Close

dr. Sutarman Angkat Bicara, RSUD M. Zein Painan harus Tingkatkan Layanan

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.

PESSEL, METRO–Usai dilakukan penyegaran oleh Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar pada jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) M. Zein Painan, dari dr. Sutarman pada dr. Ha­refa, Sp.PD sebagai direktur RSUD M.Zein Painan angkat bicara apa terjadi dalam persoalaan terjadi di RSUD. M. Zein Painan.

Sebagai Direktur RSUD M Zein Painan, dr. Sutarman (mantan) menerangkan, bahwa saat ini sedang mengajukan klaim tagihan kepada Kemenkes atas pelayanan pasien Covid-19, yaitu sebesar Rp 49,9 miliar, dan baru diverifikasi Rp22,9 miliar. Pembayaran sampai bulan September 2021 baru Rp1,7 miliar.

Pada September 2021, Sutarman selaku Di­rek­tur telah mendatangi Kemenkes menagih klem pelayanan Covid-19 (seizin Bupati), dan hal tersebut men­dapat respon sehingga ada pembayaran Rp 12,5 miliar.

Namun, di saat yang sama, utang rumah sakit kepada pihak ketiga Rp 11,9 miliar. Dan, pihak rumah sakit sudah mulai melakukan pembayaran hutang dan pembelian obat dan BMPH. “ Memang, belum semua bisa dilunasi, karena dalam klem Covid tersebut, ada hak dokter dan pe­tugas medis lainnya yang juga harus dibayarkan. Walau demikian, progres pembayaran hutang obat telah dilakukan, dan pengadaan obat sudah mulai bisa diatasi,” ucap Sutarman, pada media. Minggu (31/10).

Lebih jauh Sutarman, perlu juga dijelaskan bahwa dalam PP No 58 Tahun 2005 dan PP No 18 Tahun 2019, Pasal 1 berbunyi, BLU dapat memiliki hutang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman de­ngan pihak lain. Dengan ini, rumah sakit diperbolehkan berhutang untuk mengatasi persoalan operasionalnya.

Kalau rumah sakit tidak boleh berhutang, tentu Pemerintah Daerah harus mem­beri anggaran untuk operasionalnya. Karena kesehatan merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah harus turun tangan mengatasi keadaan ini, karena keadaan ini adalah keadaan luar biasa yang harus men­dapatkan perhatian khusus. Tapi, dalam perjalanannya, malah tidak mendapat respon yang semestinya.

Kasihan kawan-kawan ada di rumah sakit yang sudah bekerja dengan susah payah melayani pasien dan mengurus seluruh per­­soalan keuangan, tapi ma­lah dianggap berkinerja buruk.

“Pergantian saya diganti sebagai Direktur. Itu tidak masalah, karena pe­ng­gan­tian itu hak prero­gatif Bupati selaku Kepala Daerah. Tapi, mohon jangan kami dibully di depan forum dan media massa,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Hefrizal Handra, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD M Zein Painan sudah selesai melaksanakan tugas sebagai Ketua Dewas RSUD M Zein tanggal 19 Sep­tember 2021 untuk ma­sa jabatan 5 tahun. Dewas sudah mela­kukan pe­nga­wasan untuk dua periode jabatan Direktur dan pimpinan RSUD, diawali dengan  Busril, dan kemudian Sutarman.

 Tidak dipungkiri, masih banyak yang harus diperbaiki di RSUD M Zein Painan. Direktur dan pimpinan RSUD, menurut dirinya sudah berupaya melakukan yang terbaik. Banyak perbaikan pelayanan RSUD M Zein Painan dalam lima tahun terakhir.

“Terlihat dari indeks kepuasan masyarakat yang terus meningkat, dan juga dengan dipertahankannya akreditasi RSUD. Berbagai tambahan layanan telah disediakan dan terdapat dua gedung baru, Gedung VIP dan Gedung Paru. Gedung VIP dibangun dari surplus pendapatan sendiri (dari surplus pendapatan RSUD yang terkumpul dari tahun ke tahun),” kata Hefrizal.

 Harus diakui, bahwa RSUD M Zein Painan mulai me­ngalami persoalan cash­­f­low (aliran kas) sejak pan­demi Covid-19 di tahun 2020. Pendapatan RSUD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan ta­hun 2019, akibat berku­rang­nya pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.

Persoalan cashflow te­ra­sa di tiga bulan terakhir tahun 2020, dimana tagihan ke BPJS dan dana Covid-19 belum cair, namun layanan sudah diberikan. Utang dagang ke suplier obat dan bahan habis pakai meningkat, karena pem­ba­ya­ran­­nya menunggu cairnya ta­gihan BPJS dan dana Covid-19. Sudah terasa ada persoalan disaat itu, karena pemesanan obat sudah agak sulit, karena uutang dagang belum terbayar.

 Untuk rencana bisnis dan Anggaran tahun 2021, Dewas menyetujui dengan catatan, harus melakukan relokasi anggaran dari berbagai program untuk mengurangi utang obat dan BHP. Setiap rapat rutin dengan Direktur dan pimpinan RSUD, selalu dimonitor perkembangan hutang dagang dan persedian obat dan BHP, agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu. Terakhir pada rapat bulan Juli 2021, Dewas mere­ko­men­dasikan untuk me­la­ku­kan pinjaman jangka pendek dalam rangka mengurangi utang obat dan BHP, dengan harapan tagihan BPJS dan dana Covid segera cair, dan utang ke perbankan dapat dilunasi.

 Jika dihitung besaran utang obat dan BHP, dan dikaitkan dengan jumlah piutang RSUD kepada BJPS dan dana Covid-19, maka utang obat dan BHP tersebut sesungguhnya bukan masalah yang besar.

Dan persoalannya adalah, dana berupa kas yang tidak tersedia untuk melunasi uutang obat dan BHP, se­hingga sulit untuk me­la­kukan penambahan pe­me­sanan obat dan BHP yang diperlukan untuk pelayanan. Kondisi ini sudah diminta untuk dilaporkan oleh Direktur kepada Kepala Daerah (Bupati), agar men­­dapat perhatian dan membantu untuk memberi solusi. (rio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top