Close

Dukung Razia Terpadu Kendaraan, Pemprov Sumbar Sediakan Layanan Pengurusan Pajak di Lokasi Razia

RAZIA— Pengurusan pajak bagi kendaraan yang terjaring razia terpadu yang melibatkan Petugas Bapenda Provinsi Sumbar, personil polisi PT Jasa Raharja Sumbar dan POM TNI Angkatan Darat, di Padang, Kamis (19/5).

PADANG, METRO–Razia kendaraan bermotor salah satu instrument untuk meli­hat tingkat kepatuhan masyarat dalam mematuhi peraturan. Salah satunya membayar pajak. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendukung razia terpadu kendaraan ber­motor yang digelar secara rutin.

“Dengan razia kita bisa melihat bagaimana ma­syarakat mematuhi regu­lasi yang berlaku. Baik itu berkaitan dengan lalu lin­tas maupun regulasi ten­tang pajak daerah,” sebut Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah didam­pingi Kepala Badan Pen­dapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Maswar Dedi, Ka­mis (19/5).

Agar masyarakat yang terjaring razia kendaraan bermotor yang terkendala dapat dalam menunaikan kewajibannya dengan mu­dah, Bapenda Sumbar me­nempatkan petugas laya­nan di titik razia. Tidak hanya pelayanan penguru­san pajak, dengan meli­batkan pihak kepolisian, saat di lokasi razia juga menempatkan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut Mahyeldi, se­cara umum, tujuan razia terpadu diharapkan pe­ning­katan kepatuhan ma­syarakat berkendara di jalan raya dan melakukan kewajiban pajak ken­da­raan bermotor.

“Saat razia dilaksana­kan, di titik lokasi razia dibuka layanan pembaya­ran pajak kendaraan ber­motor bagi masyarakat yang akan membayar pa­jak kendaraan dan layanan SIM keliling. Tujuannya untuk memudahkan ma­syarakat yang akan mem­perpanjang SIM,”ujarnya.

Razia yang dilaksa­na­kan, Kamis (19/5), dikoman­doi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya. Selain itu juga melibatkan PT Jasa Raharja Sumbar dan POM TNI Angkatan Darat.

“Terima kasih kepada lembaga ter­kait yang men­dukung kegia­tan ini. Teru­ta­ma Dirlantas Pol­da Sumbar Kom­bes Pol Hil­man Wijaya yang total men­dukung upaya ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, razia akan dilakukan secara ber­kelanjutan pada sejumlah titik di Sumbar. Terutama di Kota Padang. “Dengan ada­nya razia, diharapkan da­pat memberikan kesa­da­ran bagi masyarakat untuk memenuhi kewa­jibannya membayar pajak kendaraan bermotor,” ha­rapnya.

Penghapusan Denda

Sebelumnya, untuk me­ringankan masyarakat mem­bayar pajak, Pem­prov Sumbar memberla­kukan penghapusan denda pajak. Penghapusan denda itu di­mu­lai sejak 2021 lalu. Ter­akhir, Pemprov Sumbar me­mutuskan pengha­pusan den­da pajak kendaraan ber­motor hingga 15 Juni 2022.

Perpanjangan tersebut adalah perpanjangan yang kedua kali. Pertama kali penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di­ber­lakukan sejak September 2021 hingga Desember 2021. Kemudian diperpan­jang hingga 15 Maret 2022, kini diperpanjang lagi dari 15 Maret 2022 hingga 15 Juni 2022.

“Ini adalah bentuk re­laksasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Sumbar. Karena kita pe­merintah sadar dengan kondisi masyarakat kita yang dilanda pandemi Co­vid-19. Mudah-mudahan dengan penghapusan den­da pajak ini meringankan beban masya­rakat, ke­mudian tetap ta­at pa­jak,” harap Ke­pala Bapenda Sumbar, Mas­war Dedi.

Dengan peng­hapusan den­da ke­­terlam­batan mem­bayar pajak ken­daraan bermo­tor tersebut, diharap­kan dapat me­ning­katkan ketaatan masya­rakat mem­bayar pajak. Se­lain itu juga mendorong kendaraan yang selama ini sudah mati pajak, kemudian memba­yar kembali.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut juga diharapkan dapat men­dongkrak capaian target pendapatan daerah Sum­bar. Karena, selama ini ada kecenderungan masyara­kat masih menggunakan plat nomor dari luar Sum­bar. Sementara kendaraan itu beroperasi di Sumbar, padahal jika dipindahkan menjadi plat nomor Sum­bar, maka pendapatan pa­jak­nya akan masuk Sumbar.

“Jadi dengan membe­bas­­kan bea balik nama ken­­d­araan bermotor (BBNKB) ke dua dari luar Sumbar, diha­rapkan meningkatkan kesa­daran masyarakat mengu­rusnya di Sumbar,” ujar Maswar Dedi.

Untuk mendukung kebi­jakan tersebut bahkan, Gu­bernur Sumbar menge­luarkan Peraturan Guber­nur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tent­ang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keter­lam­batan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pem­bebasan BBNKB tanggal 15 Maret 2022.

Berupa penghapusan denda atas keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB dan Sumba­ngan Wajib Dana Kecela­kaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun lalu serta Pembebasan BBNKB ke-2 dalam dan luar pro­vinsi. Pasalnya program tersebut diperpanjang hing­ga 15 Juni 2022. Program ini berlaku di seluruh Kantor Bersama Samsat di Sumbar yang tersebar di 18 kabupaten/kota.

Selain Samsat Induk, terdapat juga Samsat Na­gari, Samsat Keliling, Sam­sat Drive Thru, Samsat Mall Pelayanan Publik dan Samsat Gerai. Kunjungi Kantor Samsat terdekat untuk memanfaatkan ke­sempatan ini.

“Tentu itu semuanya harus melengkapi persya­ratan, kami berharap kepa­da para wajib pajak ken­daraan ayo ke samsat terdekat sebelum tanggal 15 Juni 2022, mumpung ada yang gratis,” pintanya.

Sementara, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya menga­takan, tujuan razia terpadu ini diharapkan peningkatan kepatuhan masyarakat  da­lam berkendara di jalan raya dan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pa­jak kendaraan bermotor.

“Saat razia dilaksana­kan, di titik lokasi razia dibuka layanan pembaya­ran pajak kendaraan ber­motor bagi masyarakat yang akan membayar pa­jak kendaraan dan layanan SIM Keliling untuk masya­rakat yang akan memper­panjang SIM,” tutupnya. (adv/fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top