Close

Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Kasus Kerangkeng Manusia, Kompolnas Minta Hasil Penyelidikan Dibuka Transparan

Ketua Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto

JAKARTA, METRO–Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Polda Sumatera Utara menindaklanjuti temuan Komnas HAM terkait dugaan keterlibatan ok­num aparat dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Lang­kat, Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin Angin. Ketua Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto meminta hasil penyelidikan terkait keterlibatan oknum aparat sebagaimana hasil temuan Komnas HAM dapat dibuka secara transparan.

“Khusus adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri agar hasilnya diungkap secara trans­paran serta ditindak sesuai bukti yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujar Benny saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (5/3).

Selain itu, Benny Mamoto menyarankan polisi me­ng­gunakan scientific crime investigation (CSI) atau penyelidikan berbasis ilmiah dalam melakukan penyidikan kasus kerangkeng manusia tersebut. Menurut dia, penggunaan CSI dapat memperkuat penyidik da­lam hal pembuktian. “Kasus tersebut dalam pembuktiannya perlu mengaitkan anta­ra barang bukti yang digunakan melakukan keke­rasan dengan pelaku. Apabila pelakunya bohong atau mengelak maka bisa digunakan pemeriksaan secara ilmiah,” ujarnya.

Benny berpandangan kasus kerangkeng manusia di rumah bupati nonaktif Langkat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna membangun tempat rehabilitasi pecandu narkoba di bawah binaan BNN. “Masyarakat tidak perlu jauh-jauh merehabilitasi anak atau kerabatnya yang kecanduan narkoba,” kata mantan deputi bidang pem­­berantasan BNN itu.

Penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin tersebut dari hasil operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu.  Sementara itu, Komnas HAM menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi ma­nusia, misalnya praktik kekerasan atau bisa disebut perbudakan karena mempekerjakan seseorang tanpa izin pemenuhan aturan yang berlaku. (*/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top