Dukung Razia Terpadu Kendaraan, Pemprov Sumbar Sediakan Layanan Pengurusan Pajak di Lokasi Razia

PADANG, METRO–Razia kendaraan bermotor salah satu instrument untuk meli­hat tingkat kepatuhan masyarat dalam mematuhi peraturan. Salah satunya membayar pajak. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendukung razia terpadu kendaraan ber­motor yang digelar secara rutin.

“Dengan razia kita bisa melihat bagaimana ma­syarakat mematuhi regu­lasi yang berlaku. Baik itu berkaitan dengan lalu lin­tas maupun regulasi ten­tang pajak daerah,” sebut Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah didam­pingi Kepala Badan Pen­dapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Maswar Dedi, Ka­mis (19/5).

Agar masyarakat yang terjaring razia kendaraan bermotor yang terkendala dapat dalam menunaikan kewajibannya dengan mu­dah, Bapenda Sumbar me­nempatkan petugas laya­nan di titik razia. Tidak hanya pelayanan penguru­san pajak, dengan meli­batkan pihak kepolisian, saat di lokasi razia juga menempatkan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut Mahyeldi, se­cara umum, tujuan razia terpadu diharapkan pe­ning­katan kepatuhan ma­syarakat berkendara di jalan raya dan melakukan kewajiban pajak ken­da­raan bermotor.

“Saat razia dilaksana­kan, di titik lokasi razia dibuka layanan pembaya­ran pajak kendaraan ber­motor bagi masyarakat yang akan membayar pa­jak kendaraan dan layanan SIM keliling. Tujuannya untuk memudahkan ma­syarakat yang akan mem­perpanjang SIM,”ujarnya.

Razia yang dilaksa­na­kan, Kamis (19/5), dikoman­doi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya. Selain itu juga melibatkan PT Jasa Raharja Sumbar dan POM TNI Angkatan Darat.

“Terima kasih kepada lembaga ter­kait yang men­dukung kegia­tan ini. Teru­ta­ma Dirlantas Pol­da Sumbar Kom­bes Pol Hil­man Wijaya yang total men­dukung upaya ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, razia akan dilakukan secara ber­kelanjutan pada sejumlah titik di Sumbar. Terutama di Kota Padang. “Dengan ada­nya razia, diharapkan da­pat memberikan kesa­da­ran bagi masyarakat untuk memenuhi kewa­jibannya membayar pajak kendaraan bermotor,” ha­rapnya.

Penghapusan Denda

Sebelumnya, untuk me­ringankan masyarakat mem­bayar pajak, Pem­prov Sumbar memberla­kukan penghapusan denda pajak. Penghapusan denda itu di­mu­lai sejak 2021 lalu. Ter­akhir, Pemprov Sumbar me­mutuskan pengha­pusan den­da pajak kendaraan ber­motor hingga 15 Juni 2022.

Perpanjangan tersebut adalah perpanjangan yang kedua kali. Pertama kali penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di­ber­lakukan sejak September 2021 hingga Desember 2021. Kemudian diperpan­jang hingga 15 Maret 2022, kini diperpanjang lagi dari 15 Maret 2022 hingga 15 Juni 2022.

“Ini adalah bentuk re­laksasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Sumbar. Karena kita pe­merintah sadar dengan kondisi masyarakat kita yang dilanda pandemi Co­vid-19. Mudah-mudahan dengan penghapusan den­da pajak ini meringankan beban masya­rakat, ke­mudian tetap ta­at pa­jak,” harap Ke­pala Bapenda Sumbar, Mas­war Dedi.

Dengan peng­hapusan den­da ke­­terlam­batan mem­bayar pajak ken­daraan bermo­tor tersebut, diharap­kan dapat me­ning­katkan ketaatan masya­rakat mem­bayar pajak. Se­lain itu juga mendorong kendaraan yang selama ini sudah mati pajak, kemudian memba­yar kembali.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut juga diharapkan dapat men­dongkrak capaian target pendapatan daerah Sum­bar. Karena, selama ini ada kecenderungan masyara­kat masih menggunakan plat nomor dari luar Sum­bar. Sementara kendaraan itu beroperasi di Sumbar, padahal jika dipindahkan menjadi plat nomor Sum­bar, maka pendapatan pa­jak­nya akan masuk Sumbar.

“Jadi dengan membe­bas­­kan bea balik nama ken­­d­araan bermotor (BBNKB) ke dua dari luar Sumbar, diha­rapkan meningkatkan kesa­daran masyarakat mengu­rusnya di Sumbar,” ujar Maswar Dedi.

Untuk mendukung kebi­jakan tersebut bahkan, Gu­bernur Sumbar menge­luarkan Peraturan Guber­nur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tent­ang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keter­lam­batan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pem­bebasan BBNKB tanggal 15 Maret 2022.

Berupa penghapusan denda atas keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB dan Sumba­ngan Wajib Dana Kecela­kaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun lalu serta Pembebasan BBNKB ke-2 dalam dan luar pro­vinsi. Pasalnya program tersebut diperpanjang hing­ga 15 Juni 2022. Program ini berlaku di seluruh Kantor Bersama Samsat di Sumbar yang tersebar di 18 kabupaten/kota.

Selain Samsat Induk, terdapat juga Samsat Na­gari, Samsat Keliling, Sam­sat Drive Thru, Samsat Mall Pelayanan Publik dan Samsat Gerai. Kunjungi Kantor Samsat terdekat untuk memanfaatkan ke­sempatan ini.

“Tentu itu semuanya harus melengkapi persya­ratan, kami berharap kepa­da para wajib pajak ken­daraan ayo ke samsat terdekat sebelum tanggal 15 Juni 2022, mumpung ada yang gratis,” pintanya.

Sementara, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya menga­takan, tujuan razia terpadu ini diharapkan peningkatan kepatuhan masyarakat  da­lam berkendara di jalan raya dan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pa­jak kendaraan bermotor.

“Saat razia dilaksana­kan, di titik lokasi razia dibuka layanan pembaya­ran pajak kendaraan ber­motor bagi masyarakat yang akan membayar pa­jak kendaraan dan layanan SIM Keliling untuk masya­rakat yang akan memper­panjang SIM,” tutupnya. (adv/fan)