Menu

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Bersama Kuatkan Tekad Menang Melawan Covid-19

  Dibaca : 159 kali
DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Bersama Kuatkan Tekad Menang Melawan Covid-19
PIDATO KENEGARAAN— Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan jajaran pimpinan dan anggota dewan bersama Forkopimda menyaksikan dan mendengarkan Pidato kenegaraan dalam rangka sidang tahunan MPR RI tahun 2020. Jumat (14/8).

Dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 75, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat menggelar rapat paripurna istimewa di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar, Jumat (14/8).

Rapat paripurna istimewa dibuka Ketua DPRD Sumbar Supardi dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI 2020 yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, melalui siaran langsung layar lebar.

Hadir dalam sidang istimewa tersebut, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan Wakil Gubernur Nasrul Abit, serta pimpinan dan anggota DPRD Sumbar. Supardi menegaskan, momen penyampaian pidato presiden tersebut sebagai momentum melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Kita jadikan momen penyampaian pidato presiden tersebut sebagai momentum melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Supardi saat membuka rapat paripurna istimewa.

Supardi menjelaskan, pidato Presiden dalam sidang tahunan MPR merupakan wujud dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Presiden sebagai wakil lembaga negara wajib menyampaikan kinerja lembaga – lembaga negara kepada MPR yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

“Dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang diejawantahkan oleh MPR. (Rakyat) perlu mengetahui sampai sejauh mana lembaga negara dan lembaga pemerintahan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai amanah konstitusi,” papar Supardi.

Dia menambahkan, sebagai pemberi kedaulatan rakyat dapat pula memberikan evaluasi dan umpan balik terhadap kinerja lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

“Namun permasalahannya, ruang dan saluran yang bisa digunakan rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya masih terbatas. Lembaga negara dan pemerintahan termasuk lembaga perwakilan rakyat masih belum memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Dia mengkhawatirkan, dalam jangka panjang prinsip kedaulatan rakyat akan semakin memudar. Kontrol masyarakat kepada negara dan pemerintah semakin terbatas.

Sehubungan kondisi tersebut, atas nama lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga kedaulatan rakyat mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan hak masyarakat seluas – luasnya untuk dapat melakukan kontrol dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah.

Terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 75, yang jatuh pada 17 Agustus 2020 yang dilaksanakan dalam situasi wabah pandemi Covid-19, Supardi mengajak untuk menjadikannya sebagai momen evaluasi diri terhadap komitmen kebangsaan sebagai warga negara Indonesia.

“Beberapa hari lagi Bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75. Peringatan hari kemerdekaan ini tentu selain untuk menghormati jasa para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga untuk merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan, juga menjadi momentum dalam merefleksikan kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia,” kata Supardi.

“Menghadapi situasi pandemi saat ini, seluruh anak bangsa harus menegaskan kembali komitmen kebangsaan, karena kondisi yang dihadapi bahkan jauh lebih sulit dari kondisi sebelum kemerdekaan,” tambahnya.

Menurutnya, wabah pandemi telah membawa ancaman tidak saja kepada kesehatan masyarakat. Tetapi dampak besarnya adalah, bayang – bayangan krisis ekonomi berada di depan mata. Pertambahan penduduk miskin karena pengangguran, disebabkan aktivitas banyak usaha dan industri terhenti, dan sebagainya.

“Apabila kita tidak sigap dan tidak cepat tanggap atas permasalahan yang terjadi, kita bisa kembali ke zaman sebelum kemerdekaan. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita kuatkan persatuan dan tekad untuk menang melawan Covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, dalam pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020 tersebut, ada beberapa hal penting yang disampaikan. Seperti, pandemi Corona momentum reformasi sektor kesehatan.

Dalam hal ini, Jokowi ingin agenda besar ini harus benar-benar dipercepat. Pandemi corona menjadi momentum reformasi fundamental sektor kesehatan. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan.

Kemudian, Jokowi apresiasi DPR sahkan Perppu Corona jadi UU. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang. Beleid tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Jokowi juga menyampaikan, persoalan ekonomi RI di tengah pandemi Corona. Jokowi mengatakan di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum untuk mengejar ketertinggalan.

Jokowi juga menyinggung soal tujuan pengembangan food estate. Jokowi mengatakan, food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital.

Kemudian, pemerintah bangun kemandirian energy. Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sedang membangun kemandirian energi. Tahun 2019, pemerintah sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun mulai dengan B30, sehingga mampu menekan nilai impor minyak di tahun 2019.

Kemudian, soal keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Jokowi mengatakan, pihaknya tidak pernah main-main dengan pemberantasan korupsi. Ia juga ingin penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien.

Jokowi tak ingin ada yang merasa paling benar sendiri. Jokowi mengatakan, demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehenda.

Terakhir, Jokowi juga kukuh Pilkada 2020 harus berjalan mengikuti protokol kesehatan. Jokowi mengatakan, penegakan nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Karena itu, agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. (adv)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional