Close

Duh… Banyak ASN Perempuan Gugat Cerai, Ada juga Kasus yang Dijadikan Istri Kedua di Kota  Pa­dang

Arfian Kepala BKPSDM Pemko Padang.

AIE PACAH, METRO–Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Padang mencatat ada penambahan jumlah permohonan permintaan per­ceraian oleh Apa­ratur Sipil Negara (ASN) Pemko Pa­dang. Dari berkas yang masuk, seba­gian besar diajukan PNS perempuan.

Data BKPSDM Pemko Padang, pa­da tahun 2021 jumlah berkas permohonan perceraian yang dia­jukan adalah seba­nyak 33 berkas. Dari jumlah tersebut se­ba­nyak 29 berkas se­dang diproses. Si­sa­nya ada yang dito­lak.

Angka itu me­ning­kat jika diban­dingkan dengan ta­hun 2020. Dimana pada tahun lalu, jum­lah pengajuan per­mohonan perceraian yang masuk adalah seba­nyak 25 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 21 diproses, 1 berkas tidak diproses kare­na istri sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, 1 perkara dibatalkan karena laporan di cabut. Sementara 2 perkara ditolak karena ASN pria yang mengajukan permohonan perceraian menolak membuat surat pernyataan pembagian gaji untuk mantan istrinya dan anak-anaknya.

“Jumlah yang menga­jukan perceraian memang meningkat di tahun 2021 ini,” sebut Kepala BKPSDM Pemko Padang, Arfian di Media Center Balaikota, Rabu (29/9).

Ia menjelaskan, dari berkas yang masuk di ta­hun 2021 dan 2020, seba­gian besar diajukan oleh ASN perempuan. Penga­juan cerai dari PNS perem­puan di tahun 2021 berjuml­ah 27 berkas. Sementara pengajuan dari ASN laki-laki sebanyak 6 berkas.

Jika dibandingkan de­ngan tahun 2020 lalu, ASN perempuan yang menga­jukan permohonan perce­raian adalah sebanyak 19 orang. Sementara ASN laki-laki yang mengajukan permohonan perceraian adalah sebanyak 6 orang.

Semua berkas yang masuk di tahun 2021 ini sedang diproses. Ada yang dikabulkan permohonanya dan ada pula yang ditolak. ASN yang dinyatakan ber­salah dan melanggar bia­sanya mendapat sanksi mulai dari sanksi berat hingga sanksi ringan.

Yang paling berat ada­lah sanksi yang diberikan pada ASN perempuan yang menjadi istri kedua. Jumlah laporannya ada 2 berkas. 1 berkas sudah di putus dengan hukuman pemberhentian. Satu ber­kas lagi sedang diproses.

“Jadi ASN perempuan yang menjadi istri kedua itu hukumannya diberhen­tikan sebagai pegawai. Hal ini sesuai dengan PP no 10 tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi PP No 45 tahun 1990. Dalam PP ter­sebut disebutkan ASN wa­nita tidak dibenarkan men­jadi istri kedua, ketiga atau keempat. Bagi yang me­langgar, hukumannya ada­lah pelanggaran disiplin tingkat berat yakni diber­hentikan.

“Biasanya kasus men­jadi istri kedua ini karena terlibat perselingkuhan. Untuk permohonan perce­raian, selain karena faktor ekonomi, berkemungkinan juga karena faktor seling­kuh,” sebut Arfian.

Terkait OPD mana yang banyak mengajukan perceraian, Arfian tidak menjelaskan secara rinci. Yang jelas, kata dia, setiap berkas yang dimasuk akan diproses sesuai aturan yang berlaku. (tin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top