Close

DPRD Tanah Datar Sepakati Dua  Ranperda Jadi Perda

MoU—Ketua DPRD dan Bupati tandatangani nota kesepakatan atau MoU.

TANAHDATAR, METRO–Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyepakati dua Rancangan Peraturan da­erah menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Pari­purna DPRD Tanah Datar. Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perpustakaan, Retribusi Peri­zinan Tertentu Dan Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tata tertib DPRD Ka­bupaten Tanah Datar yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Pagaruyung Selasa (8/3).

Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu  didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani dan Anton Yondra, bersama 21 orang anggota, serta turut dihadiri Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kabag dan unda­ngan lainnya.

Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu  dalam sidang tersebut menyampaikan,  penetapan Ranperda Perpustakaan telah dilakukan pembahasan mulai pada bulan Juli 2021 dilanjutkan de­ngan pembahasan oleh pan­sus dan tim ranperda dan di fasilitasi oleh gubernur sumbar pada februari 2022 lalu dan untuk Retribusi Perizinan Tertentu juga telah dilaksanakan pembahasan dari bulan Oktober 2021 sampai Februari 2022. kedua ranperda tersebut sudah disepakati oleh fraksi-fraksi pada tang­gal 7 Maret 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Perubahan atas Pe­raturan DPRD Nomor 1 Ta­hun 2018 Tentang tata ter­tib DPRD Kabupaten Ta­nah Datar dibahas mulai tanggal 17 Januari 2020 dan di fasilitasi oleh gubernur sumbar pada 12 Maret 2021,” katanya.

Rony Mulyadi Dt. Bung­su sampaikan, pada sidang hari ini Selasa (8/3) tingkat II yaitu pe­ngambilan Keputusan DP­RD dan Pemerintah Da­erah yang diawali de­ngan penyampaian la­poran hasil Pansus terhadap kedua ranperda dan satu perubahan pe­raturan DPRD Tanah Datar.

Untuk penyampaian pembahasan hasil Pansus I ranperda  tentang Perpustakaan melalui juru bicara Kamrita, Pansus  II tentang  Retribusi Perizinan Tertentu disampaikan oleh Surva Hutri dan Pansus I tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tata ter­tib DPRD Kabupaten Tanah Datar melalui juru bicara Syafril.

Pada akhir sidang Rony Mulyadi Dt. Bungsu sampaikan kesepakatan bersama ranperda Perpustakaan bernomor 01/KB/BTD-2022 dan ranperda Retribusi Perizinan Tertentu bernomor 02/KB/BTD-2022 serta untuk Perubahan atas Pe­raturan DPRD nomor 172/04/KPTS/DPRD-TD/2022.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra da­lam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan telah disepakati bersama  dua Ranperda ditetapkan menjadi peraturan daerah kepada pansus atas sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan perda sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.,

“Dengan semangat dan totalitas dalam menyelesaikan ranperda untuk me­ngambil suatu kesepakatan melalui musyawarah mufakat dan menjadi dasar dalam mendukung pembangun dengan tujuan me­nyejahterakan masyarakat Tanah Datar,” kata Eka.

Eka Putra harapkan, dengan di tetapkan perda dapat meningkatkan Pen­dapatan Asli daerah (PAD)  dan dengan ditetapkan ranperda Perpustakaan diharapkan dapat mening­katkan minat baca dan meningkatkan SDM yang berkualitas.

“Kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk siapkan perangkat sesuai yang di harapkan, sosialisasi dan menindaklanjuti saran dan masukan dari DPRD sesuai aturan yang berlaku,” haraonya. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top