Menu

Dugaan Penyimpangan Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Sicincin, 60 Saksi Diperiksa

  Dibaca : 590 kali
Dugaan Penyimpangan Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Sicincin, 60 Saksi Diperiksa
KONFERENSI PERS— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Anwarudin Sulistiyono saat konferensi pers terkait penyidikan kasus penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

PADANG, METRO–Usut dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Kejati Sumbar) sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi termasuk para pejabat di Pemkab Padangpariaman.

Lokasi lahan yang diduga berbau korupsi dan merugikan negara hingga puluhan miliar tersebut berada di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang pariaman.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Anwarudin Sulistiyono membenarkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan penyelewengan uang ganti rugi lahan untuk proyek tol tersebut. Total saksi yang diperiksa berjumlah 60 orang.

“Para saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangan merupakan pejabat maupun instansi pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dengan proses ganti rugi lahan di Taman Kehati Parit Malintang,” kata Anwarudin Sulistiyono didampingi Wakil Kepala (Wakajati) Sumbar Yusron,  Asisten Intelijen (Asintel) Teguh Wibowo dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Suyanto, saat konferensi pers dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61, Kamis (22/7).

Dijelaskan Anwarudin Sulistiyono, meski para saksi sudah dilakukan pemeriksaan, namun sampai hari ini,  pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan, jumlah saksi akan terus bertambah.

“Penambahan pemeriksaan saksi-saksi bertujuan untuk menemukan perbuatan pidana dan tersangka dalam kasus tersebut. Tapi sampai saat ini kami belum ada menetapkan tersangka. Karena baru sebulan sejak diterbitkan sprin penyidikan,” jelas Anwarudin Sulistiyono.

Anwarudin Sulistiyono mnuturkan, selain sudah melakukan pemeriksaan saksi, pihaknya juga masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP).

“Kita masih terus mengumpul data-data dan melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti berupa dokumen terkait kasus ini, agar terang tindak pidananya. Bahkan kita sudah lakukan penggeledahan. Jadi, saya ingin tegaskan bukan si A atau si B, tetapi siapa yang mempunyai nilai kesaksian.K alau kebetulan ini mantan bupati atau siapa, bukan itunya, tetapi yang bisa banyak memberikan keterangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejati Sumbar melakukan penyidikan terkait  kasus dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi untuk lahan proyek tol Padang-Sicincin dengan yang merugikan negara  puluhan miliar rupiah.

Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Anwarudin Sulistiyono yang didampingi Wakajati Sumbar Yusron, Asipidsus Suyanto, Asisten Intelijen Teguh Wibowo usai meresmikan media center di Kantor Kejati Sumbar, Senin (28/6).

“Memang, saat ini kami tengah melakukan penyidikan kasus dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan tol Padang-Sicincin. Penyimpangan pembayaran ganti tugi itu senilai Rp30 miliar,” ungkap Anwarudin Sulistiyono yang juga Mantan Wakajati  Jawa Timur ini.

Dijelaskan Anwarudin Sulistiyono, pembebasan lahan proyek tol tersebut, negara membayarkan uang ganti rugi kepada pemilik lahan yang terdampak pembangunan. Hanya saja di kawasan Taman Kehati Parit Malintang itu ditemukan indikasi bahwa penerima ganti rugi bukanlah yang berhak.

 “Lahan Taman Kehati Parit Malintang Kabupaten Padangpariaman merupakan aset Pemkab Padangpariaman, akan tetapi yang menerima ganti rugi bukan pemerintah Padangpariaman melainkan orang perorangan.” terangnya.

Anwarudin menjelaskan dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi itu berawal dari penyelidikan dan operasi intelijen yang dilakukan oleh Kejari Pariaman dan penyidikannya dilakukan oleh Kejati Sumbar.

“Setelah proses penyelidikan rampung dan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka proses kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada 22 Juni 2021 nanti,” ungkapnya.

Anwarudin menegaskan, dalam proses penyidikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang pejabat di Pemkab Padangpariaman. Keenamnya pejabat tersebut adalah mereka yang berkaitan dengan proses ganti rugi lahan, namun ia belum bisa menyebutkan identitas para saksi tersebut.

“Hari ini (kemarin red) ada enam pejabat yang kami periksa dalam kasus dugaan penyimpangan ganti rugi lahan tol. ara saksi diperiksa untuk dimintai keterangan di Kantor Kejati Sumbar, Jalan Raden Saleh, Kota Padang,” ungkap Anwarudin.

Disisi lain Anwarudin menegaskan, penyidikan yang tengah dilakukan saat ini murni kepada pembayaran ganti rugi lahan, bukan pengerjaan fisik proyek tol. Sehingga tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol, apalagi menghambat pengerjaan.

“Perkara ini tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol. Apalagi menghambat, Pemrosesan ini bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung proyek tol sebagai Proyek Strategis Nasional ( PSN). Kami ingatkan jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara. Kejaksaan sendiri,” ujarnya.

Ia memastikan proyek pengerjaan proyek strategis negara ( PSN) jalan tol akan tetap berjalan.

“Kita melakukan pendampingan terhadap proyek pembangunan jalan tol tersebut. Alhamdulillah kita melakukan pendampingan progres pembebasan tanahnya relatif ini lebih baik, per Januari 2021 baru 17 persen, untuk ruas Padang- Sicincin dan per Juli ini sudah 45 persen lebih.  Akan tetapi yang menyimpang-menyimpang harus kita lakukan penegakan hukum,” pungkasnya. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional