Menu

Dua Tim Sosialisasi Sasar Dua Daerah, Keterlibatan Masyarakat Dibutuhkan untuk Menerapkan Perda AKB

  Dibaca : 205 kali
Dua Tim Sosialisasi Sasar Dua Daerah, Keterlibatan Masyarakat Dibutuhkan untuk Menerapkan Perda AKB
SOSIALISASI—Tim V Sosialisasi Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumbar menyasar Pasar Raya Kota Padang, Kamis (8/10).

PADANG, METRO
Tim Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2020 tetap gencar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kali ini, Kamis (8/10) Tim V Sosialisasi Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumbar itu, menyasar Pasar Raya Kota Padang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar, Bustavidia mengatakan, sosialisai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesadaran bersama, dalam pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19, dengan melibatkan semua pihak dan peran aktif masyarakat.

“Perda ini juga memberi kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah. Khususnya dalam mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19,” kata Bustavidia di Balaikota Padang, Kamis (8/10).

Perda AKB yang diterapkan memuat tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Mulai dari kerja sosial, denda serta sanksi pidana bagi yang tidak mengenakan masker di luar rumah. Bustavidia menjelaskan penerapan perda ini tentunya diharapkan adanya kontribusi dari Pemko Padang dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam sosialisasi tersebut selaku Koordinator Tim V, Bustavidia menyerahkan buku Perda AKB kepada Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa. Hendri Septa menjelaskan, sebelumnya Pemko Padang mengintensifkan sosialisasi perda tersebut di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan, sebelum penerapan berbagai sanksi yang diatur dalam perda tersebut.

Pemko Padang akan menerapkan sanksi Perda AKB ini. Karena telah melakukan sosialisasi di kecamatan, kelurahan dan bahkan di setiap tempat keramaian, seperti pusat kuliner, tempat nongkrong anak muda dan lainnya.

“Selama ini kita lakukan secara persuasif. Saya tidak ingin ada warga Kota Padang terkena sanksi, karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi kalau masih membandel kita akan tetap lakukan sanksi sesuai Perda AKB,” ucap Hendri Septa, Kamis (8/10).

“Meski masyarakat kita melakukan hal yang produktif demi ekonomi, namun kita imbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berharap Kota Padang kembali ke zona hijau secepatnya,” paparnya.

Kemudian Tim V bersama Forkopimda Kota Padang, OPD Pemko Padang dan stakeholder terkait langsung menuju Pasar Raya Padang. Di kawasan yang pernah jadi cluster penyebaran Covid-19 itu, Tim V membagi masker sebanyak 3.600 buah dan 250 leaflet. Masker diutamakan dibagikan kepada pedagang dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, serta memberitahukan substansi Perda No. 6 Tahun 2020

Di hari yang sama, Tim II Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2020 Pemprov Sumbar mengunjungi Kota Sawahlunto. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi, SE, MM Sumbar yang tergabung dalam Tim II tersebut mengatakan, dengan adanya sosialisasi dapat membantu mengubah perilaku masyarakat yang masih belum memahami tentang Covid-19.

“Kita selalu berupaya lakukan sosialisasi. Perda tentang AKB ini dapat menjadi solusi dan pedoman bagi masyarakat dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19,” ucap Heri.

Selain sosialisasi langsung kepada masyarakat, tim gabungan tersebut juga membagikan masker gratis kepada masyarakat sebanyak 3.600 buah dan leaflet sebanyak 250 buah.

Heri menjelaskan, hadirnya Perda AKB sebagai pencegahan dan pengendalian Covid-19 untuk melindungi masyarakat. Hal ini merupakan solusi untuk menekan angka penularan virus corona di Sumbar. “Untuk menerapkan ini kita perlu dukungan dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan nagari serta seluruh masyarakat, niniak mamak, alim ulama dan tokoh masyarakat,” harapnya.

Selain itu, Heri mengatakan Perda AKB tersebut memuat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Mulai dari kerja sosial, denda serta sanksi pidana bagi yang tidak mengenakan masker di luar rumah. Bahkan, dunia usaha yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan juga diancam sanksi.

“Adapun substansi pencegahan dan pengendalian mencakup perorangan, pelaksana usaha, dan perangkat daerah atau lembaga pemerintahan,” kata dia.

Lebih lanjut, Heri mengatakan Perda tersebut juga memuat koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumbar.

Hadir dalam sosialisasi Perda AKB itu, Kompol Edi Warman, SH. MH, Kasubid Sunluhkum mewakili Kapolda Sumbar, Wakil Walikota H. Zohirin Sayuti, SE, forkopimda, Sekda Sawahlunto dan OPD Kota Sawahlunto. (adv/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional