DPRD Sumbar Sahkan Ranperda Tanah Ulayat, Pertahankan Identitas Masyarakat Hukum Adat

Pembiaran tanah ulayat beralih status menjadi tanah hak dan tanah negara telah mengancam keberadaan tanah ulayat, karena itu, Melindungi keberadaan tanah ulayat merupakan perjuangan untuk mempertahankan identitas masya­rakat hukum adat itu sendiri.

Demikian disampaikan Wa­kil Ketua DPRD Provinsi Suma­tera Barat, Irsyad Syafar sat membuka Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat. Senin (4/12).

Disampaikannya, kenyataan selama ini menunjukkan, dalam praktik administrasi pertanahan, praktik peralihan tanah ulayat itu diikuti dengan pendaftaran tanahnya menjadi tanah hak atau tanah negara.

Dalam Rapat Pari­purna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Pro­vinsi Sumatera Barat telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pengesahan Ranperda Tanah Ulayat ter­sebut ditandai dengan pe­nandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi wakil Ketua Suwirpen Suib. Dalam rapat paripurna juga hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Sekda Hansastri.

Irsyad Syafar menyampaikan, pada akhir tahun 2022,  DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat. Sesuai dengan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat secara prinsip telah dapat dituntaskan  pembahasannya oleh Komisi I sebagai komisi terkait.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat tersebut telah dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan Dalam Pasal 89 ayat (1) Permendagri nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diru­bah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan telah diterimanya hasil fasilitasi  ranperda dimaksud melalui Surat Mendagri Nomor: 100.2.1.6/7830/OTDA tanggal 14 November 2023 tentang Fasilitasi Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat .