Menu

DPRD Sumbar Sahkan Dua Perda Baru, Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, Perda Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  Dibaca : 65 kali
DPRD Sumbar Sahkan Dua Perda Baru, Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, Perda Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua DPRD Sumbar, Supardi memimpin rapat paripurna Pengambilan Keputusan atas dua Ranperda, tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna Pengambilan Keputusan atas dua Ranperda, tentang Pemberdayaan Ma­syarakat dan Pemerintahan Nagari dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pem­ber­dayaan Perempuan dan Per­lindungan Anak, serta penyam­paian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi ter­hadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat. Selasa (14/9).

Dalam paripurna tersebut, DPRD Sumbar menyetujui dua Ranperda menjadi Perda, yakni  Ranperda tentang Pem­berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari serta Ranperda tentang Penyeleng­garaan Pem­berdayaan Perem­puan dan Perlindungan Anak.

Pengambilan kepu­tu­san terhadap dua Ran­perda ter­sebut dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (14/9/2021). Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menjelaskan, dua Ranperda tersebut sebelumnya telah diram­pungkan pembaha­sannya oleh Komisi I dan Komisi V sebagai komisi terkait.

 “Namun dua Ranperda ini menunggu hasil fasilitasi Ke­men­dagri sehingga baru dapat dilanjutkan pembahasannya ke tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan dalam rapat pari­purna,” kata Supardi mengawali sambutannya membuka rapat paripurna tersebut.

 Supardi menjelasakan, Ranperda tentang Penye­lenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perem­puan dan Anak merupakan wujud dari pemenuhan hak perempuan dan anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ranperda tersebut dibahas oleh Komisi V.

 Sedangkan Ranperda tentang Pemberdayaan Ma­sya­rakat dan Pemerintahan Nagari merupakan tindak lan­juut dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Nagari dengan sasaran menjadikan nagari sebagai basis pembangunan. Ranperda ini dibahas oleh Komisi I.

 Supardi menegaskan, de­ngan disepakatinya dua Ra­n­perda tersebut hendaknya pemerintah daerah segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dia meminta agar produk hukum daerah yang dilahirkan bisa diaplikasikan dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuan aturan tersebut diterbitkan.

Dalam paripurna tersebut, panitia pembahasan dari dua Ranperda tersebut me­nyam­pai­kan apa yang telah mereka lakukan dalam hal penyem­purnaan.

Seperti disampaikan ang­gota Komisi I DPRD Sum­bar Fir­daus, dalam laporan­nnya, sebagai panitia pem­ba­hasan Ranperda tentang Pem­­ber­dayaan Masyarakat dan Na­gari Provinsi Sumatra Ba­rat, Komisi I bersama OPD ter­kait telah melakukan ber­ba­gai agen­da kegiatan pem­ba­hasan.

“Kita sudah melakukan, mulai dari rapat internal komisi, rapat kerja dengan OPD-OPD terkait, konsultasi teknis ke Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru UPTD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter­tinggal dan Transmigrasi, mela­kukan study banding ke daerah lain serta melakukan penye­larasan terhadap aturan-aturan terkait kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014,” uang­kapnya.

Hal yang sama juga disam­paikan anggota Komisi V, Magus Nasir, Komisi V sebagai panitia pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pember­dayaan Perempuan dan Per­lin­dungan Anak, pihaknya juga melakukan penyempurnaan melalui kegiatan rapat internal komisi, rapat kerja dengan OPD-OPD serta pihak terkat lainnya.

“Dengan telah diterimanya hasil fasilitasi Ranperda dari kementerian dalam negeri maka Ranperda tentang Penye­lenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perem­puan dan Perlindungan Anak maka disepakti dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai Perda,” terangnya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga berisi agenda mendengarkan jawaban gu­ber­nur Sumatera Barat terha­dap pandangan umum fraksi DPRD terkait Ranperda Mars Sumatera Barat.

 Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyam­pai­kan jawaban terhadap pandangan umum fraksi terkait Mars Sumatera Barat itu menje­laskan, tujuannya adalah se­bagai upaya memperkuat iden­titas daerah, membangkitkan semangat membangun serta memajukan adat budaya dae­rah.

 “Secara umum, tujuannya adalah untuk memperkuat identitas daerah, semangat kebersamaan, semangat men­cin­tai dan membangun daerah, memajukan adat dan budaya. Menjaga persaudaraan, keke­luar­gaan dan persatuan serta kerukunan daerah dalam ke­rangka NKRI,” kata Audy.

 Ranperda itu, jelasnya, memuat juga aturan dan tata cara mengumandangkan Mars. Antara lain dalam kegiatan-kegiatan resmi seperti di kegia­tan pe­merintahan, pendidikan, kompetisi olah­raga dan seni budaya.

 “Berbagai masukan, saran dan kritik dari DPRD me­lalui fraksi-fraksi akan men­jadi pertimbangan bagi pe­merintah daerah agar pe­raturan daerah yang dilahirkan nantinya dapat diaplikasikan dan sesuai dengan tujuannya,” tan­dasnya.(*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional