalah apa-apa di Padang maka yang akan disalahkan pu­blik adalah Hendri Septa dan PAN. Sebaliknya, jika berhasil memang akan teli­hat seperti kerja sendirian PAN dan Hendri Septa, tapi hal tersebut masih spe­kulasi dan cendrung ber­main api,” urainya.

Kedua, bagi Hendri Sep­­ta efek negatifnya kehi­langan mitra tandem baik secara publik maupun poli­tis di DPRD maupun di ma­ta publik.

“Kebijakan-kebijakan Hendri Septa tentu akan didukung utamanya oleh PAN, jika ingin menda­pat­kan dukungan dari partai lain tentu harus ada deal-deal dan transaksi politik baru yang dibuat, tentu akan mengurangi dan me­ng­ganggu konsentrasi. Se­ha­­rusnya dia (Hendri Sep­ta) fokus dalam mereali­sasikan janji politik nya ketika Pilkada Padang 2018 yang lalu dan membuat prestasi agar bisa dipilih kembali,” imbuhnya.

Akhirnya, beban politik untuk melaksanakan visi dan misi yang mereka buat ke­tika Pilkada sekarang hanya tertumpu pada Hen­dri Septa dan PAN, walau se­cara fung­sional akan berbagi dengan kader PAN yg juga sebagai wakil wali kota.

“Di mata publik, bisa menilai dan terkesan Hen­dri Septa dan PAN mening­galkan dan tidak komitmen de­ngan mitra koalisinya yang ikut berjasa secara real menjadikannya seba­gai wakil wali kota dan wali kota Padang definitif,” ujarnya.

Padahal secara kalku­lasi politik, Presiden Incumbent Jokowi saja dan partai pemenang pemilu yaitu PDI-P masih merangkul semua partai politik dan tokoh-tokoh politik dan pu­blik untuk memperkuat po­sisi nya di pemerintahan dan kebijakan publik.

“Bahkan, lawannya sen­­diri dalam pilpres dan pileg yaitu Prabowo dan Gerindra masih dirangkul untuk ma­suk dalam peme­rin­tahan. Tentu hal ini akan ber­ban­ding terbalik jika Hendri dan PAN justru meninggalkan mitra koali­sinya dalam Pil­kada kema­rin. Apalagi Pa­dang termasuk basis PKS. Dan, banyak juga ma­sya­rakat Kota Padang yang menjadi pendukung PKS. Bahkan PKS pernah menjadi partai pemenang pemilu 2004 di Padang. Dalam pileg 2019, suara PKS juga d iatas PAN,” katanya

“Jika Hendri dan PAN meninggalkan PKS dalam menjalankan peme­rin­tahan, dukungan sebagian besar masya­ra­kat dalam menja­lan­kan pe­merintahan oto­matis berkurang. Ting­kat resistensi dari kader-ka­der PKS dan masyarakat yang menjadi pendukung PKS semakin tinggi. Kader-ka­der PKS dan relawan di Grassroots yang berjuang mati-matian memenang­kan pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa dalam Pil­kada merasa tersakiti dan dikhianati. Maka tentu akan bisa menjadi isu poli­tik negatif yang bisa dies­kalasi bagi Hendri jika ingin maju dalam pilkada 2024 nanti,” sambungnya.

Politisi muda, Jaga Nama Baik

Pria asal Pariaman itu mengatakan, pintu PKS oto­matis akan tertutup untuk Hendri Septa baik dalam jangka pendek atau­pun jang­ka panjang.  Pada­hal tidak tertutup kemung­ki­nan Hen­dri Septa kembali akan didu­kung PKS dalam Pilkada 2024 nanti, jika har­monis dalam koalisi ber­sama PKS dan Wakil yang diusung PKS.

“Semestinya deal dan syarat itu yang coba dibuat dan diajukan Hendri de­ngan PKS saat ini. Jika mendukung atau memilih Cawawako dari PKS saat ini, maka untuk periode kedua PKS siap pula men­dukung Hendri untuk Pil­kada 2024. PKS dikenal oleh publik sebagai partai yang memegang komitmen dan janji politik nya. Sering PKS yamg dikhianati mitra koa­lisi dan jarang sekali/tidak ada PKS yang mengkhia­nati dan mengerjai mitra koalisinya,” sebutnya.

Ibaratnya, dalam pan­dangan pengamat politik, PKS sebagai partai ber­basis masa Islam sebagai salah satu partai yang konsisten dalam meme­gang fatsoen atau etika politik. Sesuai denga nilai-nilai Islam yg menjadi da­sarnya.

“Ketiga, bagi PAN sen­diri jika bersikeras untuk tidak sharing of power de­ngan PKS, ingin menguasai posisi walikota dan wakil walikota Padang yang nota­bene nya diusung oleh dua (2) partai yaitu PKS dan PAN, maka tentu publik bisa menganggap PAN se­ba­gai partai yang haus akan kekuasaan. Padahal ke­menangan dalam Pil­kada kota Padang kemarin adalah kerja dan per­jua­ngan bersama antara PKS dan PAN,” tegasnya.

Bahkan Mahyeldi yang sebagai Incumbent, jelas lebih dikenal publik dimana tingkat popularitas dan elek­tabilitas nya sebagai Cawako kemarin yang le­bih tinggi dibanding kan calon lain, yanh dilihat dari hasil-hasil survei dan riset politik.

“Sebelum Pilkada dan terbukti ketika Pilkada. Bah­kan ketika maju sebagai calon gubernur pun Mah­yeldi juga dipilih. Artinya, faktor utama Mahyeldi se­bagai incumbent dan kader PKS menjadi magnet politik kuat dan faktor penentu utama keme­na­ngan dalam pilkada. Tentu hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja dengan meninggalkan dan mengerjai PKS dalam pe­milihan wakil wali kota nanti,” ulasnya.

Kekhawatiran PAN jika PKS dan kadernya akan menjadi kompetitor politik nantinya dalam pikada 2024, semestinya tidak be­gitu signifikan karena ba­gai­manapun posisi wali kota jauh lebih powerfull dibandingkan wawako.

“Tentu untuk kebijakan maupun ke masyarakat posisi walikota jauh lebih strategis dan lebih berpe­luang untuk menang jika se­andainya pun terjadi pecah kongsi pada Pilkada 2024. Pertanyaannya, se­jauh ma­na kepercayaan diri Hendri dan PAN mena­tap Pilkada 2024 dalam bersaing secara fair de­ngan Calon-calon lainnya?,” tuturnya.

“Sebagaimana keper­ca­yaan diri Mahyeldi ketika periode pertama yang akhir­­nya berhadapan de­ngan wakilnya sendiri, yai­tu Emzalmi dalam Pil­kada 2018. Terbukti, mah­yeldi sebagai incumbent yang me­nang. Bahkan menang te­lak meskipun Emzalmi dan Desri Ayunda waktu itu mayoritas didukung semua parpol, ter­masuk partai besar seperti Golkar, Ge­rindra, Demo­krat, kecuali PKS dan PAN,” bebernya.

Tapi jika akhirnya, apa yang menjadi isu di ­publik yang saat ini gon­jang-gan­jing terbukti, me­mang PKS ditinggalkan dan dikerjai dalam pemilihan Cawa­wako, ini tentu menjadi ener­gi lebih besar bagi kader pendukung dan relawan PKS yang merasa dikhianati dan ditinggalkan untuk berjuang merebut kembali posisi wako pada periode 2024.  (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top