Menu

DPT Pilpres Digunakan untuk Pilkada 2020

  Dibaca : 90 kali
DPT Pilpres Digunakan untuk Pilkada 2020
Ilustrasi

KHATIB, METRO – KPU Sumatera Barat akan menggunakan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Piplres 2019 untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pilkada menurut perkiraan nantinya akan dilaksanakan pada September 2020.

Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan DPT Pemilu 2019 akan dikelola ulang untuk Pilkada 2020.

“DPT Pemilu tahun ini akan digunakan sebagai data awal untuk dicocokkan kembali dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Penduduk (DPPPP),” katanya

“Kami akan mencocokaan dan melakukan penelitian kembali dengan data DPPPP yang sudah ada, nantinya akan ditetapkan menjadi DPS (Data Penetapan Sementara),” lanjutnya.

Setalah gelaran Pilpres dan Pemilu 2019, KPU Sumbar langsung memulai tahapan persiapan untuk penyusunan aturan dan anggaran Pilkada 2020. Ditambahkan, pemutakhiran DPT menunggu jadwal pasti Pilkada 2020 dari KPU pusat. Tahapan pemutakhiran akan dilaksanakan Desember 2019.

“Di akhir tahun ini, rencananya dilakukan tahapan pemutakhiran,” katanya.

Pemutakhiran itu, kata Izwaryani, melalui DPT yang diterapkan saat Pemilu 2019, tentunya menuai kritik dan saran. Data pemilih ganda dan invalid menjadi kritikan yang diterima KPU.

“Misalnya, ditemukan warga yang berusia di bawah 17, namun bisa mencoblos ke TPS, setiap koreksi yang masuk, jika itu untuk kebaikan DPT, kami akan melakukan koreksi agar kesalahan data-data tidak salah,” pungkasnya.

Diketahui, Pilkada Serentak 2020 di Sumbar diikuti 13 kabupaten diantaranya Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Padangpariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kota Solok, Pesisir Selatan, Tanahdatar dan Bukittinggi.

Sementara itu, terkait penetapan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sumbar maupun caleg DPRD Kabupaten dan Kota hasil Pemilu April 2019 lalu, paling telat dilakukan Kamis (4/7).

Menurut Izwaryani, jadwal sampai tanggal 4 Juli itu hanya bagi daerah-daerah yang tidak memiliki gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab sesuai aturan, penetapan paling lambat dilakukan tiga hari setelah adanya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).

“Kabupaten dan kota yang tidak mendapat sengketa gugatan di MK sudah boleh menetapkan paling lambat 3 hari setelah BRPK. BRPK itu tanggal 1 Juli. Jadi paling lambat ya 4 Juli,” katanya.

Untuk daerah yang bersengketa, dibolehkan menetapkan calon terpilih setelah adanya keputusan MK. Sedikitnya dari 19 daerah di Sumbar, ada empat kabupaten dan kota yang sedang menunggu proses gugutan. Pertama, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Sijunjung, dan KPU Sumbar sendiri.

“Jadwal penetapan keputusan MK tanggal 1 sampai 5 Agustus. Setelah itu baru bisa ditetapkan,” katanya. (heu)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional