Close

DPRD Sumatera Barat Sahkan Perubahan Perda 8 Tahun 2016

paripurna--DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda perubahan atas Perda 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat di ruang rapat utama DPRD Sumbar,  Jumat,  (4/6/2021).

PADANG, METRO–Dewan Perwakilan Rak­yat (DPRD) Sumatera Barat menggelar rapat pari­pur­na pengambilan keputusan terhadap rancangan pera­turan daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat di ruang rapat utama DPRD Sum­bar,  Jumat,  (4/6/2021).

Rapat paripurna dipim­pin Wakil Ketua DPRD Sum­bar Suwirpen Suib di­dam­pingi Wakil Ketua In­dra Datuk Rajo Lelo. Peme­rintah Provinsi diwakili Wakil Gubernur Audy Joi­naldy, anggota DPRD Sumbar, Kepala OPD dan Sek­wan DPRD Sumbar Raf­lis.

Suwirpen Suib menga­takan, substansi utama Ranperda adalah peruba­han status UPTD rumah sakit umum daerah men­jadi UPTD bersifat khusus dan menetapkan kepala RSUD sebagai pejabat s­truk­tural.

“Kemendagri telah me­ne­tapkan hasil fasilitasi Ranperda  telah sesuai dengan peraturan perun­dangan berlaku,” ujar Su­wir­pen.

Menurut Suwirpen, sam­pai saat ini, baru tiga Ranperda disampaikan ke­pada DPRD dari 17 target direncanakan.

“Penyampaian Ranper­da perlu disegerakan, agar ki­nerja direncanakan dapat ki­t­a wujudkan,” ujar Suwir­pen

Lanjut Suwirpen, untuk ditetapkan menjadi peru­bahan Perda dilanjutkan dilanjutkan pembacaan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan pim­pinan DPRD Provinsi Su­matera Barat.

“Terima kasih kepada fraksi- fraksi telah mem­berikan persetujuan de­ngan keputusan DPRD di­maksud diberi nomor: 13/SB/2021,” ujar Suwirpen.

Dikatakan Suwirpen, dalam Ranperda per­ta­ngung­jawaban pelak­sana­an APBD tahun 2020, dije­laskan rata- rata realisasi pendapatan daerah se­besar 99,10 persen, rata- rata rea­lisasi belanja dae­rah 95,22 persen dan pem­biayaan daerah 98,93 per­sen.

“Dalam Ranperda ten­tang RPJMD provinsi Su­matera Barat 2021- 2026 dijelaskan visi, misi dan 16 program unggulan Guber­nur dan Wakil Gubernur akan diakomodir dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2021- 2016,” ujar Suwirpen.

Soal Rekomendasi BPK

Rapat paripurna juga dilakukan penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Tiga Ran­perda tentang pertang­gungjawaban APBD Suma­t­era Barat 2020, Ranperda tentang RPJMD 2021- 2026 dan Ranperda tentang pe­ngelolaan perpustakaan.

Pandangan umum frak­si Partai Demokrat melalui juru bicara HM Nurnas mempertanyakan sampai sejauhmana Pemerintah Daerah dan OPD terkait telah melaksanakan reko­mendasi BPK RI termasuk rekomendasi DPRD ter­hadap temuan peng­guna­an dana penanganan co­vid19 pada BPBD sebesar Rp4,9 miliar sebagaimana yang termuat dalam LHP BPK Kepatuhan atas pe­nanganan pandemic covid-19 tahun 2020

“Kita sengaja memper­tanyakan ini, karena ini uang rakyat bos dan se­besar Rp. 7,6  miliar seba­gai­mana yang termuat da­lam LHP BPK atas pe­me­riksaan LKPD Provinsi Su­matera Barat Tahun 2020, baik rekomendasi terha­dap pengembalian ke­ua­ngan daerah maupun reko­mendasi dalam bentuk te­guran/tindakan kepada pejabat yang terkait yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan ke­ua­ng­an daerah, termasuk  Reko­mendasi Pansus Covid – 19 yang lalu,” ujar HM Nur­nas.(hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top