Close

Dukcapil Kota Padang Sasar 30 OPD untuk Pemanfaatan Data Kependudukan

TANDA TANGAN KERJA SAMA— Plt Kepala Disdukcapil Kota Padang Didi Aryadi dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar memperlihatkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, Algamar di Kantor Disdukcapil Padang, Jumat (22/10) lalu.

SUDIRMAN, METRO–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota terus meningkatkan pelayanan, dalam hal ini terkait pemanfaatan data kependudukan di Kota Padang. Seperti kali ini hal itu ditandai dengan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa organisasi pe­rangkat daerah (OPD) di lingkup Pemko.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Padang Didi Aryadi mengatakan, terkait per­janjian kerja sama peman­faatan data kependudukan tersebut, hingga saat ini sudah menyasar 30 OPD di Pemko Padang.

“Baru-baru ini ada tam­bahan 5 OPD (Dinas Perika­nan dan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebuda­yaan, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permu­kiman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Perdagangan) yang sebe­lum­nya sudah 25 OPD me­lakukan kerjasama,” ung­kap Didi usai melakukan penandatangan PKS terkait dengan Kepala Dinas Per­dagangan Kota Padang Andree Algamar di Kantor Disdukcapil Padang, Jumat (22/10) lalu.

Ia menjelaskan, peman­faatan data kependudukan memang dibutuhkan untuk mempermudah serta mem­percepat proses veri­fikasi dan validasi data kepen­dudukan di masing-masing OPD pengguna data dalam melaksanakan tugas ter­kait pelayanan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut Didi yang juga Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang itu menambahkan, dengan adanya PKS pemanfaatan data kependudukan, OPD pengguna selanjutnya akan memberikan data balikan yang bersifat unik setelah mengakses NIK. Banyak hal dapat dengan mudah diselesaikan de­ngan data yang terin­tegra­si menuju Single Identity Number, sehingga admi­nis­trasi di masyarakat men­jadi lebih mudah.

“Kita berharap PKS yang ditandatangani dengan ma­sing-masing OPD pengguna data kependudukan dapat berjalan dengan baik dan saling terbinanya komu­nikasi yang lancar untuk tahap implementasi hak akses nanti,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dis­dukcapil Padang Welzi Analia juga menambahkan, penandatangan kerjasama ini dalam rangka menin­daklanjuti Surat Dirjenduk­capil nomor 470/13979/Duk­capil tanggal 13 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Data Kepen­dudukan.

Setelah proses kerja sama, akan dilanjutkan de­ngan pemberian hak akses verifikasi peman­faatan data kependudukan (sesuai amanat Pasal 79 terkait Hak Akses Verifikasi Data dan Pasal 58 terkait Ruang Ling­kup UU No.24/Th 2013 ten­tang perubahan UU No 23/Th 2006 tentang Ad­minis­trasi Kepen­du­dukan).

Sedangkan persya­ra­tan dan tata cara untuk mendapatkan hak akses verifikasi data kepen­du­dukan, secara teknis di atur dalam Permendagri No 102/Th 2019.

“Dalam perjanjian kerja sama itu sendiri OPD peng­guna hanya diberikan hak akses (by NIK) untuk veri­fikasi data asal dan dico­cokkan dengan data kepen­dudukan berdasarkan ele­men data yang sudah dise­tujui oleh Dirjendukcapil,” tambahnya. (rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top