Dugaan Korupsi Dana Pokir Wakil Ketua DPRD, Kejari Padang sudah Terima SPDP dari Polresta

PADANG, METRO–Kejaksaan Negeri ( Ke­jari ) Padang melalui Seksi Tindak Pidana Khusus telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Tipi­kor Polresta Padang terkait kasus dugaan penyele­wengan dana pokok pikiran (pokir) berupa bantuan sosial (bansos) yang men­jerat Wakil Ketua DPRD Padang berinsial IM.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khu­sus ( Kasi Pidsus) Kejari Padang Therry Gutama disela-sela pemberian peng­­hargaan kepada media yang berposko di Kejari Padang baru-baru ini.

Therry menambahkan, ada tiga berkas masuk ke Kejari Padang. Satu atas nama IM dan dua lagi orang­nya IM. 

“Benar ada tiga yang masuk. Satu IM dan dua lagi belum sempat saya lihat nama orangnya. Kami teliti dulu berkas yang masuk dari penyidik Pol­resta Padang tersebut dan menunjuk empat jaksa un­tuk menelitinya.,” kata pria yang juga mantan Kasi Intel Kejari Dharmasraya itu.

Sejauh ini, pihaknya masih menunggu berkas lanjutan dari penyidik Pol­resta dalam terkait progres yang telah ke tingkat pe­nyidikan dalam perkara ini.

Sebelumnya, Polisi me­naik­kan status kasus ko­rupsi dana pokok pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD Kota Padang, IM dari pe­nyelidikan ke penyidikan. Hal ini setelah ditemu­kan­nya adanya unsur pidana yang diduga merugikan negara ratusan juta. 

“Kemarin lidik (penye­li­di­kan) sekarang naik ka­sus­nya ke sidik (pe­nyi­dikan),” kata Kasat Res­krim Polresta Padang, Kom­­­pol Rico Fernanda yang dihubungi Jumat (23/7). 

Rico menyebutkan pi­hak­nya sampai saat ini ma­sih melengkapi keterangan saksi-saksi. Apabila sudah lengkap, maka akan segera penetapan tersangka da­lam kasus tersebut. 

“Tersangka belum. Ka­lau sudah lengkap semua­nya baru kami tetapkan tersangka. Perkara ini dite­mukan adanya unsur pi­dana sesuai keterangan saksi ahli pidana dalam penyelidikan,” jelasnya. 

Dari kasus yang men­jerat Ketua Dewan Pim­pinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Padang ini, Polisi telah meminta ratusan keterangan saksi-saksi. Begitupun saksi ahli pidana hingga saksi ahli dari pe­merintah daerah. 

Sebelumnya, Ilham Mau­­lana juga telah di­min­tai keterangan oleh pe­nyidik Tindak Pidana Ko­rupsi (Tipikor) Polresta Pa­dang meskipun sempat mangkir beberapa kali. Dan gelar perkara juga dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar). 

Kapolresta Padang, Kom­bes Pol Imran Amir se­belumnya mengatakan, dana pokir ini diperun­tuk­kan untuk ban­tuan sosial (bansos) Covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir ternyata di­berikan tidak sesuai de­ngan aturan pe­me­rintah. 

Imran mengungkapkan dana pokir tersebut me­rupakan anggaran tahun 2020. Diduga, dalam te­muan ini negara menga­lami kerugian hingga ratu­san juta.  “Kerugian negara ratusan juta.  Kami kla­rifikasi, kami pastikan per­buatan itu terjadi apa ti­dak,” tuturnya.  (hen)