Close

Dugaan  Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Sicincin  Rp 27 Miliar, Kejati Sumbar Tetapkan 13 Tersangka

PRESS RILIS— Asisten Intelijen Kejati Sumbar Mustaqpirin, Aspidsus Kejati Sumbar Suyanto dan Kasi Penkum Fifin Suhendra saat melakukan press rilis Penetapan 13 tersangka dugaan kasus ganti rugi lahan Taman Kehati Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (29/10).

PADANG, METRO–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Suma­tera Barat (Sumbar) akhirnya me­ngu­mumkan tersangka pada kasus ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman.Untuk semen­tara, nilai kerugian negara atas ke­jahatan ini mencapai Rp 27,859,178,142.

Sebanyak 13 tersangka yang terbagi dalam 11 perkara telah ditetapkan aparat penegak hukum. Mereka yang terlibat adalah berkas 1 inisial SS dari perangkat pemerintahan Nagari Parit Malintang. Berkas 2 berinisial YW Aparatur Pemerintah Ka­bu­paten Padang Pariaman. Berkas 3 inisial J, RN, US dari Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) BPN.

Kemudian berkas 4 inisial BK warga masyarakat penerima ganti rugi. Berkas 5 inisial NR masya­rakat penerima ganti rugi. Berkas 6 inisial SP masyarakat penerima ganti rugi. Berkas inisial KD masyarakat penerima uang ganti rugi.

Lalu ada berkas 8 inisial AH masyarakat penerima ganti rugi. Berkas 9 Sy masyarakat penerima ganti rugi. Berkas 10 RF mas­yarakat penerima ganti rugi. Serta terakhir berkas 11 inisial SA penerima ganti rugi sekaligus perangkat nagari Parit Malintang.

Dijelaskan Asintel Kejati Sumbar Mustaqpirin yang didampingi Kasi Penkum Fifin Suhendra dalam press rilis kepada awak media, Jumat (29/10), proses pemeriksaan yang dilakukan sampai kepada penyelidikan dan penyidikan, hingga penetapan tersangka telah sesuai dengan Pasal 184, bahwa telah ditemukan lebih dari dua alat bukti yang meyakinkan.

“Setelah dilakukan gelar perkara yang dilakukan Jajaran Kejati Sumbar, telah ditetapkan proses penyidikan tanggal 21 Oktober. Kemudian pada 27 Oktober langsung penetapan subjek tersangkanya. Waktunya sangat cepat, karena didapati keyakinan dengan memadai lebih dari 2 alat bukti, meningkat menjadi penetapan tersangkanya,” kata Mustaqpirin.

Mantan Kejari Tebing Tinggi itu mengatakan, setelah subjek tersangkanya diumumkan, Kejati Sumbar langsung menyerahkan surat sprint kepada subjek hukumnya, sehingga harus diterima langsung surat tersebut pada yang bersangkutan.

“Meskipun penetapan tersangkanya sudah ada, namun belum kita lakukan penahanan. Domisili tersangka ini ada yang di Kota Padang, ada yang di Kabupaten Padang Pariaman,” terangnya.

Sementera itu, ­Aspid­sus Kejati Sumbar Suyanto menambahkan, kasus ini terjadi karena pembayaran pembebasan lahan tol di lokasi Taman Kehati yang merupakan aset Pem­kab Padang Pariaman, diterima oleh oknum mas­yarakat yang tidak berhak menerima dana ganti rugi.

“Bukti yang didapatkan Kejati Sumbar  berdasarkan penerimaan kwitansi masyarakat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Untuk penghitungan real atas kerugian negara sedang dimintakan kepada BPKP Sumbar.” katanya.

Ia menerangkan, kronologis kejadiannya ulas Suyanto, pada tahun 2007 lalu ada kegiatan Pemekaran Ibu Kota Kabupaten (IKK) Parit Malintang atas permintaan masyarakat. Pada tahun itu ditindaklanjuti oleh daerah untuk kegiatan pembebasan lahannya.

“Karena lokasi tanah disana merupakan tanah ulayat, maka dilakukan penggantian ganti rugi ta­nah beserta lahan hidup masyarakat disana melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat. Sumber dana penggantian nya berasal dari APBD Padang Pariaman. Proses pengggantiannya sudah selesai tahun 2011.” ujarnya

Mantan Kejari Banyu Asin menyebutkan,Taman Kehati ini juga masuk objek ganti rugi dan juga sudah dibebaskan oleh Pemkab Padang Pariaman, sehingga telah menjadi aset pemerintah daerah. Malahan, Taman Kehati ini juga pernah mendapat ban­­tuan Dana Alokasi Khu­sus (DAK) Kementerian tahun 2014.

“Pada tahun 2018 – 2019 ada pengumuman bahwa Taman Kehati menjadi tra­se untuk jalan tol. Crow­ded­nya, masyarakat yang dulu telah menerima ganti tanam dan tumbuhan, ma­lah muncul kembali dan me­nerima juga ganti rugi pembebasan lahan tol, dengan surat baru dan segala macamnya. Mereka dibantu peran pihak pihak lain, keterlibatan unsur nagari, Pemda dan BPN,”ulas Suyanto.

Ia menegaskan tak tertutup kemungkinan akan melakukan pendalaman lebih lanjut, kemana aliran dana tersebut singgah. “Namun yang pasti, yang kita usut lahan ganti rugi, bukan pembangunan jalan tol nya. Pemrosesan ini bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung proyek tol sebagai proyek strategis nasional, jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara,”pungkasnya. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top